DUH! Utang Kereta Whoosh ‘Warisan Jokowi’ Bikin Tekor 4 BUMN dan Pening Menkeu Suahasil
WARTA DEMOKRASI
5 Oktober 2026 4:02 am
.
5 menit membaca
WARTADEMOKRASI.COM – Salah satu tugas berat yang bakal dijalani Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara adalah beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Kereta Whoosh US$7,2 miliar, atau setara Rp116 triliun.
Saat Menkeu dijabat Purbaya Yudhi Sadewa, utang sebesar itu disepakati dengan China untuk direstrukturisasi dengan tenor pembayaran panjang hingga 80 tahun.
Dengan cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun.
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2027, pemerintah telah menyiapkan skema pengelolaan dan mitigasi risiko kewajiban PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), selaku pengelola Kereta Whoosh.
Termasuk penugasan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Nano Prawoto mengatakan, kemampuan Kereta Whoosh menghasilkan penerimaan yang signifikan, menjadi faktor penting dalam menentukan keberlanjutan proyek.
“Apabila perusahaan bisa mengangsur, ya tidak ada masalah. Namun tetap menjadi risiko negara,” ujar Prof Nano, dikutip Minggu (4/10/2026).
Persoalan utama terkait utang proyek pembangunan Kereta Whoosh ini, menurut Prof Nano, bukan hanya soal mekanisme pengalihan, atau pengelolaan kewajiban.
Namun juga kemampuan Kereta Whoosh menghasilkan pendapatan yang cukup guna memenuhi seluruh kewajibannya.
Termasuk itu tadi, membayar cicilan utang.
“Apakah ada jaminan keretanya untung? Nah, itu masalahnya. Ketika kereta tidak untung, bahkan tidak mampu membayar operasional, pemeliharaan, dan sebagainya, otomatis kesulitan untuk bayar utang. Itu yang menjadi risiko negara,” jelasnya.
Ia menyebut, kondisi tersebut menjadi liabilitas kontingensi, atau kewajiban kontinjensi.
Artinya, kewajiban itu tidak selalu menjadi pengeluaran langsung bagi pemerintah dalam kondisi normal.
Namun bisa menjadi risiko bagi negara, ketika entitas yang menjalankan proyek tidak mampu memenuhi kewajibannya.
Cicilan utang sekitar Rp1 triliun per tahun, kata dia, memang relatif kecil dalam skala APBN.
Namun, pemerintah tetap perlu memperhatikan risiko fiskal dalam jangka panjang.
Termasuk dampak tenor pembayaran hingga 80 tahun.
“Kita berdoa kereta ini bisa dikelola dengan lebih baik, agar bisa untung. Mampu membayar biaya operasional, pemeliharaan, dan bayar utang,” katanya.
Selanjutnya Nano menyoroti tenor pembayaran utang Kereta Whoosh hingga 80 tahun.
Panjangnya periode pembayaran utang, menimbulkan risiko hingga lintas generasi.
Apalagi jika Kereta Whoosh tidak cepat mandiri.
“Nanti kalau 80 tahun, anak-cucu kita harus menanggung utang itu. Risikonya makin tinggi jika tidak mampu bayar,” ujarnya.
Penyelesaian Utang Whoosh Belum Putus
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Juda Agung menegaskan, belum ada keputusan final terkait skema penyelesaian utang Kereta Whoosh.
Sejauh ini, pemerintah masih melakukan sejumlah tahapan dengan cermat dan hati-hati.
“Oleh sebab itu sekarang ini terus dilakukan pembahasan, dilakukan uji tuntas terhadap Whoosh ini. Jadi tujuannya tetap bisa, tetap kita cari cara-cara untuk menyelesaikan masalah,” ujar Juda, dikutip Jumat (2/10/2026).
Persoalan ini, kata dia, menjadi perhatian karena pembiayaan pembangunan Kereta Whoosh melibatkan pinjaman, sehingga kewajiban yang muncul perlu dikelola secara hati-hati.
Misalnya, mempelajari secara detail tentang struktur pembiayaan utang Kereta Whoosh yang paling aman, alias tidak menimbulkan tekanan fiskal yang berlebihan.
