Kontradiksi Istana Terbongkar! Tuduh Jurnalis dan LSM ‘Londo Ireng’, Deretan Kebijakan Prabowo Justru Pro Kepentingan Asing

WARTADEMOKRASI.COM – Presiden RI Prabowo Subianto menuding Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan jurnalis yang mengkritiknya sebagai londo ireng.

Londo ireng adalah frasa bahasa Jawa yang secara harfiah berarti “Belanda Hitam”.

Istilah ini merupakan Istilah peyoratif (hinaan) bagi orang pribumi (khususnya suku Jawa) pada masa penjajahan yang dianggap berkhianat, menjadi antek, atau bekerja sama dengan penjajah Belanda demi keuntungan pribadi.

Tuduhan Londo Ireng itu disampaikan Prabowo kepada kelompok kritis seperti jurnalis, ekonom, pengamat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Adapun tudingan tersebut disampaikan oleh Prabowo saat memberikan sambutan dalam Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (23/7/2026).

Baca Juga:

Di Balik Narasi Gibran Panglima Jokowi, Pengamat Buka-Bukaan: ‘Menjadi Dirinya Sendiri Saja Gagal’!

Sejumlah pihak pun menyayangkan Prabowo yang kembali menjawab kritik dengan pernyataan sinis bukan dengan bukti kinerja pemerintah.

Terlebih pasalnya, sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto justru masih berkaitan erat dengan keberpihakan asing.

Berikut Wartakotalive.com rangkum kebijakan pemerintah yang berpihak pada pihak asing

WNA Bisa Jadi Pejabat BUMN

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini membuat pernyataan signifikan yang kini membolehkan warga negara asing (WNA) atau ekspatriat untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca Juga:

Drama Kekuasaan Prabowo-Gibran Panas, Wapres Disebut Cuma Pajangan ‘Symbol of Nothing’!

Pernyataan ini diungkapkannya dalam dialog dengan Chairman Forbes, Steve Forbes, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mereformasi tata kelola BUMN melalui Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia (Danantara).

“Saya sudah ubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, orang non-Indonesia sudah bisa memimpin BUMN kami,” ujar Prabowo Oktober 2025 lalu.

Prabowo bahkan mengatakan sudah berbicara kepada manajemen Danantara, dan mempersilakan mencari WNA bertalenta yang dapat memimpin BUMN.

“Saya berbicara kepada manajemen Danantara agar mengelola perusahaan dengan standar bisnis internasional. Kalian dapat mencari orang-orang terbaik, talenta terbaik,” tambahnya.

Baca Juga:

Bukan Formalitas! Pakar Ungkap Alasan Penggeledahan Kasus Febrie Dilakukan Secara Mendadak

Iuran Rp16 Triliun untuk BOP

Presiden Prabowo Subianto menandatangani Piagam Board of Peace (BOP) pada 22 Januari 2026 sesaat usai menghadiri pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) di Davos Swiss.

Saat itu Indonesia harus menguras kocek negara sebesar Rp. 16,7 triliun untuk iuran anggota yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump.

Kebijakan itu pun dikritik sejumlah pihak utamanya para mantan diplomat senior seperti Dino Patti Djalal.

Sebabnya kemampuan keuangan Indonesia pun masih terbatas, terlihat dari berbagai efisiensi yang dilakukan untuk melaksanakan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga:

Buntut Ribut Posisi Duduk Gibran, Muncul Usulan Bikin Gempar: Wapres Pindah Ngantor Aja ke IKN!

Beli Alutsista Asing

Dibanding memperkuat BUMN PT Pindad, Presiden RI Prabowo Subianto lebih gemar membeli Alutsista negara sahabat.

Misalnya saja Prabowo membeli Alutsista dari beberapa negara Eropa seperti Prancis.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan alasan Indonesia aktif membeli alat utama sistem senjata (Alutsista) dari sejumlah negara Eropa dalam beberapa waktu terakhir.

Prabowo mengatakan Indonesia melihat otonomi strategis Eropa sebagai sebuah kenyataan yang terus berkembang.

Baca Juga:

Pengaruh Jokowi Melorot Tajam? Pengamat Tegaskan Hakim dan Penguasa Kini Tak Lagi Nurut Geng Solo!

Pandangan itulah yang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menjalin kerja sama pertahanan yang lebih erat dengan sejumlah negara Eropa.

Ia menyebut Indonesia memilih mengakuisisi berbagai peralatan pertahanan canggih dari Prancis, Spanyol, dan Italia karena meyakini negara-negara tersebut memiliki kapasitas industri pertahanan yang kuat sekaligus kebijakan strategis yang independen.

Kunjungan Kerja Luar Negeri

Prabowo Subianto menjadi Presiden RI yang paling banyak melakukan perjalanan luar negeri hanya dalam waktu dua tahun menjabat.

Kunjungan luar negeri Prabowo yang cukup sering ini bahkan dikritik sejumlah pihak termasuk para mantan diplomat senior seperti Dino Patti Djalal.

Baca Juga:

Bikin Gempar! Kalimat Pedas ‘Jangan Dekat-Dekat Sama Gue’ Ungkap Dinginnya Hubungan Politik Prabowo-Gibran

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri ini mencatat selama menjabat presiden, Prabowo menghabiskan 1 dari total 6 harinya di luar negeri.

Namun Menteri Luar Negeri RI Sugiono menanggapi kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal soal kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri.

Sugiono menyinggung niat Presiden Prabowo sejak awal yang ingin berpegang pada prinsip bebas aktif dan menjalin hubungan baik dengan semua negara.

“Sejak awal Presiden juga menyampaikan bahwa kita adalah negara yang netral, beliau selalu mengatakan 1.000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” ujar Sugiono di kantornya, Rabu (3/6/2026).

Baca Juga:

Bikin Gempar Jagat Politik! Benarkah Anies Baswedan Siapkan Parpol Baru? Simak Faktanya!