RAKYAT MENGAMUK! 44 Ribu Suara Tuntut Dadan Hindayana Tinggalkan BGN
WARTA DEMOKRASI
4 Mei 2026 5:00 am
.
4 menit membaca
WARTADEMOKRASI.COM – Kualitas kepemimpinan Dadan Hindayana terus saja menjadi sorotan tajam dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Akan tetapi sejak berjalannya program MBG di Tanah Air, leadeship pakar Entomologi (ilmu serangga) dan Proteksi Tanaman dari IPB University itu kerap memicu kontroversi.
Publik pun dibuat geregetan dengan gaya kepemimpinan, pernyataan, sekaligus kebijakan serta sistem tata kelola program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.
Mayoritas publik pun menilai kinerja Dadan sebagai Kepala BGN jauh dari dari kata memuaskan.
Hal itu sebagaimana terbilang dalam hasil polling yang digelar 9 media di bawah naungan Metropolitan Grup periode 13-14 April 2026.
Antara lain, Pojoksatu.id, Metripolitan.id, Metro Bogor, Radar Bandung, Radar Bekasi, Radar Depok, Radar Cianjur, Radar Sukabumi dan Radar Karawang.
Polling ini dilakukan melalui tiga platform media sosial masing-masing perusahaan media selama 24 jam penuh, yakni TikTok, Instagram dan Facebook.
Hasilnya, total sebanyak 54.421 akun ikut terlibat menjadi responden dengan total 989.954 tayangan.
Dalam polling ini, disediakan pertanyaan “Bagaimana menurut kamu kinerja Kepala BGN Dadan Hindayana?”
Baca Juga:
Sementara untuk jawaban disediakan pilihan yakni “Memuaskan”; “Patut Diganti” dan “Mengesalkan”.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 82,47 persen atau 44.883 ribu publik menghendaki Dadan Hindayana dicopot dari jabatannya sebagai Kepala BGN.
Sementara publik yang menilai kinerja Dadan Hindayana “memuaskan” hanya 15,63 persen atau sebanyak 8.504 responden.
Sedangkan sisanya sebanyak 1,9 persen menilai sosok Dadan Hindayana mengesalkan.
Program Ratusan Triliun Dikelola ala Kadarnya
Sementara, CEO Promedia Grup, Agus Sulistriyono dalam artikel opininya menegaskan program MBG merupakan program yang baik dan harus didukung demi generasi bangsa.
Menurutnya, MBG bukan sekedar program sosial, melaikan juga fondasi untuk masa depan Indonesia.
“Masalahnya bukan di konsep. Masalahnya ada pada eksekusi,” tegas Agus, dikutip Pojoksatu.id, Minggu 3 April 2026.
Faktanya, di bawah komando Badan Gizi Nasional (BGN), pelaksanaan MBG justru memicu gelombang kritik yang semakin keras.
Baca Juga:
Mulai dari soal menu tak sebanding anggaran, porsi minim, kualitas rendah sampai tidak mencerminkan standar gizi yang dijanjikan.
Belum lagi berbagai laporan dugaan keracunan makanan yang makin meninggikan kekhawatiran publik terkait pengawasan kualitas.
Lebih jauh lagi, muncul persepsi bahwa program ini berpotensi hanya memperkaya segelintir pihak atau vendor tertentu.
“Dan dalam politik publik, persepsi bisa lebih berbahaya daripada fakta,” ingat Agus.
Baca Juga:
Ironisnya, kritik mendapat balasan yang terkesan defensif dan jauh dari evaluatif.
“Publik melihat BGN seperti menutup rapat kritik. Ini mempercepat erosi kepercayaan,” terang dia.
Pada titik ini, persoalannya bukan lagi teknis tapi sudah menjadi krisis legitimasi yang membutuhkan langkah tidak biasa.
“Salah satu opsi yang patut dipertimbangkan adalah: petinggi BGN, termasuk kepala lembaganya, legowo mundur,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agus menilai publik saat ini butuh sinyal kuat bahwa pemerintah tidak menutup mata dan berani bertanggung jawab.
Tapi, tekan dia, mundurnya para bos BGN itu wajib disertai pembenahan tata kelola harus dibenahi dari hulu ke hilir.
Mulai dari transparansi anggaran yang dibuka total, audit rantai pasok sampai seleksi ulang ketat vendor.
“Pemerintah daerah dan pelaku lokal harus dilibatkan lebih besar agar manfaat ekonomi benar-benar terasa,” kata dia.
Baca Juga:
Tak kalah penting, untuk program ratusan triliun itu, sistem pengawasan harus independen dan real-time, bukan dengan sistem ala kadar bak pelengkap saja.
Dan perlu diingat, bahwa kepercayaan publik itu mahal harganya. Jika sekali rusak, sulit dikembalikan.
“MBG masih bisa diselamatkan tapi waktunya tidak banyak,” tekan dia.
“Jika dibiarkan, program ini bukan hanya gagal mencapai tujuan, tapi juga akan dikenang sebagai contoh klasik bagaimana niat baik dikalahkan oleh buruknya tata kelola,” tandasnya.
Implementasi MBG Belum Optimal
Sementara, Pengamat Kemiskinan Universitas Indonesia, Prof Fentiny Nugroho mengungkap hasil penelitian Kluster Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi program MBG di Indonesia belum sepenuhnya optimal.
Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, focus group discussion (FGD), dan observasi di tiga wilayah, yakni Jakarta Timur, Depok, dan Tangerang Selatan.
Sebanyak 93 informan dilibatkan, mulai dari pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), relawan, masyarakat, pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, siswa, komite sekolah, orang tua, hingga Badan Gizi Nasional (BGN).
Karena itu, sejumlah rekomendasi terkait pelaksanaan MBG.
Antara lain, penguatan koordinasi lintas sektor antar kementerian/lembaga, penyusunan regulasi yang mengatur koordinasi Badan Gizi Nasional hingga ke daerah.
Lalu asesmen ulang penerima manfaat agar lebih tepat sasaran, standarisasi layanan MBG secara nasional, kewajiban pelibatan UMKM, petani, dan pemasok lokal.
Selanjutnya pelatihan dan peningkatan kapasitas UMKM, prioritas wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kemiskinan multidimensi.
Baca Juga:
Terakhir adalah penambahan tenaga ahli gizi di setiap SPPG serta peningkatan sarana dan prasarana dapur SPPG.
Di tengah berbagai catatan tersebut, publik juga diimbau untuk menilai program secara objektif.
Saat ini terdapat sekitar 27.291 SPPG yang beroperasi di berbagai daerah.
“Perlu dilihat secara proporsional, berapa yang sudah menjalankan praktik baik dan berapa yang masih bermasalah. Jangan sampai yang kurang baik digeneralisasi ke seluruh program,” tegasnya, pekan lalu.
Dengan berbagai perbaikan tersebut, program MBG dinilai tetap memiliki potensi besar sebagai instrumen peningkatan gizi sekaligus pengungkit ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Sumber: PojokSatu
Kamu mungkin suka
