Hubungan Retak Total! AS Diam-Diam Cari Pengganti Netanyahu Lewat ‘Jalur Rahasia’
WARTA DEMOKRASI
22 Juni 2026 5:30 pm
.
3 menit membaca
WARTADEMOKRASI.COM – Pemerintahan Presiden AS Donald Trump dilaporkan sudah mulai membuka jalur komunikasi informal dengan sejumlah tokoh oposisi Israel.
Langkah gerilya diplomatik ini diambil di tengah meningkatnya perbedaan pandangan yang tajam antara Washington dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang kini dinilai kian sulit dikendalikan.
Stasiun televisi Israel, Channel 12, pada Minggu (21/6/2026) melaporkan para pejabat tinggi di lingkaran dalam Trump meyakini bahwa pemerintahan koalisi sayap kanan pimpinan Netanyahu kini berada di ujung tanduk dan berpotensi besar untuk digantikan.
Sinyal keretakan ini dipertegas dengan langkah AS yang mulai menjalin kontak dengan figur-figur kunci oposisi, seperti mantan PM Naftali Bennett yang kini memimpin Partai Together, serta Gadi Eisenkot, pemimpin Partai Yashar.
Langkah ini mencerminkan kecemasan mendalam Washington terhadap dominasi kelompok garis keras di dalam kabinet Netanyahu yang kerap menjegal upaya de-eskalasi di Timur Tengah.
Baca Juga:
“Pemerintahan AS telah menyatakan keprihatinan terhadap kelompok garis keras dalam pemerintahan Netanyahu dan berupaya membangun basis dukungan publik baru menjelang pemilu,” sebut Channel 12 dalam laporan utamanya.
Meskipun Trump sendiri belum memberikan dukungan politik secara terbuka kepada figur tertentu di Israel, Washington memandang pembentukan ‘mekanisme kepercayaan informal baru’ ini mendesak untuk dilakukan guna mengamankan kepentingan geopolitik mereka di kawasan tersebut.
Sinyal Kejatuhan Netanyahu di Meja Jajak Pendapat
Upaya kubu oposisi Israel untuk mengetuk pintu Washington sebenarnya sudah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir, namun baru mendapatkan respons positif belakangan ini seiring dengan meningkatnya rasa frustrasi para pejabat AS terhadap kebijakan keras kepala Netanyahu.
Momentum ini bertepatan dengan merosotnya kepercayaan publik Israel terhadap pemerintahannya sendiri akibat konflik yang tak kunjung usai.
Baca Juga:
Indikasi pergeseran peta politik ini terlihat jelas dalam jajak pendapat terbaru yang dirilis oleh harian Maariv.
Jika pemilu dipercepat hari ini, kubu oposisi diproyeksikan mampu mengamankan 61 kursi di parlemen (Knesset) –jumlah minimal yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan baru.
Sebaliknya, blok politik yang menyokong Netanyahu kedodoran dan diperkirakan hanya mampu meraih 49 kursi.
Sisa kursi lainnya, sekitar 10 kursi, diprediksi akan diamankan oleh partai-partai Arab dalam pemilu yang dijadwalkan baru akan berlangsung pada Oktober mendatang.
Sengkarut Perundingan Swiss dan Penolakan Tel Aviv
Bukan rahasia lagi jika manuver politik Washington ini berkaitan erat dengan kebuntuan diplomasi regional.
Saat ini, AS dan Iran tengah terlibat dalam perundingan intensif di Swiss yang dimediasi oleh Pakistan.
Negosiasi ini digelar sebagai upaya darurat untuk menghentikan konflik militer terbuka yang sempat pecah menyusul serangan udara bersama AS-Israel ke wilayah Iran pada Februari lalu.
Draf kesepakatan sementara di Swiss sebenarnya sudah menyerukan penghentian permusuhan di semua front pertempuran, termasuk penarikan mundur pasukan di perbatasan Lebanon.
Namun, Netanyahu secara sepihak menolak mentah-mentah klausul tersebut dan emoh mengaitkan urusan Iran dengan front Lebanon.
Netanyahu dengan tegas menyatakan bahwa militer Israel tak akan mundur sejengkal pun dari wilayah Lebanon selatan yang saat ini mereka duduki.
Sikap Tel Aviv inilah yang tampaknya membuat Washington mulai kehabisan kesabaran dan memilih untuk mencari mitra dialog baru yang lebih kompromistis.
Sementara elite politik beradu strategi, situasi di lapangan terus memakan korban jiwa yang tidak sedikit.
Berdasarkan data resmi yang dirilis pemerintah Lebanon, agresi militer Israel yang berlangsung sejak 2 Maret lalu telah menewaskan hampir 4.000 orang dan menyebabkan lebih dari 12.000 warga lainnya luka-luka.
Angka korban yang terus meroket ini kian menyudutkan posisi Israel di mata hukum internasional, sekaligus menjadi beban diplomatik yang semakin berat bagi AS sebagai sekutu utamanya.
Sumber: Inilah
Kamu mungkin suka
