Standar Ganda BoP ‘Gratiskan’ Iuran untuk Israel, DPR: Solidaritas Cuma di Bibir!

WARTADEMOKRASI.COM – Rezim Zionis Israel kembali bikin ulah di panggung internasional.

Kali ini, mereka menyatakan ogah setor iuran ke Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) pimpinan Donald Trump.

Alasannya, merasa diri sebagai korban konflik. Sikap pelit ini pun langsung memancing kritik pedas dari Senayan.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengingatkan meski pun iuran bersifat sukarela, tapi ada makna moral dan politik yang jauh lebih besar di baliknya.

“Perlu ditegaskan bahwa iuran tersebut bukan kewajiban formal bagi negara anggota, melainkan bentuk kontribusi sukarela yang dimaksudkan untuk mendukung rekonstruksi Gaza dan memperkuat komitmen politik terhadap perdamaian,” kata Dave saat dihubungi, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Bagi Dave, dalih Israel yang mengaku wilayahnya terdampak konflik tidak serta-merta menghapus tanggung jawab kemanusiaan.

Dalam kacamata Indonesia, partisipasi dalam mekanisme seperti BoP adalah wujud nyata solidaritas, bukan cuma soal angka.

“Partisipasi dalam mekanisme internasional seperti BoP memiliki nilai strategis, bukan semata soal finansial, melainkan juga sebagai wujud solidaritas kemanusiaan,” ucapnya.

Dave mewanti-wanti, jika Israel memilih tak berkontribusi, pesan perdamaian kolektif yang dibangun forum internasional bakal hambar.

Padahal, dana tersebut sangat dinanti oleh warga sipil yang luluh lantak akibat perang.

“Karena itu, meskipun tidak bersifat wajib, kontribusi sukarela tetap penting untuk menunjukkan komitmen moral dan politik dalam mendukung stabilitas kawasan,” jelas Dave.

Ia menegaskan, konflik seharusnya tak jadi alasan untuk melemahkan upaya kemanusiaan.

Justru di tengah bara api, dukungan nyata makin relevan.

“Indonesia akan terus mendorong agar prinsip keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab bersama dijunjung tinggi dalam setiap forum internasional,” tuturnya.

Untuk diketahui, iuran yang ogah dibayar Israel itu nilainya fantastis, mencapai USD1 miliar atau sekitar Rp17 triliun.

Kabarnya, Washington sudah setuju membebaskan sekutu dekatnya itu dari pembayaran, berbeda nasib dengan Qatar dan UEA yang sudah menjanjikan lebih dari USD2 miliar.

Menteri Urusan Politik dan Keamanan Israel, Ze’ev Elkin, dengan jemawa menyebut tak ada pembenaran bagi Israel untuk mendanai rekonstruksi Gaza.

“Tidak ada pembenaran untuk membayar uang setelah kami diserang, maupun untuk mendanai rekonstruksi Gaza,” kata Ze’ev.

Langkah ini juga jadi jurus aman pemerintah Israel untuk meredam protes internal dari menteri-menteri sayap kanan seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich yang ogah satu meja dengan Turki dan Qatar.

Saat ini, BoP dilaporkan sudah mengantongi sekitar USD5 miliar, sementara negosiasi dengan negara lain untuk menambah setoran USD1 miliar masih terus berjalan.

Sumber: Inilah

Kamu mungkin suka