Terungkap! Ada Intrik Perebutan Kekuasaan di Balik Naiknya Mojtaba Khamenei, Presiden Iran di Kubu Seberang
WARTA DEMOKRASI
17 Maret 2026 4:00 am
.
3 menit membaca
WARTADEMOKRASI.COM – Di tengah dentuman bom dan langit yang tak pernah benar-benar sunyi, Republik Islam Iran memasuki babak paling genting dalam sejarah politiknya.
Kursi pemimpin tertinggi kosong setelah wafatnya Ali Khamenei dalam serangan udara pada hari pertama perang melawan Amerika Serikat dan Israel.
Di balik pintu tertutup para ulama dan jenderal, perebutan suksesi berlangsung panas—penuh intrik, tekanan militer, dan persaingan elite.
Melansir New York Times, di tengah pergulatan itu, nama yang akhirnya muncul ke permukaan adalah putra sang ayatollah sendiri, Mojtaba Khamenei.
Namun kenaikan pria berusia 56 tahun itu tidak berjalan mulus. Bagi sebagian elite politik, prosesnya bahkan menyerupai drama perebutan takhta yang menegangkan.
Konstitusi Iran menugaskan Majelis Ahli Iran—sebuah badan yang terdiri dari 88 ulama senior—untuk memilih pemimpin tertinggi negara.
Pada 3 Maret, lembaga itu menggelar pertemuan rahasia secara virtual, beberapa jam setelah serangan Israel menghantam markas mereka di kota suci Qom.
Di balik layar, dua kubu besar saling berhadapan.
Kelompok garis keras menginginkan kesinambungan kebijakan ayatollah yang wafat, termasuk sikap konfrontatif terhadap Barat.
Mereka mendapat dukungan kuat dari Korps Garda Revolusi Islam.
Jenderal-jenderal berpengaruh seperti Ahmad Vahidi, Mohammad Ali Aziz Jaffari, serta Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf berada di barisan pendukung Mojtaba.
Mereka juga dibantu tokoh intelijen berpengaruh, Hossein Taeb.
Di sisi lain, kubu moderat menilai Iran membutuhkan wajah baru yang mampu meredakan ketegangan dengan Barat.
Tokoh-tokoh seperti Ali Larijani dan Presiden Masoud Pezeshkian mendorong kandidat lain, termasuk mantan presiden Hassan Rouhani dan cucu pendiri revolusi, Hassan Khomeini.
Bahkan muncul kandidat kompromi, ulama dan cendekiawan Alireza Aarafi, yang dinilai memiliki legitimasi religius namun minim keterkaitan politik.
Ketika pemungutan suara pertama dilakukan, Mojtaba Khamenei langsung memperoleh mayoritas dua pertiga.
Namun keputusan itu sempat tertahan setelah Larijani memperingatkan bahwa pengumuman resmi dapat membahayakan nyawa pemimpin baru, mengingat ancaman dari Presiden AS Donald Trump dan Menteri Pertahanan Israel Yisrael Katz terhadap penerus Khamenei.
Penundaan itu memberi ruang bagi kubu moderat untuk melakukan manuver terakhir.
Mereka bahkan membawa dokumen yang disebut sebagai pesan terakhir ayatollah yang menyatakan ia tidak ingin anaknya atau anggota keluarganya mewarisi jabatan tersebut—sebuah prinsip yang diyakini menjaga semangat revolusi 1979 yang menumbangkan monarki.
Namun tekanan dari militer segera mengubah arah permainan.
Baca Juga:
Para jenderal Garda Revolusi bergerak cepat, menggalang dukungan ulama satu per satu agar pemungutan suara final segera digelar.
Pada 8 Maret, Majelis Ahli kembali melakukan pemungutan suara.
Dari 88 anggota, sebanyak 59 memberikan dukungan kepada Mojtaba Khamenei—cukup untuk melampaui ambang dua pertiga.
Menjelang tengah malam, media pemerintah mengumumkan Iran memiliki pemimpin tertinggi baru.
Ucapan selamat dan sumpah setia segera mengalir dari elite politik, termasuk dari tokoh-tokoh yang sebelumnya menentang pencalonannya.
Secara terbuka, struktur kekuasaan Iran tampak kembali bersatu.
Namun di balik layar, kisah perebutan takhta yang berlangsung di tengah perang itu meninggalkan satu pesan jelas: bahkan di republik teokrasi yang tampak kokoh, pergulatan kekuasaan tetap menjadi permainan yang rumit, penuh intrik, dan jauh dari kata sederhana.
Sumber: Herald
Kamu mungkin suka
