Jenderal Boy Rafli Amar: Dalang Kerusuhan 98 OTW Bikin Kacau Indonesia Lagi, Waspada!

WARTADEMOKRASI.COM – Percakapan di kanal Hendri Satrio Official mengalir tajam, menyentuh satu isu lama yang tak pernah benar-benar usang: intervensi asing.

Dalam dialog bersama eks Kepala BNPT, Boy Rafly Amar, narasi tentang ancaman eksternal terhadap Indonesia kembali diurai—bukan sekadar wacana, melainkan peringatan.

Boy tidak menampik bahwa intervensi asing adalah keniscayaan dalam dunia global.

Namun, garis tegasnya jelas: selama itu menguntungkan, ia bisa diterima.

Baca Juga:

Memperkosa, Mencuri, Bunuh Anak-anak, Hancurkan Rumah Ibadah, Dubes Israel: Militer Kami Paling Bermoral di Dunia

Sebaliknya, jika menyentuh kedaulatan dan kepentingan nasional, maka itu menjadi ancaman serius.

“Indonesia ini ibarat gadis cantik,” ujarnya.

Analogi itu bukan tanpa makna. Dengan kekayaan sumber daya alam, posisi strategis, dan populasi besar, Indonesia menjadi incaran banyak kepentingan global.

Dari investasi hingga operasi intelijen, semua memiliki potensi menyusup—halus maupun terbuka.

Baca Juga:

8 Jalur Laut Penting Dunia Selain Selat Hormuz, Ada 4 di Asia

Nama George Soros bahkan ikut disinggung dalam diskusi.

Boy tidak menuduh secara langsung, tetapi menekankan bahwa aktor-aktor ekonomi global dengan kekuatan finansial besar memiliki kapasitas untuk memengaruhi opini publik, bahkan arah kebijakan suatu negara.

Dalam era demokrasi terbuka, pengaruh itu bisa hadir lewat jalur non-negara—LSM, gerakan sipil, hingga narasi yang tampak “pro-rakyat”.

“Bukan berprasangka buruk, tapi kita harus waspada,” tegasnya.

Baca Juga:

DAFTAR Pemimpin Dunia Diduga ‘Digulingkan’ CIA Yang Ditampilkan The Strokes di Coachella

Ia juga menyoroti bagaimana intervensi dapat bermain di wilayah yang sensitif: konflik daerah, isu demokrasi, hingga perpecahan sosial seperti pada kerusuhan 98.

Papua menjadi contoh yang ia sebut—bukan sebagai tuduhan, melainkan ruang kewaspadaan.

Ketika konflik tak kunjung usai dan suplai logistik kelompok bersenjata tetap ada, pertanyaan tentang kemungkinan keterlibatan asing menjadi relevan untuk dicermati, meski tidak bisa dibuka ke publik sebagai fakta intelijen.

Lebih jauh, Boy mengingatkan bahwa demokrasi yang terlalu bebas tanpa kendali nilai dapat menjadi pintu masuk.

Baca Juga:

Debat Memanas, Oegroseno Tersulut Usai Disebut “Ngaco” di Forum Rakyat Bersuara

Ia menyebut gejala “post-truth”, di mana kebohongan yang diulang-ulang bisa dianggap kebenaran.

Dalam kondisi ini, opini publik menjadi ladang empuk bagi kepentingan luar untuk memecah belah bangsa.

Namun ancaman tidak selalu datang dalam bentuk konflik bersenjata.

Ia juga bisa hadir dalam bentuk ketergantungan ekonomi, dominasi investasi, hingga pengaruh budaya yang perlahan mengikis jati diri bangsa.

Baca Juga:

Bimsalabim! Gibran Datang Menu MBG Mendadak Mewah Tambah Rendang, Korwil Bilang Kedatangan Wapres Gak Ngaruh

Boy menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan: tetap terbuka terhadap dunia, tetapi tidak kehilangan kendali.

Politik luar negeri bebas aktif harus tetap menjadi pijakan—berteman dengan banyak pihak, tanpa tunduk pada satu kepentingan.

Di tengah kompleksitas global, pesan itu terasa sederhana tapi mendesak: kewaspadaan adalah benteng pertama.

Tanpa itu, Indonesia berisiko bukan hanya kehilangan arah, tetapi juga identitasnya sebagai bangsa.

Baca Juga:

Bukannya Meminta Maaf, Ade Armando Malah Mengaku Jadi Korban

Sumber: Herald