Aktivis Dandhy Laksono Bongkar Dugaan ‘Agenda Tersembunyi’ Proyek Papua!
WARTA DEMOKRASI
14 April 2026 12:50 am
.
3 menit membaca
WARTADEMOKRASI.COM – Sebuah film dokumenter kembali memantik perdebatan soal arah pembangunan di Indonesia, khususnya di Papua.
Jurnalis investigasi, Dandhy Dwi Laksono mengungkap dugaan adanya kepentingan besar di balik proyek strategis nasional yang dibungkus narasi ketahanan pangan dan energi.
Dalam perbincangan bersama Akbar Faizal, Dandhy menjelaskan bahwa film terbarunya berupaya mengurai apa yang ia sebut sebagai “agenda lain” di balik proyek-proyek tersebut.
Menurutnya, pendekatan pembangunan yang dijalankan saat ini tidak sepenuhnya berangkat dari kebutuhan pangan, melainkan berkaitan erat dengan ekspansi industri energi berbasis lahan.
Baca Juga:
Ia menilai, narasi swasembada yang kerap disampaikan pemerintah terdengar kuat secara politik, namun perlu diuji dari sisi dampak lingkungan dan sosial.
“Yang sedang terjadi ini adalah konversi hutan menjadi tanaman energi seperti biofuel. Itu yang kami temukan di lapangan,” kata Dandhy.
Dalam film tersebut, Papua menjadi sorotan utama.
Dandhy menyebut ada keterlibatan kekuatan militer dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan penguasaan lahan.
Ia mempertanyakan besarnya mobilisasi aparat keamanan di wilayah tersebut, yang menurutnya tidak sebanding dengan kekuatan kelompok bersenjata yang selama ini dijadikan alasan operasi.
“Pertanyaannya, ini benar-benar untuk mengeliminasi kelompok bersenjata atau ada agenda lain?” ujarnya.
Dandhy juga menyinggung kritik global terhadap Indonesia sebagai eksportir besar kelapa sawit.
Ia mengatakan, pasar internasional semakin sensitif terhadap isu lingkungan dan pelanggaran hak masyarakat adat.
Kondisi ini, menurutnya, bisa berdampak pada daya saing produk Indonesia di pasar global.
“Pasar internasional sangat kritis terhadap cara kita mengelola sumber daya alam. Kalau standar etik diabaikan, produk kita akan terus bermasalah,” ucapnya.
Lebih jauh, ia mengaitkan fenomena ini dengan konsep yang ia sebut sebagai kapitalisme negara.
Dalam pandangannya, negara kini semakin dominan dalam menguasai sektor-sektor strategis, termasuk lahan dan energi.
Baca Juga:
“Kalau dulu kita mengenal demokrasi terpimpin, sekarang kita melihat kapitalisme yang terpimpin,” katanya.
Selain membahas Papua, Dandhy juga menyoroti persoalan lebih luas terkait kualitas kebijakan publik di Indonesia.
Ia menilai banyak keputusan strategis tidak berbasis pada kajian yang transparan dan terukur.
Ia mencontohkan proyek-proyek besar yang dinilai tetap berjalan meski belum memiliki rekam jejak keberhasilan dalam skala kecil.
“Di mana rasionalitasnya kalau uji coba kecil saja gagal, lalu langsung diperbesar?” ujarnya.
Di sisi lain, ia mengakui tantangan besar dalam menyampaikan kritik berbasis data kepada publik.
Rendahnya literasi dan maraknya disinformasi membuat pesan yang disampaikan kerap tidak mudah diterima.
Meski demikian, Dandhy melihat ada perkembangan dalam cara masyarakat berdiskusi.
Ia menilai perdebatan publik mulai bergeser dari isu identitas menuju isu kebijakan yang lebih substantif.
“Level percakapan kita sudah mulai naik. Itu indikator yang menurut saya cukup penting,” katanya.
Film yang ia garap bersama sejumlah kolaborator itu disebut tidak didanai oleh pihak tertentu dengan kepentingan politik.
Ia menegaskan, produksi dilakukan secara kolektif dengan semangat advokasi.
Baca Juga:
“Kami tidak menerima bayaran dari film ini. Ini kerja kolektif untuk menyampaikan isu,” ujarnya.
Diskusi tersebut sekaligus menegaskan pentingnya ruang dialog terbuka di tengah perbedaan pandangan.
Baik Dandhy maupun Akbar Faizal sepakat bahwa perdebatan publik seharusnya menjadi sarana untuk memperkaya perspektif, bukan dibungkam.
Di tengah derasnya arus informasi dan tekanan terhadap kebebasan berekspresi, ruang-ruang diskusi dinilai tetap menjadi harapan untuk menjaga kualitas demokrasi.
[FULL VIDEO]
Sumber: Herald
Kamu mungkin suka
