WARTADEMOKRASI.COM – Praktisi intelijen Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra menuding dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkaitan dengan skenario besar operasi shadow government.
Dia menilai dugaan tersebut merupakan bagian dari upaya melemahkan legitimasi pemerintahan Presiden Prabowo.
“Penyadapan ini adalah makar, cuma persoalannya, kita tidak bisa berhenti end usernya hanya LSP,” kata Sri Radjasa dalam konferensi pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (22/11/2026).
Sri Radjasa menjelaskan, shadow government merupakan gerakan yang melibatkan sejumlah pihak, mulai dari mantan pejabat yang masih memiliki loyalitas di dalam pemerintahan, konglomerat, oligarki, hingga pemodal yang membiayai aktivitas politik.
“Shadow government itu mantan pejabat yang punya loyalitas di dalam, konglomerat, oligarki, orang pemodal yang membiayai aktivitas politik,” ujarnya.
Dia kemudian memaparkan sejumlah tahapan yang menurutnya menjadi bagian dari operasi tersebut.
Tahap pertama, yakni mempertahankan infrastruktur politik melalui wacana tiga periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga upaya menempatkan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden.
Sri Radjasa juga menyinggung penguatan basis massa melalui relawan dan organisasi masyarakat (ormas) pendukung Jokowi.
“Penebalan basis massa melalui relawan dan ormas pro Jokowi dan ini sudah berjalan, termasuk kegiatan safari budaya pak Jokowi,” tuturnya.
Tahap berikutnya, dia menuding adanya upaya sabotase kebijakan yang dinilai dapat menurunkan legitimasi pemerintahan Presiden Prabowo.
Sri Radjasa mencontohkan sejumlah persoalan yang sempat menjadi perhatian publik, seperti penarikan gas elpiji 3 kilogram dari masyarakat, pemadaman listrik, kelangkaan BBM di Bali, hingga kebakaran hutan.
“Pernah terjadi penarikan gas 3 kg dari masyarakat, itu masyarakat ramai. Kemudian mati lampu, itu bukan sesuatu yang terjadi karena teknis, bukan. Itu by design untuk membuat legitimasi Presiden merosot,” ucapnya.
Dia juga menyinggung demonstrasi pada 25 Agustus 2025.
Menurut Sri Radjasa, aksi tersebut merupakan bagian dari skenario untuk menciptakan keresahan publik dan memicu kerusuhan melalui pembakaran serta perusakan sejumlah fasilitas kepolisian.
“Mempublikasi keresahan publik dengan aksi demo, kita tahu 25 Agustus 2025 itu jelas terlihat by design oleh Listyo Sigit,” katanya.
Sri Radjasa menilai situasi tersebut kemudian diarahkan untuk menciptakan kondisi keamanan yang tidak terkendali hingga berujung pada kekacauan.
Dia turut menyinggung pernyataan dua kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang meminta Presiden Prabowo mundur setelah situasi keamanan ibu kota dinilai tidak terkendali.
“Setelah itu dua orang kader PSI membuat pernyataan yang sangat-sangat makar, meminta Presiden mundur karena tidak mampu mengamankan ibu kota,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sri Radjasa menyebut tahapan berikutnya dalam skenario tersebut adalah menyiapkan infrastruktur perang informasi.
Dia memperingatkan bahwa dugaan operasi shadow government perlu diungkap agar tidak berdampak terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.
“Kalau ini tidak dibongkar itu yang namanya 08 tampias. Oleh karenanya saya berharap Bapak Presiden sadar lah,” tuturnya.
Dia pun meminta Presiden Prabowo tidak ragu mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Sri Radjasa mencontohkan penanganan kudeta di Turki yang menurutnya dilakukan melalui penangkapan secara besar-besaran.
“Kita berharap Presiden Prabowo seperti itu, jangan maju mundur,” ucapnya.