Nilai Mundurnya Gibran Bermata Dua, Din Syamsuddin Desak Pengusutan Lewat ‘Proses Pidana’!

WARTADEMOKRASI.COM — Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI masih menyisakan gelombang perdebatan sengit di kalangan elite nasional.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah sekaligus inisiator Forum Guru Besar Indonesia, Din Syamsuddin, secara terbuka membedah kejatuhan politik tersebut sebagai sebuah fenomena yang bagaikan pisau bermata dua!

Di satu sisi, keputusan mundur tersebut dinilai sebagai langkah positif dan elegan demi menyelamatkan marwah negara konstitusi—sesuai dengan desakan yang sebelumnya disuarakan oleh aliansi 150 guru besar.

Namun di sisi lain, Din memperingatkan bahwa peristiwa ini menorehkan preseden hitam dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia akibat mundurnya seorang wapres karena persoalan yang mencederai kehormatan jabatan.

Kritik Keras ke DPR: “Hak Menyatakan Pendapat Seharusnya Tetap Jalan!”

Di tengah kepergian Gibran dari Istana, Din Syamsuddin secara terbuka menyayangkan sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang justru memilih menghentikan mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Menurutnya, proses politik dan konstitusional tersebut semestinya tidak serta-merta dihentikan hanya karena subjek yang dipersoalkan telah meletakkan jabatannya.

“Walau Seruan 150 Guru Besar yang saya termasuk pemrakarsa sudah terpenuhi, namun karena ada gejala dan gelagat makar terhadap Presiden serta upaya mantan Presiden Jokowi, sang ayah, yang masih bermanuver politik,” ujar Din dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2026).

Din menegaskan bahwa polemik cacat konstitusional sejak proses keterpilihan Gibran—yang diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA)—bukanlah perkara sepele yang bisa diselesaikan sekadar dengan pengunduran diri.

“Keterpilihan Wakil Presiden yang secara konstitusional menyimpang berdasarkan keputusan MK dan MA bukan masalah sederhana,” tegasnya.

Ia menambahkan, persoalan ini telah merambah wilayah etika, moral, hingga dugaan pelanggaran hukum pidana yang menuntut keadilan mutlak.

“Demi kebenaran dan keadilan serta pencegahan agar kasus serupa tidak terulang pada masa mendatang, maka harus diusut tuntas lewat proses pidana,” tandasnya.

Analisis Din Syamsuddin: “Mundurnya Gibran Merupakan Buah Preemptive Action Prabowo!”

Dalam pandangan geopolitik domestik, Din menyoroti bahwa Presiden Prabowo Subianto hingga kini terbukti masih memegang kendali penuh atas roda pemerintahan.

Ia bahkan mengibaratkan gaya kepemimpinan Prabowo seperti seorang panglima pasukan khusus yang bertindak tegas menguasai medan laga.

Din meyakini bahwa kejatuhan dan mundurnya Gibran tidak bisa dilepaskan dari restu serta kalkulasi politik tingkat tinggi dari sang kepala negara.

“Mundurnya Gibran Rakabuming dari kursi Wakil Presiden yang tidak dapat dilepas dari restunya dan penyadapan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo serta sejumlah anak buahnya adalah buah preemptive action (aksi mendahului). Merupakan sikap decisive dan determinan dilakukannya,” ungkap Din.

Sempat Skeptis: Soroti Ancaman Pembusukan Politik dari Dalam Istana

Din secara jujur mengakui bahwa dirinya sempat menjadi salah satu figur yang pesimistis terhadap kemampuan Presiden Prabowo dalam mengemban mandat hingga akhir masa jabatannya pada 2029 mendatang.

Keraguan tersebut muncul akibat adanya indikasi pembusukan politik dari dalam lingkaran pembantu presiden sendiri.

Ia mencontohkan sejumlah program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (KopDes) yang sempat menemui kendala di lapangan akibat lemahnya implementasi, ditambah buruknya komunikasi politik elite serta kebijakan luar negeri yang dinilai kerap berseberangan dengan aspirasi umat Islam.

Kendati demikian, serangkaian langkah tegas dan terukur yang diambil Istana belakangan ini dinilai berhasil membalikkan keadaan, menegaskan bahwa Presiden Prabowo sama sekali tidak tinggal diam menghadapi rongrongan kekuasaan di sekelilingnya!

Kamu mungkin suka