dpr ri

HEBOH Tawaran ‘Buzzer’ Karhutla Rp80 Juta, Nama Komisi IV DPR RI Ikut Terseret!

WARTADEMOKRASI.COM – Tawaran buzzer karhutla senilai Rp80 juta viral di media sosial. Pesan yang beredar diduga mencantumkan nama Komisi IV DPR RI dan memicu tanda tanya. Tawaran kerja sama senilai Rp80 juta kepada seorang influencer untuk membatasi konten mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memicu kehebohan di media sosial. Perhatian publik semakin besar setelah beredar […]

. 1 minggu yang lalu

Eks Ketua MK: Pemakzulan Gibran Bisa ‘Diproses’ Asal Prabowo Mau!

WARTADEMOKRASI.COM – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa saja diproses. Namun, langkah tersebut membutuhkan dukungan politik yang kuat dari DPR serta sikap Presiden Prabowo Subianto. Jimly menyebut dua hal yang menurutnya dapat menjadi dasar untuk menguji dugaan pelanggaran Gibran di MK. Pertama, dugaan perbuatan tercela terkait […]

. 2 minggu yang lalu

Prof. Jimly Spill Celah Hukum Pemakzulan Gibran: Perbuatan Tercela Akun ‘Fufufafa’ Bisa Jadi Pintu Masuk DPR!

WARTADEMOKRASI.COM – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pertama RI, Jimly Asshiddiqie, menyoroti desakan publik terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Desakan tersebut mencuat setelah putusan MK yang menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah SMA/sederajat. Menurut Jimly, proses pemakzulan Gibran dapat dilakukan melalui mekanisme yang berlaku apabila terdapat alasan yang dapat dibuktikan […]

. 2 minggu yang lalu

Desakan Keras Senayan! PKS Minta Pimpinan DPR Segera Respons Aspirasi Warga Soal Polemik Gibran

WARTADEMOKRASI.COM – Politisi senior PKS, Mulyanto, minta Pimpinan DPR segera merespons secara resmi aspirasi masyarakat terkait polemik keabsahan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden. Mulyanto menyebut Pimpinan DPR perlu mengkaji putusan MK tentang kedudukan Gibran yang diketahui tidak memenuhi syarat saat mengikuti Pilpres 2024. Ia menyebut DPR punya tanggung jawab konstitusi untuk menyikapi putusan tersebut sesuai […]

. 2 minggu yang lalu

Ancaman Aturan Baru 2029: Langkah Anies dan KDM Terancam ‘Gagal Nyalon’ Jika Syarat Dua Fraksi Berlaku!

WARTADEMOKRASI.COM — Manuver aturan main Pilpres 2029 kembali memanas! Wacana syarat baru pengusungan calon presiden dan wakil presiden yang wajib mengantongi dukungan minimal dua fraksi di DPR dinilai sebagai skenario ampuh untuk mengunci pintu kontestasi. Pengamat politik kawakan Adi Prayitno membongkar bahaya laten di balik wacana ini. Meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan presidential threshold, […]

. 1 bulan yang lalu

MK Bikin Anggota DPR Gigit Jari! Aturan Uang Pensiun Seumur Hidup Resmi Digugat & Dibatalkan?

WARTADEMOKRASI.COM – Kabar mengenai penghapusan hak atau uang pensiun seumur hidup bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi sorotan. Narasi yang beredar di media sosial menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) telah resmi menghapus hak pensiun anggota DPR. Namun, faktanya tidak sesederhana itu. MK memang telah menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan […]

. 2 bulan yang lalu