Buntut Ribut Posisi Duduk Gibran, Muncul Usulan Bikin Gempar: Wapres Pindah Ngantor Aja ke IKN!
WARTA DEMOKRASI
26 Juli 2026 2:23 am
.
2 menit membaca
WARTADEMOKRASI.COM — Panasnya dinamika di lingkaran Istana kian membara! Usai geger posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digeser sejajar dengan para Menteri Koordinator pada Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/7/2026), giliran pengamat kebijakan publik Muhammad Said Didu yang melempar ‘granat’ usulan tajam.
Sambil menyindir potensi proyek mangkrak bernilai fantastis, Said Didu secara blak-blakan mengusulkan agar Wapres Gibran beserta belasan menteri Kabinet Merah Putih yang ia sebut sebagai gerombolan “Jokower” diasingkan untuk segera berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur!
Sentilan Menohok Said Didu: “Daripada Mubazir, Pindahkan Gibran dan 17 Menteri Jokower!”
Pernyataan menohok ini dilontarkan Said Didu menyikapi isu pengasingan politik Gibran di Istana sekaligus sorotan nasib IKN yang terancam menjadi ‘kota hantu’ tanpa penghuni.
Menurutnya, biaya perawatan gedung dan penyusutan infrastruktur di IKN bak lubang hitam anggaran yang terus menyedot dana publik.
“Saya sih usulkan Wapres dan 17 Menteri Jokower ngantor di IKN – daripada mubazir. Untuk pemeliharaan dan penyusutan saja butuh sekitar Rp 10 trilyun per tahun,” cetus Said Didu tajam melalui akun X pribadinya, Sabtu (25/7/2026).
Baca Juga:
Langkah memboyong Gibran dan jajaran menteri pro-Jokowi ke Nusantara dianggapnya sebagai jalan keluar agar megaproyek ambisius era kepemimpinan sebelumnya tersebut tidak terbuang sia-sia di tengah renggangnya hubungan Prabowo-Gibran.
Buka-Bukaan Data OIKN: Biaya Operasional IKN Tembus Ratusan Miliar!
Usulan bernada satir dari Said Didu mengenai biaya pemeliharaan IKN memang bukan tanpa alasan.
Meski angka Rp10 triliun yang diklaim Said Didu masih memicu perdebatan, laporan resmi Otorita IKN (OIKN) sendiri mengonfirmasi bahwa beban biaya pemeliharaan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) memang terbilang sangat fantastis.
- Beban Operasional 2026: Laporan OIKN mencatat anggaran operasional dan pemeliharaan gedung pemerintahan di KIPP untuk tahun 2026 saja sudah menyentuh angka Rp485 miliar.
- Lonjakan Anggaran 2027: Biaya tersebut diproyeksikan melonjak drastis hingga Rp585 miliar pada Tahun Anggaran 2027 mendatang.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono merinci bahwa anggaran pemeliharaan infrastruktur dasar saja saban tahun memakan dana Rp200–300 miliar.
Jika digabungkan dengan biaya operasional seluruh gedung pemerintahan baru, total dana yang tersedot mencapai lebih dari setengah triliun rupiah per tahun!
“Menempatkan pejabat tinggi di lokasi yang memakan biaya operasional ratusan miliar menjadi pertaruhan besar: apakah ini solusi pemerataan, atau sekadar pengasingan politik berkedok efisiensi anggaran?”
Gagasan liar untuk ‘mengirim’ Gibran dan gerbong menteri loyalis Jokowi ke Kaltim ini kian mempertegas bahwa konflik simbolik di Istana kini telah bergeser menjadi perselisihan kebijakan yang makin memanaskan panggung politik tanah air!
analisa politikberita gegerberita hangatberita politikberita viraldinamika politikgeopolitik nasionalgibran rakabuminggosip politikibukota nusantaraiknistana negaraisu panaskabar politikmanuver politikpergerakan politikpolitik hari inisorotan nasionalwapres gibranwarta demokrasi
Kamu mungkin suka
