Bahas Banjir Jakarta, Geisz Chalifah Beber Kebohongan Survei Nasional dan Fakta Lokal!
WARTA DEMOKRASI
13 Januari 2026 9:43 pm
.
3 menit membaca
WARTADEMOKRASI.COM – Banjir di Jakarta kembali terjadi. Hanya saja, riuhnya tidak seperti saat Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI.
Bahkan, saat banjir di zaman Anies, muncul hasil survei yang disebut-sebut sebagai upaya mendiskreditkan kepemimpinan Anies di Jakarta.
Hal itu diungkap eks Komisaris Ancol, Geisz Chalifah melalui akun media sosialnya. Dia juga memposting kembali video dialog yang dipandu Karni Ilyas.
“Saat Qodari bicara banjir Jakarta dengan survei nasional Indo Barometer, yang ia lakukan bukan analisis kebijakan publik; melainkan manipulasi konteks. Banjir Jakarta bukan isu persepsi nasional. Ia peristiwa lokal dengan data kejadian yang tercatat, rinci, dan bisa diverifikasi di BPBD DKI Jakarta,” tulis Geisz dalam postingannya, dikutip Selasa (13/1/2026).
Mengukur banjir Jakarta dengan survei nasional, lanjut dia, sama kelirunya dengan mengukur tinggi air Ciliwung lewat jajak pendapat di luar Jakarta.
Data BPBD menunjukkan banjir di era Anies Baswedan tidak bisa dipukul rata sebagai kegagalan total. Fakta justru berkata lain.
Pada masa Basuki Tjkahaja Purnama, terutama banjir besar 2015, genangan bertahan empat hingga tujuh hari, ratusan RW terdampak, dan puluhan ribu warga mengungsi. Luasan besar; waktu surut lama.
Pada sejumlah banjir besar di era Anies, genangan umumnya surut lebih cepat, satu hingga dua hari, dengan jumlah RW terdampak lebih kecil secara agregat.
Banjir tetap terjadi karena Jakarta kota dataran rendah dengan kiriman air dari hulu; namun durasi dan luasan dampaknya menunjukkan perbaikan pada beberapa peristiwa, bukan kemunduran absolut seperti yang disugestikan survei nasional.
Di sinilah persoalan pendekatan Qodari. Data kejadian diganti dengan persepsi.
Banjir tidak diukur dari perasaan responden nasional; melainkan dari lama genangan, luas wilayah terdampak, dan kecepatan negara hadir.
Semua indikator itu ada di arsip BPBD; semuanya fakta, bukan opini.
Baca Juga:
Kesalahan yang sama muncul pada narasi kemacetan.
TomTom Traffic Index, berbasis data navigasi nyata, mencatat Jakarta pada 2017 hingga 2018 berada di jajaran teratas kota termacet dunia.
Memasuki masa Anies, peringkat Jakarta keluar dari sepuluh besar, turun jauh pada 2020 dan 2021, lalu melorot hingga sekitar peringkat empat puluh dunia pada tahun-tahun berikutnya. Ini bukan klaim politis; ini data waktu tempuh riil.
Penurunan peringkat global tidak berarti Jakarta bebas macet. Tetapi ia mematahkan cerita sederhana bahwa Jakarta memburuk tanpa arah.
Baca Juga:
Data menunjukkan perubahan kebijakan transportasi dan pengelolaan lalu lintas memberi dampak terukur.
Kesimpulannya sederhana. Survei nasional mengukur persepsi; BPBD dan TomTom mencatat kejadian. Saat opini diperlakukan sebagai fakta, kebohongan lahir.
Jakarta lalu dinilai bukan dari apa yang benar-benar terjadi; melainkan dari angka survei yang tak pernah berdiri di atas genangan air itu sendiri.
“Ketika opini berbasis survey dihadapkan dengan fakta dan data akurat. Kebohongan Qodari terungkap. Fakta tidak pernah berisik; ia cukup hadir untuk membuat kebohongan kehilangan tempat berdiri,” tutup Geisz Chalifah.
Baca Juga:
Sumber: Fajar
Kamu mungkin suka
