Ancaman Aturan Baru 2029: Langkah Anies dan KDM Terancam ‘Gagal Nyalon’ Jika Syarat Dua Fraksi Berlaku!

WARTADEMOKRASI.COM — Manuver aturan main Pilpres 2029 kembali memanas!

Wacana syarat baru pengusungan calon presiden dan wakil presiden yang wajib mengantongi dukungan minimal dua fraksi di DPR dinilai sebagai skenario ampuh untuk mengunci pintu kontestasi.

Pengamat politik kawakan Adi Prayitno membongkar bahaya laten di balik wacana ini.

Meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan presidential threshold, aturan minimal dua fraksi diyakini bakal tetap menempatkan partai politik parlemen sebagai ‘pemegang kunci tunggal’ panggung capres-cawapres!Gebrakan Surya Paloh & Manuver Pintu Darurat Parlemen

Isu sengit ini mencuat usai Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, secara terbuka mengaku mendengar usulan agar pasangan capres-cawapres didukung sedikitnya oleh dua fraksi di DPR.

Paloh bahkan menyambut hangat dan menyebut modal tersebut sebagai masukan yang sangat baik.

Padahal, MK melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 secara tegas telah membatalkan aturan ambang batas dalam Pasal 222 UU Pemilu karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Namun, wacana dua fraksi ini seolah menjadi ‘jalan tikus’ baru untuk membatasi ruang gerak figur non-parlemen.

Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai jika aturan dua fraksi ini lolos, maka nasib para tokoh potensial di luar lingkaran elit elite partai besar dipastikan bakal tamat!

“Kendali permainan itu tetap di partai politik parlemen. Jadi, yang bukan elit partai, yang tak punya partai, atau orang yang terasosiasi partai tapi partainya tak lolos parlemen atau baru berdiri, ya wassalam,” tegas Adi Prayitno, Senin (21/9/2026).

Trik Operasi Jagal: Anies, Jokowi, Hingga Dedi Mulyadi Terancam Terkunci!

Adi menyoroti munculnya beragam spekulasi dan tafsir politik liar yang menilai aturan dua fraksi ini sengaja dirancang untuk mencegat figur-figur populer yang tidak memegang kendali atas parpol parlemen menuju Pilpres 2029.

Nama-nama besar mulai dari mantan Capres Anies Baswedan, manuver politik keluarga Jokowi, hingga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi disebut-sebut bakal jadi ‘korban utama’ dari aturan penjagalan berkedok wacana dua fraksi tersebut.

“Ini upaya untuk menjegal Anies, menutup ruang gerak Jokowi. Ada juga yang mengatakan bahwa ini upaya untuk orang seperti Dedi Mulyadi tidak bisa maju di 2029,” pungkasa Adi membeberkan dinamika di balik panggung.

Meski masih berupa usulan dan belum resmi diketok menjadi undang-undang, pertarungan desain pencalonan ini memperlihatkan betapa elite politik parlemen masih enggan melepaskan cengkeraman kekuasaan mereka menjelang kontestasi 2029!

Kamu mungkin suka