WARTADEMOKRASI.COM – Juru Bicara PDIP Guntur Romli membantah tudingan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu yang mengatakan bahwa politisi PDIP terlibat dalam gerakan mahasiswa yang berdemonstrasi beberapa waktu lalu di Jakarta.
“Kami menegaskan PDI Perjuangan (PDIP) sama sekali tidak terlibat, tidak mendanai, dan tidak memfasilitasi aksi-aksi mahasiswa dalam menyuarakan aspirasinya terkait program MBG. PDI Perjuangan juga tidak pernah menugaskan pengurus maupun kadernya untuk melibatkan diri dalam teknis gerakan mahasiswa tersebut,” tegas Guntur, Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, bila ada kehadiran tokoh atau kader di ruang publik atau forum dialog, merupakan hak konstitusional warga negara yang tidak serta-merta bisa diklaim sebagai bentuk mobilisasi partai politik terhadap gerakan mahasiswa.
“Tuduhan murahan dari BEM Bersatu yang dengan mudahnya menyebut aksi mahasiswa ‘ditunggangi’ atau ‘disusupi’ oleh partai politik adalah bentuk penghinaan terhadap nalar kritis dan independensi mahasiswa,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa mahasiswa bergerak karena panggilan nurani dan analisis kritis mereka terhadap kebijakan negara yang dirasa menyentuh hajat hidup rakyat.
Guntur menilai tudingan bahwa setiap aksi kritis sebagai pesanan politik praktis adalah upaya kuno untuk membungkam suara kritis dan mendegradasi gerakan moral mahasiswa yang murni menyuarakan aspirasi rakyat.
Ia juga menyatakan tuduhan yang mengaitkan aksi-aksi mahasiswa menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan PDIP adalah fitnah yang tidak berdasar, absurd, dan mencederai integritas gerakan moral mahasiswa.
Politisi PDIP ini juga membeberkan fakta bahwa Siti Nuraeni dan Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso bukanlah kader maupun pengurus PDIP.
“Menghubungkan kepemilikan sebuah kendaraan (mobil Fortuner) milik seorang warga sipil (Siti Nuraeni), lalu ditarik ke hubungan persaudaraan (Setyo Sularso), kemudian ditarik lagi ke hubungan besan (Andika Perkasa), untuk kemudian melompat pada kesimpulan bahwa PDI Perjuangan berada di balik aksi mahasiswa, adalah sesat pikir (fallacy) yang nyata. Dalam realitas sosial dan politik, pilihan politik antara adik, kakak, maupun besan belum tentu sama dan tidak bisa digeneralisasi secara serampangan,” tuturnya.
PDIP kata dia, selalu menaruh hormat dan menghargai setiap gerakan mahasiswa yang kritis, objektif, dan independen sebagai pilar penting penjaga demokrasi.
Menurutnya, mahasiswa memiliki hak penuh untuk menguji, mengkritik, bahkan menolak kebijakan pemerintah, termasuk program MBG tanpa harus dicap sebagai “alat politik” pihak tertentu.
“Kami juga meminta Negara memberikan perlindungan bagi semua warga negara secara setara termasuk yang bersuara kritis, khususnya Saudara Tiyo Ardianto yang diduga mengalami intimidasi dan tokoh-tokoh lain. Perlindungan Negara bersifat wajib dan tidak boleh diskriminatif,” ungkap Guntur.
Tak hanya itu, dia juga mendesak agar semua pihak, termasuk BEM Bersatu, untuk berhenti menyebarkan narasi manipulatif dan spekulatif yang tidak berbasis data valid.
“Berhentilah mengerdilkan gerakan mahasiswa dengan tuduhan-tuduhan partisan yang murahan. Mari kedepankan debat substansi dan adu gagasan yang sehat, bukan justru sibuk mencari-cari kesalahan lewat jalur ‘cocoklogi’ kepemilikan mobil yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan garis kebijakan partai,” pungkasnya.
Sumber: Inilah