Mencopot Listyo Sigit Saja Tidak Berani, Kok Mau Jadi Penengah Iran–Israel, Aduh Gemoy!
WARTA DEMOKRASI
2 Maret 2026 5:05 pm
.
3 menit membaca
Mencopot Listyo Sigit Saja Tidak Berani, Kok Mau Jadi Penengah Iran–Israel, Aduh Gemoy!
AMBISI boleh saja setinggi langit. Tetapi legitimasi dan kapasitas tidak bisa dibangun dari pencitraan belaka.
Ketika seorang presiden bahkan gamang mencopot Listyo Sigit Prabowo di tengah sorotan publik terhadap kinerja kepolisian, lalu tiba-tiba berhasrat menjadi penengah konflik antara Iran dan Israel, publik berhak bertanya: ini kenegarawanan atau sekadar hasrat panggung internasional?
Pak Prabowo Subianto, konflik Iran–Israel bukan panggung sandiwara geopolitik yang bisa diredam dengan senyum “gemoy”.
Itu konflik eksistensial, ideologis, dan militer yang sudah berlangsung puluhan tahun.
Di satu sisi ada Israel yang secara terbuka, melalui Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, berulang kali menyatakan tidak akan membiarkan Iran memiliki kekuatan militer strategis.
Di sisi lain ada Iran yang dipimpin oleh Ali Khamenei, yang memosisikan diri sebagai poros perlawanan terhadap hegemoni Amerika dan Israel di Timur Tengah.
Amerika Serikat di bawah bayang-bayang figur seperti Donald Trump—yang pernah menarik diri dari kesepakatan nuklir JCPOA dan memperketat embargo terhadap Iran—telah membentuk arsitektur tekanan ekonomi dan militer terhadap Teheran selama bertahun-tahun.
Iran dihantam sanksi, diblokade akses finansialnya, dibatasi ekspor minyaknya. Namun negara itu tetap bertahan. Ekonominya terseok, iya. Tetapi rezimnya runtuh? Tidak.
Bandingkan dengan Indonesia. Hanya dengan tekanan diplomatik dan lobi dagang, pemerintah kita begitu lentur.
Perpanjangan konsesi tambang hingga puluhan tahun ke depan, kesepakatan dagang yang timpang, pembukaan pasar tanpa proteksi memadai—semuanya dibungkus jargon “strategi dari dalam”.
Ironisnya, ketika menyangkut kedaulatan ekonomi dan perlindungan data rakyat, pemerintah tampak jauh lebih akomodatif kepada Washington ketimbang kepada suara publik sendiri.
Publik belum lupa bagaimana isu-isu domestik menganga tanpa solusi tegas.
Penegakan hukum yang tebang pilih, konflik antarlembaga, tarik-menarik kepentingan elite—semua masih menjadi pekerjaan rumah.
Menjadi penengah antara faksi-faksi politik dalam negeri saja kerap gagal. Menengahi ketegangan sipil-militer?
Tidak pernah benar-benar tuntas. Bahkan menyelesaikan silang sengketa antarpejabat tinggi pun sering berakhir dengan kompromi abu-abu.
Lalu dengan modal apa hendak menengahi konflik Iran–Israel yang melibatkan rudal balistik, drone tempur, jaringan proksi regional, dan kepentingan global Amerika Serikat?
Realitasnya, Iran tidak melihat dunia dengan kacamata pragmatis jangka pendek. Mereka bertahan di bawah embargo sejak 1979.
Mereka membangun industri pertahanan domestik. Mereka mengonsolidasikan pengaruh di Irak, Suriah, Lebanon.
Mereka mengelola tekanan sebagai narasi ketahanan nasional. Sementara Indonesia? Masih sibuk membenahi tata kelola pangan, subsidi, dan proyek mercusuar yang penuh kontroversi.
Sangat naif jika mengira Teheran akan memandang Jakarta sebagai mediator netral, sementara hubungan Indonesia dengan Amerika dan Israel—langsung atau tidak langsung—dipersepsikan terlalu akomodatif.
Diplomasi bukan sekadar niat baik; ia soal persepsi kekuatan, kemandirian, dan konsistensi sikap.
Lebih problematik lagi, ambisi menjadi penengah ini muncul di tengah persepsi publik bahwa pemerintah terlalu sibuk mengamankan agenda domestik tertentu: proyek unggulan, lingkar kekuasaan lama, serta kepentingan oligarki yang tak pernah benar-benar tersentuh reformasi struktural.
Jika di dalam negeri saja independensi masih dipertanyakan, bagaimana mungkin di luar negeri tiba-tiba menjadi wasit yang dipercaya?
Menjadi mediator konflik global bukan perkara gaya, melainkan daya.
Bukan soal tampil di forum internasional, melainkan soal rekam jejak keberanian menjaga kedaulatan. Dunia membaca konsistensi, bukan retorika.
Jadi sebelum bermimpi mendamaikan Teheran dan Tel Aviv, mungkin ada baiknya pemerintah membuktikan dulu ketegasan di Jakarta. Tunjukkan bahwa kedaulatan bukan sekadar slogan kampanye.
Tunjukkan bahwa tekanan asing bisa dijawab dengan “tidak” yang tegas, bukan dengan senyum diplomatik yang lentur.
Sebab jika di rumah sendiri masih gamang, terlalu jauh rasanya melangkah menjadi penengah perang para raksasa. ***
Kamu mungkin suka
