Dulu Mesra Kini Dingin, Ahok Akhirnya Buka Suara Soal Puncak Kekecewaan Terhadap Jokowi!

WARTADEMOKRASI.COM — Hubungan manis yang sempat terjalin erat antara dua tokoh fenomenal, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), kini benar-benar berujung jurang pemisah yang amat dalam.

Mantan Komisaris Utama PT Pertamina tersebut akhirnya membongkar blak-blakan alasan mendasar di balik keretakan hubungannya dengan Jokowi, yang dulu merupakan pasangan sejawatnya saat memimpin DKI Jakarta!

Ahok menegaskan bahwa pilihannya untuk berbalik arah dan menjadi salah satu pengkritik paling vokal terhadap Jokowi menjelang Pilpres 2024 dipicu oleh masalah prinsip moral dan hukum yang sama sekali tidak bisa dikompromikan.

Bongkar Dapur Kekecewaan: Putusan MK Nomor 90 Jadi Pelatuk Utama!

Langkah drastis Ahok yang memilih mundur dari jabatannya di Pertamina rupanya dipicu oleh kejengkelannya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan penuh kontroversi inilah yang menjadi karpet merah bagi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk melenggang mulus ke panggung Pilpres 2024.

Baca Juga:

Dunia Gempar! Hasil Survei Kepuasan Prabowo Melorot Tajam, Sorotan Media Asing Bikin Istana Panas

“Ada beberapa prinsip yang tidak bisa kita tolerir,” tegas Ahok dengan nada bicara lugas dalam tayangan di kanal YouTube Helmy Yahya Bicara, dikutip Selasa (28/7/2026).

Bagi politisi PDIP ini, substansi masalahnya bukan sekadar batasan umur muda atau tua para calon pemimpin, melainkan pembegal an kewenangan lembaga negara yang dinilainya sudah sangat melenceng dan brutal.

“MK bisa mengambil porsi legislatif. Itu nggak bisa,” serunya menohok.

Sentilan Menohok Ahok: “Mau Umur 15 Tahun Pun Oke, Tapi Jangan Merusak Hukum!”

Ahok meluruskan bahwa dirinya sama sekali tidak anti terhadap politisi muda.

Baca Juga:

Guncangan Dahsyat Politik RI! Jika Prabowo Nekat Pecat Gibran, Dampak Horor Ini Bakal Terjadi

Namun, tata cara dan mekanisme perubahan aturan hukum wajib dihormati melalui revisi undang-undang di DPR bersama pemerintah, bukan dengan memanfaatkan panggung MK untuk memaksakan aturan baru.

“Soal umur saya nggak masalah. Anda mau ubah 15 tahun pun saya oke. Harusnya yang mengerjakan itu pemerintah dan DPR dengan merevisi UU. Bukan MK memaksa menerapkan. Itu merusak,” cecarnya tanpa aling-aling.

Peringatan Keras: Fondasi Hukum Indonesia Dalam Bahaya!

Lebih lanjut, Ahok mengingatkan bahwa jika pembatasan kewenangan antar-lembaga negara nekat diterjang demi kepentingan politik praktis, maka tatanan dan fondasi hukum di Indonesia bakal luluh lantak.

Akibat fatalnya, masyarakat akan kehilangan kepercayaan penuh terhadap hukum di negerinya sendiri.

Baca Juga:

BOCOR! Sosok Ini Buka-Bukaan Tahu Pembuat Ijazah Jokowi, Klaim 1000% Palsu dan Baru Dibuat 2012

Pernyataan menohok dari Ahok ini kian mempertegas bahwa perpisahan jalurnya dengan Jokowi bukan sekadar dinamika politik sesaat, melainkan pertaruhan prinsip dan batas tegas dalam menjaga marwah demokrasi serta hukum nasional!