Putusan MK Dikencingi? Ini Daftar 30 Wamen Yang Nekat Rangkap Jabatan Komisaris BUMN!
WARTADEMOKRASI.COM – TRANSPARENCY International Indonesia (TII) mencatat sedikitnya 30 wakil menteri masih merangkap jabatan sebagai komisaris badan usaha milik negara (BUMN) hingga akhir Juni 2026. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) telah melarang wakil menteri bertugas ganda di perusahaan pelat merah lewat Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Larangan itu diketok MK pada 28 Agustus 2026. Dalam putusan 128/PUU-XXIII/2025, […]


