Buntut Demo Rusuh, Prabowo Didesak Bersihkan Menteri ‘Geng Solo’ & Polisikan Budi Arie!

WARTADEMOKRASI.COM – Pasca-kerusuhan yang mewarnai aksi demonstrasi besar-besaran pada 27 Agustus 2026, gelombang desakan agar Presiden Prabowo Subianto bertindak tegas menjaga stabilitas nasional kini terus menguat.

Pengamat politik dan hukum ternama, Muslim Arbi, meminta Presiden Prabowo tidak tinggal diam dan segera melakukan evaluasi serta perombakan (reshuffle) kabinet secara besar-besaran.

Muslim Arbi secara spesifik menyoroti keberadaan figur-figur yang disinyalir merupakan bagian dari jaringan politik mantan Presiden Joko Widodo atau yang populer disebut sebagai “Geng Solo” di dalam jajaran pemerintahan saat ini.

Menurutnya, keberadaan kelompok ini di sekitar lingkaran kekuasaan berpotensi menjadi ancaman dari dalam (trojan horse) yang dapat merusak kepemimpinan Presiden Prabowo.

“Prabowo harus ganti semua menteri Geng Solo. Jangan sampai orang-orang yang ada di dalam pemerintahan justru menjadi bagian dari skenario untuk melemahkan atau bahkan menjatuhkan Presiden Prabowo,” tegas Muslim Arbi saat memberikan keterangan kepada media pada Jumat (28/8/2026).

Muslim meyakini bahwa insiden kerusuhan pada aksi 27 Agustus lalu tidak boleh dipandang sebelah mata sebagai gejolak massa biasa.

Ia menduga kuat adanya agenda penunggang (free rider) serta master skenario politik yang sengaja memanfaatkan ketegangan sosial untuk menciptakan ketidakstabilan nasional demi memicu peralihan kekuasaan secara premature.

“Kerusuhan ini patut diduga bukan sekadar peristiwa biasa. Harus didalami secara mendalam oleh pihak berwenang, apakah ada skenario sistematis untuk mereduksi legitimasi Prabowo sehingga kemudian terjadi goncangan politik yang memuluskan Gibran naik menempati kursi presiden,” ungkapnya.

Di samping itu, Muslim juga menyoroti manuver kontroversial Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi, yang belakangan melontarkan narasi-narasi politik yang dinilai meresahkan publik.

Ia mendesak aparat kepolisian bertindak proaktif untuk mengusut dan memeriksa Budi Arie guna mengungkap motif di balik narasi-narasi tersebut.

“Polisi harus segera memeriksa Budi Arie. Pernyataan-pernyataannya perlu didalami secara hukum karena terdapat indikasi kuat yang bisa ditafsirkan sebagai bentuk upaya mendelegitimasi dan mencederai stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo,” desaknya.

Ia mengingatkan agar Presiden Prabowo tidak lengah terhadap dinamika politik internal yang berkembang.

Langkah bersih-bersih kabinet dianggap sebagai prioritas mendesak agar seluruh elemen pembantu presiden memiliki loyalitas tunggal kepada Kepala Negara yang sah.

“Presiden harus memastikan siapa yang benar-benar loyal secara mutlak kepada pemerintahannya dan siapa yang justru memiliki agenda politik terselubung. Jangan sampai Prabowo membiarkan dirinya dikelilingi oleh oknum-oknum yang bekerja demi kepentingan oligarki kelompok tertentu,” lanjut Muslim.

Mengabaikan infiltrasi politik di dalam kabinet, lanjut Muslim, hanya akan memperbesar risiko sabotase kebijakan dari dalam.

Oleh karena itu, momentum pasca-kerusuhan 27 Agustus 2026 ini dipandang sebagai kesempatan emas bagi Presiden Prabowo untuk mengonsolidasikan kekuasaan melalui hak prerogatifnya.

“Semua indikasi harus dibuka secara terang-benderang ke publik. Jika hasil investigasi membuktikan ada aktor inteletual atau kepentingan politik tertentu yang menunggangi demonstrasi demi perebutan kekuasaan, maka hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” pungkas Muslim Arbi.

Kamu mungkin suka