PDIP Semprot Jokowi: Saat Berkuasa Minta 3 Periode, Kini Minta Pemilu Dipercepat, Seserakah Itu!

WARTADEMOKRASI.COM – Dinamika politik nasional kembali memanas seiring memuncaknya ketegangan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan lingkaran kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo.

Eskalasi ini dipicu oleh kritik menohok yang dilayangkan oleh Juru Bicara PDIP, Mohamad Guntur Romli, merespons wacana percepatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 yang belakangan ini digulirkan oleh Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi.

Guntur Romli secara terbuka menilai gagasan tersebut bukan sekadar wacana biasa, melainkan cerminan dari ambisi politik yang berlebihan serta cermin keserakahan kekuasaan yang tak bertepi.

Menurutnya, manuver semacam ini secara sistematis berpotensi mendelegitimasi pemerintahan sah yang saat ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia membeberkan adanya pola manuver politik berulang yang konsisten diperagakan oleh lingkaran mantan presiden tersebut.

Baca Juga:

Terkuak Alasan Menohok Mengapa Reformasi 1998 Hampir Mustahil Terulang Hari Ini!

Jika pada masa lalu kelompok ini gencar menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode demi mempertahankan kekuasaan, kini narasi tersebut justru dibalik secara drastis saat mereka sudah berada di luar tampuk kepemimpinan.

“Dulu minta perpanjangan presiden tiga periode. Sekarang melempar percepatan Pemilu 2029. Ini bukan lagi wacana memperpanjang kekuasaan Jokowi, tapi upaya mempercepat berakhirnya kekuasaan Prabowo,” tegas Guntur.

Lebih lanjut, politisi PDIP tersebut menyoroti bagaimana lingkaran politik tersebut kerap menjadi sumber kegaduhan nasional dengan melontarkan gagasan-gagasan yang berisiko menabrak konstitusi.

Dorongan untuk mempercepat siklus kepemimpinan nasional di tengah jalan dinilai sebagai preseden buruk bagi stabilitas demokrasi.

Baca Juga:

Nama Budi Arie Muncul Dalam Dakwaan Judi Online, Mengapa Budi Arie Belum Pernah Diperiksa: Kebal Hukum?

“Nafsu kekuasaan Jokowi dan lingkarannya sangat nyata. Kalau sedang tidak berkuasa, mereka mendorong pemilu agar digelar lebih cepat. Serakah itu unlimited,” ujarnya dengan nada tajam.

Di samping menyoroti manuver kelompok Projo, Guntur juga menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif.

Ia mengklaim bahwa sikap kritisnya selama ini tidak semata-mata mengincar satu figur atau kelompok tertentu, melainkan juga dialamatkan kepada kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, Guntur memberikan catatan kritis terkait perbedaan mendasar dari respons yang ditunjukkan oleh masing-masing basis pendukung figur politik tersebut dalam menerima masukan maupun kritik publik.

Baca Juga:

Istana Merespons Keras: Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan!

“Konten saya tidak hanya membicarakan Jokowi. Prabowo dan pemerintahannya pun tetap saya kritik. Tapi bedanya, telinga pendukung Prabowo tidak setipis pendukung Jokowi,” pungkasnya.