Di sisi lain, keberlanjutan layanan Kereta Whoosh tetap menjadi pertimbangan penting.
Pemerintah tidak ingin masalah utang berujung kepada terhentinya operasional Kereta Whoosh.
“Yang penting jangan sampai Whoosh ini berhenti. Servisnya, pelayanan dari Whoosh harus terus berjalan. Namun beban bisnisnya tidak kemudian atau meminimalkan dampak pada beban fiskalnya, bisa diminimalkan,” kata mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) itu.
Menurut Juda, pemerintah terus melakukan pembahasan dan uji tuntas terhadap kondisi pembiayaan Whoosh.
Penting untuk mengetahui posisi kewajiban secara menyeluruh, sekaligus mengkaji berbagai opsi penyelesaian yang memungkinkan.
Beban Berat Operasional Kereta Whoosh
Beban keuangan dari operasional Kereta Whoosh yang merupakan warisan dari rezim Jokowi, memang benar-benar berat.
Baca Juga:
Mulai dari bengkaknya investasi akibat pembengkakan biaya (cost overrun) menjadi US$7,2 miliar atau setara Rp116 triliun.
Sebesar 75 persen atau mayoritas dana investasinya berasal dari utang Bank Pembangunan China atau China Development Bank (CDB) yang bunganya naik dari 2 menjadi 3,4 persen per tahun.
Sehingga total utangnya mencapai US$5,415 miliar, atau setara Rp81,2 triliun (asumsi Rp16.000/US$).
Sehingga bunga utang proyek Kereta Whoosh mencapai Rp2 triliun untuk bunga.
Lalu berapa penerimaan Kereta Whoosh dari tiket?
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan pernah menghitung, angkanya Rp1,5 triliun per tahun.
Itu angka kotor karena belum dipotong biaya perawatan, energi dan gaji pegawai.
Artinya masih jauh dari cukup untuk menutup beban bunga utang pembangunan Kereta Whoosh yang merupakan warisan dari rezim Jokowi.
Kongsi Tekor 4 BUMN
Akibat operasional Kereta Whoosh yang berat diongkos, berdampak kepada keuangan 4 BUMN yang masuk dalam PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) lewat PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sahamnya mayoritas 60 persen.
Misalnya saja, PT Kereta Api Indonesia (Persero/KAI) harus menanggung kerugian sebesar Rp3 triliun di paruh pertama 2026.
Akibatnya, laba bersih perseroan tergerus 91,2 persen, menjadi hanya Rp305,37 miliar di semester I-2026.
Kerugian yang harus ditanggung KAI cukup besar karena sahamnya di PSBI cukup besar, yakni 58,53 persen.
Nasib PT Wijaya Karya Tbk (Persero/WIKA), sama saja.
Tahun ini, kerugian WIKA menembus Rp10,13 triliun yang disumbang dari proyek Kereta Whoosh.
Jauh di atas kerugian 2024 yang mencapai Rp2,51 triliun.
Saham WIKA di PSBI sebesar 33,36 persen.
Belum lagi kerugian PT Jasa Marga Tbk (Persero/JSMR) beruntun sejak 2024 hingga 2025 dampak dari Kereta Whoosh.
Pada 2024, JSMR harus rela menanggung kerugian Rp297 miliar.
Sedangkan untuk periode Januari-Juli 2025, kerugian Jasa Marga dari Kereta Whoosh mencapai Rp115 miliar.
Saham JSMR di PSBI mencapai 7,08 persen.
Demikian pula PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I), harus menanggung kerugian sekitar Rp43,2 miliar pada 2024.
Periode Januari-Juli 2025, PTPN harus menanggung tekor Rp16,7 miliar.
Di PSBI, PTPN I mengempit 1,03 persen saham.
analisa ekonomibeban apbnberita ekonomiberita gegerberita hangatberita politikbumn tekordinamika ekonomifakta proyekisu panaskabar nasionalkcickereta cepatkeuangan negarakonsorsium bumnmenkeu suahasilsorotan publikutang whooshwarisan jokowiwarta demokrasi
Kamu mungkin suka
