WARTADEMOKRASI.COM – Bitdeer Technologies Group diperkirakan menjadi perusahaan penambangan bitcoin terbesar berdasarkan kapasitas, melampaui MARA Holdings Inc. Hal itu berdasarkan statistik terbaru yang dilaporan oleh kedua perusahaan. Mengutip the block, ditulis Selasa (14/1/2026), hingga akhir Desember, Bitdeer melaporkan total hash rate yang dikelola sebesar 71 exahashes per detik (EH/s), termasuk hashrate penambangan sebesar 55,2 EH/s […]
WARTA DEMOKRASI
.
7 bulan yang lalu
WARTADEMOKRASI.COM – Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pernah mengusulkan agar kuota tambahan haji yang diberikan Arab Saudi dibagi dua dengan swasta. “Pada waktu itu, ketika dikonsultasikan ke presiden, bagus juga, presiden niatnya bagus juga, ya sudahlah, ini sudah mendesak gini, biar swasta […]
WARTA DEMOKRASI
.
7 bulan yang lalu
WARTADEMOKRASI.COM – Pertemuan Eggi Sudjana dengan Jokowi, Kamis (8/01/2026) pekan lalu masih memunculkan banyak teka-teki, terutama soal ada tidaknya permintaan maaf dari tersangka kasus pencemaran nama baik ijazah Jokowi, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis. Pasalnya, sejak pertemuan itu terjadi di rumah Jokowi di Solo, baik Eggi maupun Damai Hari Lubis belum memberikan pernyataan ke […]
WARTA DEMOKRASI
.
7 bulan yang lalu
WARTADEMOKRASI.COM – Refly Harun menegaskan ketiga kliennya tidak akan mengajukan restorative justice (RJ) terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), seperti yang dilakukan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis. Sebagai informasi Refly merupakan kuasa hukum dari Roy Suryo, Rizmon Sianipar, dan dokter Tifa atau Tifauzia Tyassuma. “Ya enggak mungkin lah (ajukan […]
WARTA DEMOKRASI
.
7 bulan yang lalu
WARTADEMOKRASI.COM – Mantan pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang merupakan salah satu terdakwa kasus dugaan penghasutan terkait demo akhir Agustus 2025, Laras Faizati Khairunnisa divonis bebas bersyarat setelah ditangkap atas dugaan penghasutan terkait demo akhir Agustus 2025. Lantas, bagaimana kronologi penangkapan sampai vonis bebas bersyarat Laras? Berikut KompasTV rangkum informasinya. Penangkapan dan Pengumuman sebagai Tersangka […]
WARTA DEMOKRASI
.
7 bulan yang lalu
WARTADEMOKRASI.COM – Kelompok relawan yang menamakan diri mereka ReJO Prabowo-Gibran menyampaikan pernyataan mengenai restorative justice (RJ) atau keadilan restoratif (penyelesaian perkara pidana melalui proses dialog dan mediasi antara pelaku, korban, serta pihak terkait) terhadap aktivis Eggi Sudjana dan advokat-aktivis hukum Damai Hari Lubis. Eggi dan Damai Lubis merupakan tersangka kasus laporan dugaan ijazah palsu Presiden […]
WARTA DEMOKRASI
.
7 bulan yang lalu
WARTADEMOKRASI.COM – Ini adalah klarifikasi Universitas Gadjah Mada (UGM) soal tuduhan ujazah dan skripsi palsu Joko Widodo (Jokowi). Tiga dari delapan tersangka fitnah dan pencemaran nama baik, yakni Rismon Sianipar, Roy Suryo, dan Tifa adalah pihak yang paling getol menyangsikan keaslian ijazah dan skripsi dari Presiden RI ke-7 tersebut. Salah satu alasannya, lembar pengesahan dan […]
WARTA DEMOKRASI
.
7 bulan yang lalu
WARTADEMOKRASI.COM – Gibran Rakabuming blak-blakan terkait perannya sebagai wakil presiden alias orang nomor dua di pemerintahan Republik Indonesia. Dia mengaku tidak punya program apapun. Itu diungkapkan saat evaluasi kinerja tahun 2025 dan menyelaraskan langkah untuk pelaksanaan program kerja di tahun 2026 yang berlangsung di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden, Jumat (9/1/2026). Mulanya, Gibran menegaskan krusialnya peran […]
WARTA DEMOKRASI
.
7 bulan yang lalu
WARTADEMOKRASI.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara gamblang mengungkap peran Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin Abdurrahman (Gus Aiz), dalam sengkarut dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Meski Gus Aiz sebelumnya membantah terlibat dan tidak memiliki perusahaan perjalanan haji, KPK menyebut Gus Aiz bertindak sebagai perantara alias broker yang menghubungkan […]
WARTA DEMOKRASI
.
7 bulan yang lalu
WARTADEMOKRASI.COM – Sembilan mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Terbuka menguji Pasal 240 dan Pasal 241 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menggugat lantaran menilai batasan antara kritik dan menghina pemerintah dalam beleid tersebut masih kabur. Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP mengatur tentang ancaman pidana atas perbuatan menghina pemerintah […]
WARTA DEMOKRASI
.
7 bulan yang lalu
