WARTADEMOKRASI.COM — Bursa suksesi kepemimpinan nasional pasca-lengsernya Gibran Rakabuming Raka kian membara!
Di tengah teka-teki figur yang bakal mendampingi Presiden Prabowo Subianto, spekulasi publik kian liar dengan bermunculannya radar 11 tokoh nasional dari berbagai latar belakang lintas sektor.
Namun, di balik riuhnya kalkulasi politik para elite, suara akar rumput tetap satu: kursi wakil presiden bukanlah hadiah kompromi politik, melainkan amanah konstitusi yang menuntut bukti kerja nyata bagi kesejahteraan rakyat!
Dalam analisis mendalam yang dirilis aktivis gerakan buruh sekaligus alumni HMI, Nu’man Fauzi, dipetakan sedikitnya 11 nama dari empat klaster berbeda yang kerap diseret ke dalam ruang diskusi publik sebagai kandidat kuat pengisi kursi RI-2:
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY): Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketum Partai Demokrat, membawa latar belakang militer dan pengalaman birokrasi pertanahan.
Sufmi Dasco Ahmad: Wakil Ketua DPR RI dan petinggi Partai Gerindra yang memegang kendali komunikasi strategis antara parlemen dan Istana.
Sugiono: Menlu sekaligus Sekjen Gerindra yang menjadi ujung tombak diplomasi luar negeri di tengah pusaran geopolitik global.
Puan Maharani: Ketua DPR RI sekaligus mantan Menko PMK dengan rekam jejak panjang di legislatif dan eksekutif.
Sudaryono: Tokoh Gerindra yang kini mengemban tugas krusial di sektor pangan dan pertanian nasional.
Teddy Indra Wijaya: Eks ajudan yang kini menduduki posisi strategis sebagai Sekretaris Kabinet dengan kendali koordinasi administratif pemerintahan.
Mahfud MD: Pakar hukum tata negara jempolan yang sarat pengalaman di yudikatif, legislatif, hingga Kemenko Polhukam.
Purbaya Yudhi Sadewa: Ekonom senior yang diandalkan dalam menjaga stabilitas fiskal dan pengelolaan keuangan negara.
Said Iqbal: Presiden KSPI, pimpinan Partai Buruh, sekaligus penasihat khusus presiden, yang mewakili suara dan advokasi kaum pekerja kelas bawah.
KH Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan): Cucu pendiri NU yang memegang kendali tata kelola layanan haji dan umrah.
Kendati kesebelas nama tersebut memiliki rekam jejak yang mentereng di bidangnya masing-masing, publik diingatkan agar tidak terjebak pada silau nama besar, popularitas, maupun kedekatan semu dengan pusat kekuasaan.
Rakyat menuntut standar ukur yang objektif dalam menilai siapa pun yang nantinya akan diajukan Presiden Prabowo ke MPR sesuai mandat Pasal 8 ayat (2) UUD 1945:
Rekam jejak integritas yang bersih dari cacat hukum.
Capaian kerja nyata yang terukur bagi perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
Kapasitas kepemimpinan nasional yang berjiwa negarawan.
Komitmen mutlak terhadap konstitusi dan keadilan sosial, bukan sekadar loyalitas kelompok.
Mekanisme konstitusional memberikan kewenangan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyetorkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR dalam rentang waktu paling lambat 60 hari.
Namun, pesannya sangat jelas bagi para elite: jangan biarkan rakyat hanya menjadi penonton dalam pembagian kue kekuasaan.
Kursi wakil presiden harus diisi oleh figur yang benar-benar siap bekerja keras memikul beban negara, bukan sekadar simbol keseimbangan koalisi yang mengabaikan penderitaan rakyat!