WARTADEMOKRASI.COM – Pakar Komunikasi Politik Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi mempertanyakan kecerobohan tim kesekretariatan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait prosesi menginjak kepala kerbau di Lampung yang kini menimbulkan beragam persepsi di masyarakat.
Ari menilai, seharusnya tim kesekretariatan sudah mengetahui dan mempelajari rundown acara secara detail sebelum gelar kehormatan “Baginda Pemuka Bangsa” dari lima kerajaan adat Lampung tersebut diberikan kepada ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.
“Harusnya acara yang sarat dengan simbol apalagi dengan menginjak kepala kerbau segala berpotensi menjadi ‘bola liar’ isu tersebut berkembang,” kata Ari saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (28/6/2026).
Menurut Ari, selain berimplikasi pada multi-tafsir di ruang publik, Jokowi seharusnya bisa menolak prosesi menginjak kepala kerbau tersebut dan meminta panitia untuk memilih rangkaian acara adat yang lain.
Ia pun menyinggung adanya kemungkinan motif lain jika prosesi yang berisiko menimbulkan polemik tersebut tetap dibiarkan terjadi.
“Kecuali memang Jokowi merasa haus dengan validasi untuk kepentingan politik keluarganya sehingga dia tidak peduli dengan dampak prosesi acara tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ari mengakui bahwa di setiap prosesi acara adat di berbagai daerah memang sarat dengan penggunaan simbol hewan.
“Tetapi tanpa mengurangi rasa hormat tetapi jika dimaksudkan dengan motif politik tersembunyi tentu sangat kontradiktif,” ungkapnya.
Sebagai informasi, foto Jokowi yang tengah menginjak kepala kerbau belakangan ini ramai diperbincangkan publik.
Foto tersebut diambil di tengah rangkaian kegiatan safari keliling Jokowi di Provinsi Lampung pada Sabtu (27/6/2026) lalu.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli pun melayangkan kritik. Ia menilai tindakan tersebut merupakan bentuk kesombongan dan tidak menghormati nilai-nilai tradisi.
Foto yang dimaksudkan merupakan kegiatan Jokowi saat duduk di sebuah kursi dengan dikelilingi sejumlah tokoh berbusana adat.
Dalam dokumentasi tersebut, kaki kanan Jokowi tampak diletakkan di atas sebuah kepala hewan kurban beralas kain di atas karpet merah.
Saat ditanya apakah tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk menyindir logo PDIP, Guntur menyatakan tidak mengetahui secara pasti maksud di baliknya.
Namun, ia mengingatkan bahwa hewan kurban dalam tradisi mana pun seharusnya diperlakukan dengan hormat.
“Saya juga tidak tahu kalau maksudnya seperti itu, tapi biasanya kalau hewan yang dikurbankan itu dihormati loh, mau dengan acara adat sekalipun, bukan diinjak seperti itu,” ujar Guntur saat dikonfirmasi, Sabtu (27/6/2026).
Guntur kemudian membandingkan perlakuan terhadap hewan kurban dalam upacara tradisi di berbagai wilayah Nusantara yang sangat menjunjung tinggi etika.
“Misalnya kerbau di Toraja atau daerah-daerah lain kalau jadi bagian upacara, kepalanya/tengkoraknya akan diabadikan dalam kehormatan dan kebanggaan, bukan dihinakan seperti yang dilakukan dengan kaki Jokowi seperti itu,” jelasnya.
Ia menyoroti etika dari tindakan peletakan kaki di atas kepala hewan yang sudah disembelih tersebut.
“Sikap Jokowi yg menginjak kakinya di atas kepala kerbau/sapi itu bentuk kesombongan. Tapi biarkan rakyat yang menilai,” kata Guntur.
Lebih lanjut, Guntur menepis anggapan mengenai kemiripan antara hewan yang diinjak dalam acara tersebut dengan lambang partainya.
“Lagipula logo PDI Perjuangan itu banteng, bukan kerbau, bukan sapi. Banteng itu satwa yang dilindungi yang tidak mungkin dijadikan kurban atau tumbal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Guntur menyerahkan sepenuhnya penilaian atas dokumentasi acara tersebut kepada masyarakat luas.
“Kalau Jokowi mau mengekspresikan kesombongannya, biarlah masyarakat yang menilai,” imbuh Guntur.
Sumber: Tribun