WARTADEMOKRASI.COM – Eskalasi politik nasional pada momentum Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 2026 diprediksi bakal memanas.
Hal tersebut diduga dengan akan adanya upaya serangan yang dilakukan oleh kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terafiliasi pihak asing dan media tertentu secara sistematis.
Gerakan mereka antara lain menarasikan pertumbuhan ekonomi yang semu, swasembada pangan gagal, hingga berbagai program dan proyek strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lainnya yang dinilai tak berhasil.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan mengakui bila dalam waktu dekat diduga akan ada ketegangan politik yang terjadi, dengan isu ekonomi yang menjadi faktor utamanya.
“Dugaan akan ada ketegangan politik yang disebabkan oleh faktor ekonomi juga, seperti skenario yang memang ingin diwujudkan pada waktu dekat ini, termasuk bulan Juni-Juli nanti,” ungkap Iwan saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (16/5/2026).
Ia mengamati memang ada yang menduga juga bahwa ada faktor lain yang menyebabkan nilai tukar rupiah melemah dan indeks saham melemah.
“Ada dugaan semacam sabotase ekonomi dan keuangan yang menargetkan delegitimasi dan menjatuhkan pemerintahan Prabowo Subianto,” ujarnya.
Selanjutnya Iwan menilai bila ada kebijakan penting yang akan diumumkan oleh pemerintah dalam waktu dekat, maka hal tersebut pasti akan berkaitan dengan situasi dan kondisi terkini Indonesia.
Untuk mengatasi tekanan global yang sangat kuat akibat perang, kata dia seperti penutupan Selat Hormuz, kenaikan suku bunga Amerika dan masalah lainnya, pemerintah memang harus melalakukan langkah luar biasa dan “out of the box”.
“Tidak bisa hanya kebijakan-kebijakan biasa. Presiden Prabowo saya kira sudah memahami masalah dan tantangan yang terjadi akhir-akhir ini, terutama soal pelemahan nilai rupiah terhadap dolar AS, meskipun Menteri keuangan kita menyatakan fundamental ekonomi kita kuat dan pertumbuhan ekonomi tinggi. Tapi tetap saja pemerintah harus waspada dan antisipatif,” tuturnya menerangkan.
Lebih jauh Iwan mencermati para oligarki memang banyak yang tidak diuntungkan oleh kebijakan dan langkah pemerintah Prabowo yang paradigmanya adalah kerakyatan.
“Bahkan para oligarki yang selama ini menguasai sektor tambang, kebun sawit dan perminyakan dipreteli oleh pemerintahan Prabowo. Itulah yang membuat mereka terganggu dan mungkin dugaan saya akan melakukan aksi-aksi yang mengarah pada delegitimasi dan pelemahan pemerintahan Prabowo,” ungkap dia.
Contoh langkah Prabowo tersebut adalah mengganggu para serakahnomics yang selama ini jadi mafia minyak, mafia sawit, dan mafia tambang.
Namun Iwan meyakini, Pemerintahan Prabowo sudah mengantisipasi dan megatasi isu-isu yang mencuat di atas.
“Apalagi Prabowo memiliki koalisi besar di eksekutif dan legislatif yang menjadi jantung dan darah kekuasaannya. Bagi saya aksi seperti itu memang akan ada, namun eskalasinya tidak akan signifikan, apalagi sampai menjatuhkan pemerintahan yang sah,” jelas Iwan.
Sumber: Inilah