Dalam Hitungan Menit Kunjungan Wapres Gibran ke Yahukimo Dibatalkan, Ada Informasi Penting dari Intelijen!
WARTA DEMOKRASI
15 Januari 2026 5:15 pm
.
4 menit membaca
WARTADEMOKRASI.COM – Langit Yahukimo yang semula disiapkan untuk menyambut kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming mendadak berubah mencekam.
Harapan warga untuk menyaksikan pencanangan pembangunan fasilitas kesehatan dan pusat gizi sirna seketika setelah rombongan RI-2 diputuskan batal mendarat di Bandara Dekai, Rabu (14/1/2026).
Pembatalan mendadak ini diambil di detik-detik terakhir demi menghindari pertumpahan darah menyusul eskalasi ancaman keamanan yang kian memanas di wilayah Papua Pegunungan.
Bayang-bayang maut menyertai rencana kunjungan ini setelah kelompok pemberontak bersenjata pro kemerdekaan yang menyebut diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) secara terbuka mendeklarasikan zona perang.
Baca Juga:
Juru bicara kelompok tersebut, Sebby Sambom, menebar teror dengan merilis video penembakan pesawat komersial sebagai peringatan keras bagi Wapres untuk tidak menginjakkan kaki di Yahukimo.
”Penembakan pesawat ini merupakan peringatan kepada Wapres Gibran Rakabuming untuk tidak memasuki wilayah perang di Yahukimo,” ujar Sebby.
Klaim sepihak mengenai mobilisasi pasukan militer dalam rombongan tersebut memicu ancaman serangan udara yang memaksa otoritas keamanan berpikir ulang.
Pangdam XVII/Cenderawasih sekaligus Panglima Satgas Pengamanan VVIP, Mayjen TNI Amrin Ibrahim, akhirnya mengambil langkah tegas dengan menyarankan pembatalan total agenda tersebut.
Baca Juga:
”Saya selaku Komandan Satuan Tugas Pengamanan VVIP karena melihat pertimbangan keamanan di Yahukimo sampai dengan pagi ini, saya menyarankan kepada Bapak Wapres untuk tidak melakukan kunjungan ke Yahukimo,” ujar Amrin kepada wartawan.
Berdasarkan intelijen lapangan di daerah yang mencatatkan tingkat kekerasan tertinggi sepanjang 2025 itu, risiko serangan langsung terhadap pesawat Wapres dianggap terlalu besar untuk diabaikan.
Proyek-proyek strategis pembangunan nasional pun harus rela tertunda demi menjaga keselamatan nyawa orang nomor dua di Indonesia tersebut dari moncong senjata KKB.
Sepanjang 2025, Kabupaten Yahukimo menjadi daerah dengan tingkat kekerasan tertinggi dari TPNPB-OPM atau kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Baca Juga:
Adapun wilayah Dekai juga menjadi salah satu lokasi KKB menyebarkan teror kepada masyarakat sipil.
Yahukimo adalah sebuah kabupaten yang berada di provinsi Papua Pegunungan. Luas wilayahnya 17.152 km⊃2;, dan terdiri dari 510 kampung dan satu kelurahan.
Pusat pemerintahan sementara berada di distrik Dekai. Daerah ini masuk zona rawan gangguan kelompok bersenjata.
Terpisah, Komandan Satuan Brimob Polda Papua Komisaris Besar Adarma Sinaga, yang sedang berada di Yahukimo, turut membenarkan pembatalan kunjungan ini.
Baca Juga:
Namun, Adarma menyatakan, situasi di Yahukimo masih relatif kondusif.
”Hari ini tidak ada (kontak tembak). Tadi Pak Bupati bersama pihak-pihak terkait tetap melakukan kunjungan ke rumah sakit dan sekolah untuk memberikan semangat dan syukur,” ungkapnya.
Kondisi Gibran di Wamena
Sebelumnya, dalam rangkaian kunjungan di Papua Pegunungan, Gibran telah tiba di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, pada Selasa sore.
Wapres tiba di Wamena seusai melakukan kunjungan di Kabupaten Biak Numfor, Papua, pada Selasa siang.
Baca Juga:
Adapun kunjungan ke Papua Pegunungan ini merupakan yang pertama kali sejak Gibran menjabat Wapres.
Selama dua hari, Gibran diagendakan melakukan sejumlah kunjungan kerja di Kabupaten Jayawijaya, seperti mengunjungi pasar setempat, bertemu dengan tokoh adat/agama, hingga bermain bola dengan anak-anak Papua Pegunungan.
Kunjungan Wapres di Jayawijaya ini juga sempat mendapat penolakan dari masyarakat adat di Walesi dan Wouma.
Daerah ini merupakan lokasi yang akan dibangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Pemprov Papua Pegunungan.
”Kami mendapatkan informasi dari aparat akan ada agenda kunjungan Wapres ke KIPP.
Namun, agenda itu batal karena kami masyarakat adat masih menolak pembangunan,” kata tokoh pemuda masyarakat Walesi, Boni Lani.
Sejak sehari sebelum kedatangan Wapres, Boni menyebut, masyarakat turut melakukan aksi mengenai rencana kunjungan ini.
Masyarakat adat menolak karena kawasan ini merupakan lahan produktif warga untuk berkebun dan beternak.
Baca Juga:
Penolakan ini telah dilakukan sejak wacana pembangunan KIPP pada 2022.
Ma’ruf Amin, Wapres sebelum Gibran, juga pernah diagendakan untuk meletakkan batu pertama pembangunan KIPP tersebut, tetapi selalu gagal.
Pada Maret 2025, Pemprov Papua Pegunungan memilih lokasi baru pembangunan KIPP di kawasan Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya.
Di sisi lain, untuk di daerah Walesi, Pemprov Papua Pegunungan tetap berencana membangun kantor untuk perangkat daerah lain.
Sumber: Tribun
Kamu mungkin suka
