WARTADEMOKRASI.COM – Ketua Umum DPN Solidaritas Pemuda Desa (Speda), Fadli Rumakefing, mencurigai Rocky Gerung sengaja ditempatkan dalam lingkaran kekuasaan untuk menyerang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari dalam pemerintahan.
Kecurigaan itu disampaikan Fadli merespons pernyataan Rocky yang meminta Gibran mundur dari jabatan wakil presiden sebagaimana disampaikan dalam podcast Akbar Faizal, Kamis, 8 Oktober 2026.
“Saya curiga, jangan-jangan Rocky dipasang untuk menyerang Mas Gibran dari dalam sistem kekuasaan eksekutif. Boleh dong saya curiga,” kata Fadli kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026.
Fadli menilai, pernyataan Rocky perlu dilihat dari posisinya sebagai pejabat publik.
Menurut dia, setiap pernyataan yang disampaikan di ruang publik melekat dengan jabatan yang diemban.
Ia juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Gibran merupakan satu pasangan kepemimpinan nasional yang memperoleh mandat melalui pemilihan umum.
“Prabowo-Gibran adalah satu kesatuan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Sejak Anda (Rocky) dilantik menjadi Anggota Wantimpres, apa pun yang Anda ucapkan di ruang publik itu melekat dengan jabatan Anda,” ujarnya.
Fadli menilai, kritik Rocky terhadap Gibran tidak sejalan dengan pandangan Rocky yang selama ini kerap berbicara mengenai moral dan etika.
“Rocky ini kan dikenal sebagai orang yang sering bicara berbusa-busa soal moral, soal etika. Tapi mengapa dia terlihat sangat tidak beretika sebagai pejabat publik, seketika menyerang Mas Gibran di podcast Akbar Faizal,” tuturnya.
Meski demikian, dugaan bahwa Rocky sengaja ditempatkan untuk menyerang Gibran dari dalam kekuasaan merupakan kecurigaan Fadli yang belum disertai bukti dalam pernyataannya.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan mengenai persyaratan pendidikan.
Rocky menilai pengunduran diri Gibran dapat meredam kemarahan publik yang telah terakumulasi akibat polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dan putranya tersebut.
Langkah itu juga dinilai dapat mencegah Presiden Prabowo Subianto ikut terseret dalam persoalan tersebut.
“Alangkah elegannya kalau Gibran mengundurkan diri. Untuk mencegah amuk massa, untuk mencegah Presiden dikait-kaitkan dengan pasangan yang ilegal,” kata Rocky dalam potongan video YouTube Akbar Faizal, dikutip Jumat (9/10/2026).
AdvertisementPutusan MKIa menilai putusan MK telah membawa persoalan tersebut ke ranah politik.
Menurut dia, DPR menjadi pihak yang perlu menindaklanjuti persoalan itu setelah putusan dibacakan.
Rocky berpandangan, putusan MK justru berpotensi mengalihkan keresahan publik ke DPR untuk dibahas lebih lanjut.
“Mahkamah menyediakan diri untuk menyeberangkan keresahan publik yang bertahun-tahun ini supaya dia jadi mainan DPR. Jadi dia, dia kirim bom bola panas ke DPR itu,” ujarnya.
Meski demikian, Rocky mengingatkan agar kemarahan masyarakat tidak berkembang menjadi aksi massa.
Ia menilai akumulasi kekecewaan publik terkait polemik ijazah Jokowi hingga Gibran berpotensi memicu tuntutan hukuman moral terhadap keluarga Jokowi.
“Kita mesti cegah, jangan sampai kemarahan publik itu yang sudah terakumulasi dari kasus ijazah Pak Jokowi sampai ke ijazah Pak Gibran itu, akumulasi itu membuat orang merasa bahwa ini saatnya hukuman maksimal pada dinasti Jokowi,” jelas Rocky.
Ia juga mengingatkan agar persoalan yang menyangkut Gibran tidak dikaitkan dengan Prabowo.
Menurut dia, keterlibatan Presiden dalam polemik tersebut berpotensi menempatkan Prabowo dalam tekanan opini publik.
“Jangan sampai isu ini kemudian dilengketkan pada presiden. Bahwa presiden ternyata pasangannya ilegal. Padahal yang diincar cuman wapresnya tuh,” tegasnya.
Lebih jauh dia menilai Presiden sebaiknya tidak terpancing untuk memberikan komentar di tengah situasi tersebut.
“Maka presiden akan susah untuk mengucapkan sesuatu ketika psikologi publik menuntut supaya Pak Presiden dipancing untuk terlibat memberi komentar. Nggak boleh,” tutup Rocky.