Jadi Perbincangan! Tempo Sebut NasDem Akan ‘Merger’ dengan Gerindra, Masuk Akal?
WARTA DEMOKRASI
14 April 2026 5:50 pm
.
4 menit membaca
WARTADEMOKRASI.COM – Laporan utama Majalah Tempo menyebut adanya usulan penggabungan Partai Nasional Demokrat (NasDem) dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) usai pertemuan antara kedua Ketua Umum yakni Prabowo Subianto dan Surya Paloh di Hambalang, Bogor, pada pertengahan Februari 2026.
Isu ini pun menjadi polemik hangat di masyarakat.
Menanggapi hal itu, Anggota Fraksi NasDem DPR RI Arif Rahman membantah keras isu peleburan partainya ke dalam Partai Gerindra.
Arif menilai wacana tersebut sebagai kekeliruan logika yang dipaksakan.
Arif menegaskan, partainya merupakan institusi politik yang dibangun melalui perjuangan panjang, sehingga tidak mungkin dibubarkan atau dilebur begitu saja hanya karena alasan posisi politik di pemerintahan.
“Bagaimana mungkin Partai NasDem yang sudah didirikan 15 tahun lalu dan penuh pengorbanan harus dilebur hanya karena tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintah? Ini di luar nalar,” ujar Arif kepada para wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Legislator asal Dapil Banten I itu mengingatkan, partai politik (parpol) memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional kepada jutaan rakyat Indonesia.
Arif menolak keras narasi yang menyamakan parpol dengan entitas bisnis yang bisa melakukan merger atau akuisisi.
Baca Juga:
“Partai NasDem bukan PT Tbk. Kami punya pertanggungjawaban terhadap rakyat yang memilih kami, sebanyak 14.660.516 suara atau 9,6 persen pada Pemilu 2024,” tegas Arif.
Lebih lanjut, Arif menjelaskan struktur dan basis kader NasDem sangat heterogen karena berasal dari berbagai latar belakang organisasi kemasyarakatan (ormas).
Karena itu, Arif menyayangkan narasi yang dimunculkan oleh Tempo melalui sampul terbarunya.
“NasDem diisi kader dari berbagai ormas, jadi tidak bisa disederhanakan seperti tuduhan dalam cover majalah Tempo yang bertajuk ‘PT NasDem Indonesia Raya Tbk’,” imbuh Arif.
Mengenai kedekatan antara Ketua Umum (Ketum) NasDem Surya Paloh dan Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Arif menilai hal itu murni hubungan personal yang sudah lama terjalin.
Menurut Arif, mengaitkan persahabatan tersebut dengan penggabungan partai adalah sesat pikir.
“Kalau hubungan baik itu ditafsirkan sebagai peleburan, maka itu cacat logika,” tegas Arif.
Arif juga mengkritik cara kerja jurnalistik Majalah Tempo dalam mengolah isu ini.
Arif menilai pemberitaan tersebut kurang mengedepankan prinsip konfirmasi kepada pihak-pihak terkait sebelum dipublikasikan.
“Informasi yang masih sumir harus diuji kebenarannya dengan konfirmasi kepada pihak terkait, bukan langsung diinterpretasikan,” ulas Arif
Terakhir, Arif mempertanyakan momentum pemberitaan tersebut yang baru muncul saat ini, padahal pertemuan di Hambalang yang menjadi dasar isu disebut telah berlangsung sejak dua bulan lalu.
“Pertemuan Pak Surya Paloh dan Pak Prabowo disebut terjadi pertengahan Februari, tapi kenapa baru diterbitkan sekarang? Ada motif apa di balik semua ini?,” pungkas Arif Rahman.
Baca Juga:
Siap Gugat Majalah Tempo
Sementara itu, Legislator asal Fraksi NasDem lainnya Martin Manurung, mengaku tak terima atas laporan Tempo mengenai isu merger NasDem dengan Gerindra.
Wakil Ketua Baleg DPR RI ini juga menyoroti ilustrasi tentang ketua umumnya, Surya Paloh.
“Apa yang disajikan oleh majalah Tempo, baik pada podcast, tulisan di majalah, hingga cover ilustrasi tentang Partai NasDem dan Ketum Bapak Surya Paloh merupakan kebebasan yang kebablasan,” kata Martin kepada wartawan, Selasa (14/4/2026).
Martin menyoroti soal kepercayaan publik yang dirusak. Ia menyinggung soal kode etik jurnalistik.
“Media dan pers yang bekerja tidak profesional tentu menjadi perhatian serius, karena peran pers sejatinya adalah menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan beretika,” ujar Martin.
“Ketika praktik jurnalistik justru cenderung menjatuhkan harkat dan martabat seseorang, maka hal tersebut bukan hanya melanggar kode etik, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap media itu sendiri. Itulah yang dilakukan oleh majalah Tempo saat ini,” tambah Martin.
Martin menilai pemberitaan yang disampaikan Tempo mengandung opini.
Dirinya khawatir dengan stigma yang akan terbentuk di publik mengenai itu.
“Pers memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas informasi. Pemberitaan yang tidak terverifikasi, mengandung opini yang menghakimi, atau sengaja menggiring opini publik ke arah tertentu dapat menimbulkan dampak sosial yang luas, termasuk menciptakan stigma, konflik, bahkan ketidakadilan bagi pihak yang diberitakan,” papar Martin.
Martin menyinggung peran Dewan Pers dalam pemberitaan tersebut. Dirinya meminta ada evaluasi ke depannya.
“Dalam situasi seperti ini, Dewan Pers, sebagai wasit di lapangan jurnalistik, sangat penting untuk masuk tanpa harus menunggu adanya pelaporan. Evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik jurnalistik,” kata Martin Manurung.
“Dewan redaksi, organisasi pers, serta masyarakat perlu bersama-sama mengingatkan bahwa kebebasan pers harus berjalan seiring dengan tanggung jawab. Kritik terhadap media yang tidak profesional bukanlah bentuk pembungkaman, melainkan upaya untuk menjaga marwah pers sebagai pilar demokrasi,” sambung Martin.
Martin mengaku mengetahui pemikiran dari Ketum Surya Paloh.
Martin mengatakan, NasDem akan terus ada sebagai partai politik di Indonesia.
“Saya sebagai salah satu orang yang bersama Bapak Surya Paloh sejak awal mendirikan NasDem, tentu sangat mengetahui seperti apa jalan pikirannya,” sebut Martin.
“Partai ini dijahit dengan semangat yang besar, bukan sebagai pelengkap bilangan partai politik di Indonesia. Partai bisa menginisiasi perkawanan dengan kesamaan gagasan dan NasDem akan terus ada untuk Indonesia dengan nama Partai NasDem,” tuntas Martin Manurung.
Baca Juga:
Sumber: LiraNews
Kamu mungkin suka
