Belum Cukup Gibran Mundur, DPR Ngotot Ingin ‘Masalah’ Pencalonannya Diusut Tuntas!

WARTADEMOKRASI.COM — Lengsernya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI ternyata tidak serta-merta menghapus dosa dan polemik konstitusional yang mengguncang negeri!

Kalangan parlemen menegaskan bahwa babak pengusutan hukum dan evaluasi ketatanegaraan wajib terus digulirkan hingga tuntas.

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Harris Turino dan Yanuar Arif Wibowo, pasang badan untuk mengawal kasus ini.

Keduanya mewanti-wanti agar pengunduran diri Gibran tidak dijadikan tameng untuk menutup-nutupi rentetan putusan lembaga peradilan tinggi terkait skandal dokumen pendidikannya!

Skandal Putusan MK & MA Jadi Alarm Keras Ketatanegaraan!

Desakan pengawalan ketat ini mencuat usai BAM DPR RI mencermati dua hantaman hukum beruntun: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak ditemukannya bukti dokumen pendidikan setara SMA milik Gibran, serta putusan Mahkamah Agung (MA) yang secara sah membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikannya.

Yanuar Arif Wibowo menegaskan bahwa rekam jejak Gibran sejak awal pendaftaran hingga dua tahun menduduki kursi nomor dua di republik ini merupakan catatan kelam yang harus menjadi pelajaran mahal.

Ia mengingatkan generasi muda untuk tidak menghalalkan segala cara dan menabrak aturan hukum demi meraih kekuasaan.

“Kasus wapres kita ini kan, mulai dari pencalonannya sampai menjabat dua tahun, itu kan tidak pernah lepas dari yang namanya polemik. Nah, ini menjadi catatan penting buat generasi kita ke depan. Boleh anak muda berkarya, beri kesempatan untuk membangun bangsa ini, tapi dengan track yang benar, melalui jalur yang benar,” ungkap Yanuar tegas.

Sentilan Menohok DPR: “Konstitusi Tidak Boleh Ditekak-tekuk Untuk Satu Keluarga!”

Senada dengan Yanuar, Harris Turino melontarkan peringatan paling tajam.

Ia menegaskan bahwa mundurnya Gibran bukan akhir dari segalanya, karena masih ada mekanisme dan proses konstitusional yang harus diselesaikan sampai ke akar-akarnya.

Harris menyinggung keras praktik manipulasi aturan yang seolah-olah bisa dipelintir demi melanggengkan ambisi segelintir elit dan dinasti politik tertentu.

“Masih ada proses konstitusional yang harus kita kawal sampai tuntas. Konstitusi tidak boleh ditekak-tekuk untuk kepentingan seseorang. Untuk kepentingan satu keluarga,” cetus Harris menohok.

Bantahan Gibran Usai Mundur dari Kursi RI-2: Klaim Dokumen Lengkap!

Seperti diketahui, Gibran secara resmi menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden terhitung sejak 12 November 2026 lalu.

Di tengah badai sorotan publik yang mengaitkan langkah mundurnya dengan cacat administrasi ijazah, Gibran bersikeras membantah tudingan tersebut dan menyebut langkahnya murni keputusan pribadi.

“Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya ada lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan. Saya berharap ke depan tidak ada hal seperti ini lagi. Karena demokrasi perlu ditata lebih baik,” dalih Gibran.

Meski Gibran telah angkat kaki dari istana wakil presiden, tekanan dari Senayan membuktikan bahwa pertarungan menyelamatkan marwah konstitusi dari bayang-bayang kepentingan dinasti belum akan berakhir dalam waktu dekat!

Kamu mungkin suka