Perubahan Sikap Mengejutkan: Jokowi Tak Lagi Sebut Dua Periode Prabowo-Gibran, Pengamat Ungkap Sebabnya!
WARTA DEMOKRASI
11 Oktober 2026 12:30 am
.
3 menit membaca
WARTADEMOKRASI.COM – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berpotensi kecewa terhadap Presiden Prabowo Subianto terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Dedi, sikap Prabowo yang dinilai tidak memberikan pembelaan kepada Gibran dalam polemik tersebut diduga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perubahan sikap politik Jokowi.
Dedi menilai, perubahan tersebut terlihat dari tidak adanya lagi pernyataan tegas Jokowi mengenai dukungan agar pemerintahan Prabowo-Gibran berlanjut hingga dua periode.
“Jokowi bisa jadi marah atau kecewa dengan sikap Presiden Prabowo yang tidak ‘membela’ Gibran terkait gugatan ijazah, dan tentu sikap Presiden (Prabowo) sudah benar,” kata Dedi, Sabtu (10/10/2026).
Meski demikian, Dedi berpandangan bahwa perubahan dukungan Jokowi belum tentu memberikan dampak signifikan terhadap peta politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Menurut dia, Jokowi tidak memiliki kekuatan politik yang cukup besar untuk memengaruhi konstelasi politik nasional apabila tidak ditopang oleh partai politik maupun dukungan di parlemen.
“Itu bukan persoalan, mengingat Jokowi tidak memiliki kekuatan politik yang cukup (untuk) bisa memengaruhi konstelasi Pilpres 2029. Jokowi tidak punya dukungan di parlemen, termasuk tidak punya kekuatan parpol,” jelas Dedi.
Ia menilai, kondisi tersebut dapat mengurangi daya tawar politik Jokowi di hadapan pemerintahan Prabowo.
“Kondisi ini membuat Prabowo merasa perlu untuk tidak lagi mengistimewakan Jokowi dan hasrat kekuasaannya,” tuturnya.
Jokowi Dinilai Mulai Siapkan Langkah Politik Menuju 2029
Di sisi lain, Dedi menyoroti aktivitas Jokowi yang belakangan disebut semakin intens terlibat dalam upaya membesarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Menurut dia, langkah tersebut dapat menjadi bagian dari strategi politik jangka panjang Jokowi dalam menghadapi Pemilu 2029.
Dedi menilai, apabila PSI berhasil memenuhi ambang batas parlemen pada Pemilu 2029, posisi politik partai tersebut berpotensi semakin diperhitungkan.
“Terlebih, saat ini Jokowi mulai intens turun langsung membesarkan PSI. Jika pada Pemilu 2029 PSI dapat lolos parlemen dan punya peluang mengusung kandidat di Pilpres, maka bukan tidak mungkin Jokowi berseberangan dengan Prabowo,” ungkap Dedi.
Baca Juga:
Meski begitu, kemungkinan Jokowi dan Prabowo berada di kubu politik yang berbeda pada Pilpres 2029 masih berupa prediksi pengamat.
Perkembangan politik ke depan akan bergantung pada dinamika partai, koalisi, dan keputusan para tokoh yang terlibat.
Sikap Jokowi soal Dukungan Dua Periode Jadi Sorotan
Perubahan sikap Jokowi menjadi perhatian setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara yang berhubungan dengan polemik ijazah Gibran.
Dalam naskah sumber, putusan tersebut disebut dibacakan pada Selasa (6/10/2026).
Baca Juga:
MK dikabarkan menolak gugatan secara formil karena persoalan kedudukan hukum pemohon.
Namun, sejumlah klaim mengenai isi pertimbangan hukum MK dan dokumen pendidikan Gibran dalam naskah sumber perlu diperiksa kembali berdasarkan salinan putusan resmi.
Informasi tersebut tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan kutipan artikel yang tersedia.
Sebelum polemik tersebut mencuat, Jokowi disebut sempat menyampaikan dukungan agar pemerintahan Prabowo-Gibran dapat berlanjut hingga dua periode.
Namun, ketika ditanya mengenai kemungkinan tersebut di kediamannya di Solo pada Kamis (8/10/2026), Jokowi dikabarkan menjawab bahwa Pemilu 2029 masih jauh.
Pernyataan itu kemudian memunculkan spekulasi mengenai arah dukungan politik Jokowi ke depan.
Hingga kini, penilaian bahwa Jokowi kecewa terhadap Prabowo maupun kemungkinan keduanya berseberangan pada Pilpres 2029 harus dipahami sebagai analisis Dedi Kurnia Syah, bukan sebagai pernyataan langsung Jokowi mengenai perubahan dukungannya.
Kamu mungkin suka
