WARTADEMOKRASI.COM – Aktivis, Said Didu, menyampaikan pandangannya mengenai kemungkinan terulangnya peristiwa seperti yang terjadi pada 1998.
Menurutnya, kondisi saat ini sangat berbeda sehingga skenario serupa dinilai sulit terjadi.
Pandangan tersebut disampaikan Said Didu melalui unggahan di akun media sosial X pribadinya.
Ia mengaku memiliki pengalaman langsung pada masa gejolak 1998 karena saat itu menjabat sebagai anggota DPR/MPR sekaligus pejabat eselon II di pemerintahan.
“Peristiwa ‘kudeta’ seperti 1998 saat ini sulit terjadi. Kondisi 1998 sangat berbeda dengan kondisi saat ini. Saya bisa ceritakan karena tahun 1998 saya berada di pusat gejolak sebagai anggota DPR/MPR dan pejabat eselon II di pemerintahan,” tulis Said Didu, dikutip Senin (3/8/2026).
Dalam unggahannya, Said Didu memaparkan sejumlah faktor yang menurutnya menjadi pembeda antara situasi 1998 dan kondisi Indonesia saat ini.
Pertama, dari sisi ketersediaan bahan pokok.
Menurutnya, pada 1998 terjadi kelangkaan kebutuhan pokok yang stok dan impornya dikuasai oligarki.
Sementara saat ini, ia menilai stok relatif berlebih dan berada dalam kendali pemerintah.
Kedua, struktur utang pemerintah. Said menyebut sekitar 80 persen utang pemerintah pada 1998 merupakan utang luar negeri yang membutuhkan dolar untuk pembayarannya.
Sebaliknya, saat ini sebagian besar utang disebut berasal dari dalam negeri.
Ia juga menyoroti kondisi ekonomi global yang dinilai lebih stabil dibandingkan 1998, meski tetap dibayangi ketegangan geopolitik internasional.
Selain itu, Said menilai telah terjadi pergeseran pusat kekuatan ekonomi dunia dari sistem unipolar menjadi multipolar, sehingga menciptakan keseimbangan yang berbeda dibandingkan era krisis 1998.
Faktor lain yang disebutnya berpengaruh adalah kondisi ekonomi masyarakat, mekanisme pendanaan gerakan massa yang kini lebih mudah dilacak, serta semakin sulitnya mobilisasi massa secara besar-besaran.
Menurut Said, peran oligarki juga tidak lagi sama seperti pada 1998.
Ia menilai ruang gerak mereka kini lebih terbatas karena pengawasan pemerintah.
Said juga menyinggung faktor politik, khususnya terkait Dinasti Jokowi.
Menurutnya, kondisi politik saat ini tidak lagi menghadirkan satu figur yang menjadi sasaran utama ketidakpuasan publik sebagaimana terjadi pada masa Presiden Soeharto.
“Atas analisis tersebut, saya berkeyakinan bahwa saat ini kerusuhan yang diisukan akan seperti 1998 hanyalah mimpi dan keinginan para perampok negara untuk mengembalikan rezim geng SOP guna mematikan tiga obor perbaikan bangsa yang sedang dinyalakan oleh rezim Prabowo,” tulisnya.
Ia kemudian menyebut tiga hal yang dimaksud, yakni pemberantasan korupsi, penertiban oligarki yang disebutnya sebagai perampok negara, serta pengembalian aset negara.
Di akhir unggahannya, Said Didu juga menyampaikan sejumlah saran kepada Presiden Prabowo Subianto, di antaranya melakukan pergantian pimpinan lembaga penegak hukum dan membersihkan kabinet serta pimpinan lembaga dari unsur yang disebutnya sebagai “Geng SOP”.