Profesor Ini Kecewa, Prabowo Lebih Banyak Dengar Laporan “Yes Man”
WARTA DEMOKRASI
18 April 2026 1:10 am
.
2 menit membaca
WARTADEMOKRASI.COM – Kritik bukan ancaman, melainkan penanda hidupnya demokrasi.
Pesan itu disampaikan tegas oleh Profesor Henri Subiakto, saat mengulas dinamika komunikasi publik pemerintahan Prabowo Subianto dalam sebuah podcast Forum Keadilan TV.
Menurut Henri, narasi soal “inflasi pengamat” yang sempat dilontarkan lingkar kekuasaan justru menunjukkan sensitivitas berlebihan terhadap kritik.
Padahal, dalam sistem demokrasi, kepadatan opini adalah hal wajar—bahkan sehat.
Baca Juga:
“Tidak ada undang-undang yang melarang kritik. Justru konstitusi menjaminnya,” tegasnya.
Ia menilai, kritik dari publik, akademisi, hingga aktivis merupakan bentuk kepedulian terhadap arah negara.
Kritik, dalam logika demokrasi, bukan serangan, melainkan mekanisme koreksi agar pemerintah lebih hati-hati, cerdas, dan bijaksana dalam mengambil kebijakan.
Henri juga menyoroti kecenderungan komunikasi publik pemerintah yang dinilai belum tertata rapi.
Ia mempertanyakan dominasi figur tertentu dalam menyampaikan respons isu publik tanpa kejelasan posisi sebagai juru bicara resmi.
Dalam pandangannya, komunikasi negara tidak bisa diserahkan pada figur yang sekadar dekat dengan kekuasaan.
Dibutuhkan profesional dengan kapasitas, pengalaman, dan legitimasi yang kuat.
“Komunikasi itu bukan sekadar bicara. Ini soal persepsi publik. Salah komunikasi, salah persepsi. Salah persepsi, bisa berujung salah politik,” ujarnya.
Lebih jauh, Henri mengingatkan, bahaya terbesar bukan datang dari kritik, melainkan dari lingkungan kekuasaan yang hanya diisi oleh suara “yes man”.
Ketika pemimpin hanya mendengar hal-hal yang menyenangkan, maka kebijakan berisiko kehilangan pijakan realitas.
Ia bahkan menyebut, dalam konteks Indonesia, masyarakat sejatinya cukup sabar.
Kritik yang muncul di ruang digital, menurutnya, sering kali hanyalah bentuk katarsis—pelampiasan emosi—bukan ancaman nyata terhadap stabilitas negara.
Baca Juga:
Namun demikian, ia mengingatkan pemerintah untuk tetap peka.
Jika kekecewaan publik terus terakumulasi tanpa respons yang tepat, potensi ketegangan sosial bisa membesar.
Dalam refleksinya, Henri menilai kepemimpinan Prabowo Subianto masih memiliki ruang besar untuk memperbaiki pola komunikasi publik.
Kuncinya sederhana: membuka telinga lebih lebar terhadap suara rakyat yang murni, bukan yang dimanipulasi oleh kepentingan tertentu atau “noise” digital.
“Kalau kritik dilihat sebagai obat, negara ini bisa semakin sehat. Tapi kalau dianggap ancaman, justru berbahaya,” pungkasnya.
Sumber: Herald
Kamu mungkin suka
