GEGER! Isu Penggulingan Rezim Mengguncang Republik: Pakar Angkat Bicara, Pemerintah Diminta Tak Panik
WARTA DEMOKRASI
13 Juni 2026 4:00 am
.
4 menit membaca
WARTADEMOKRASI.COM – Analis Pertahanan dan Keamanan dari Universitas Pertahanan RI, Ade Muhammad menilai munculnya isu gerakan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu disikapi secara proporsional dan tidak berlebihan.
“Dalam konteks demokrasi modern, perbedaan pendapat, kritik terhadap pemerintah, maupun demonstrasi merupakan bagian yang sah dari mekanisme politik yang tersedia bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi,” ujar Ade saat dihubungi di Jakarta, dikutip Jumat (12/6/2026).
Secara teoritis, kata dia, sistem demokrasi menyediakan berbagai saluran partisipasi politik dan ekspresi publik yang berfungsi sebagai katarsis sosial.
Melalui demonstrasi, diskusi publik, media massa, media sosial, proses legislasi, maupun pemilu, akumulasi ketidakpuasan masyarakat dapat disalurkan secara terbuka sehingga mengurangi potensi terjadinya tekanan sosial yang terpendam.
Menurutnya, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa risiko ledakan sosial justru lebih besar ketika ruang ekspresi politik dibatasi.
Pada masa Orde Baru misalnya, terdapat berbagai pembatasan terhadap kebebasan pers, aktivitas politik, dan gerakan mahasiswa.
Dalam kondisi seperti itu, aspirasi yang tidak memperoleh saluran yang memadai cenderung terakumulasi dan pada akhirnya meledak dalam bentuk mobilisasi sosial yang lebih besar, sebagaimana terlihat pada dinamika yang melatarbelakangi Reformasi 1998.
Kondisi Berbeda
Sementara itu, sambung Ade, kondisi Indonesia saat ini berbeda secara fundamental.
Ia menyebut ruang demokrasi relatif lebih terbuka, kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi, media sosial memberikan ruang ekspresi yang luas, dan terdapat mekanisme politik yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik maupun tuntutan secara legal dan terbuka.
Baca Juga:
“Karena itu, saya melihat dinamika yang berkembang saat ini lebih merupakan bagian dari proses normal dalam kehidupan demokrasi. Selama institusi negara tetap bekerja, mekanisme konstitusional berjalan, dan ruang partisipasi publik tetap terbuka, maka potensi terjadinya perubahan politik di luar mekanisme konstitusional relatif kecil,” ungkapnya.
Menurut dia, hal yang perlu dijaga justru adalah kemampuan semua pihak untuk menyalurkan perbedaan pandangan secara damai, konstitusional, dan dalam koridor hukum.
“Sehingga stabilitas nasional tetap terpelihara tanpa mengurangi kualitas demokrasi itu sendiri,” tutur Ade menerangkan.
Narasi “Info A1”
Wacana penggulingan ini mencuat setelah akun Instagram @Delocomotief45 melontarkan pernyataan yang mengklaim adanya persiapan kerusuhan berskala nasional.
Baca Juga:
Akun tersebut menyoroti adanya pola *devide et impera* dan manipulasi informasi yang masif.
“Mimin dapat info A1 mereka sudah mempersiapkan kerusuhan di NKRI. Ada yang tengah menyelesaikan pertanggungjawaban dana hibah ke pihak asing. Ada pula yang dananya baru saja dicairkan melalui negara tetangga. Jangan sampai kita lengah,” tulis akun tersebut dalam unggahannya.
Akun itu menilai narasi yang dipompa ke ruang publik bertujuan menciptakan persepsi bahwa pemerintah telah gagal dan tidak lagi layak mendapat dukungan.
Berbagai isu dimainkan, mulai dari tuduhan korupsi hingga narasi kegagalan program pemerintah.
“Berbagai medium digunakan berbagai aktor kebencian dimunculkan (seperti) ‘Pemerintah sudah gagal! Kita harus turun ke jalan! Tuh, lihat! Betul kan mereka korupsi!’. Pemerintah yang terus berjuang memperbaiki nasib jutaan rakyat disederhanakan menjadi dosa kadar narasi kegagalan. Pemerintah yang menindak tugas koruptor malah dituduh ikut berkomplot. Ini bukan kritik, ini pembohongan publik yang terorganisir,” tulisnya.
Lebih lanjut, akun tersebut menduga gerakan ini tidak terjadi secara spontan.
Ada motif besar yang menyasar tidak hanya publik, tetapi juga para elit politik agar mereka terpengaruh oleh narasi kebencian tersebut.
“Mereka bahkan tengah merancang demonstrasi besar-besaran untuk menggulingkan pemerintahan yang telah dipilih secara demokratis oleh rakyat. Target mereka bukan hanya publik umum, mereka juga menyangsa para elit negeri ini agar percaya pada narasi kebencian yang mereka sebarkan,” ungkap akun tersebut.
Baca Juga:
Pihak tersebut juga mewanti-wanti dampak jika skenario kerusuhan benar-benar terjadi.
Menurutnya, kelompok masyarakat sipil—mulai dari pedagang, pekerja, hingga pelajar—adalah pihak yang paling dirugikan. Sementara itu, pihak yang paling diuntungkan adalah kelompok yang bersiap mengambil alih kekuasaan.
“Mengawasi pemerintah secara kritis sangat berbeda dari menjadi alat destabilisasi, yang digerakkan oleh kepentingan asing yang tidak peduli, apakah anak-anak Indonesia makan atau tidak, apakah desa-desa kita maju atau tidaka, pakah ekonomi kita tumbuh atau tidak,” katanya.
👇👇
Baca Juga:
Lihat postingan ini di Instagram
Baca Juga:
Sumber: Inilah
Kamu mungkin suka
