mahkamah konstitusi

PSI Geram Soal Gugatan Larangan Nyapres: Mau Anak Presiden, Wapres, Petani, Semua Sama!

WARTADEMOKRASI.COM – Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali angkat bicara perihal gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar anak Presiden dan Wapres yang sedang menjabat dilarang maju sebagai calon presiden (capres) ataupun calon wakil presiden (cawapres). Ali menyebut, baik anak Presiden, Wapres, atau petani sekalipun, semua harus diperlakukan sama, tanpa ada diskriminasi. Sebab, menurut […]

. 2 minggu yang lalu

Stop Dinasti Politik? MK Diminta Larang Keluarga Presiden dan Wapres Maju Pilpres, Cek Detail Gugatannya!

WARTADEMOKRASI.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima gugatan panas terkait aturan main pemilihan presiden. Dua advokat, Raden Nuh dan Dian Amalia, resmi mengajukan uji materiil terhadap Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam perkara nomor 81/PUU-XXIV/2026 ini, pemohon mendesak agar keluarga inti dari Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang maju […]

. 2 minggu yang lalu

Refleksi Akhir Arief Hidayat: Putusan Batas Usia Capres-Cawapres ‘Kekhilafan’ dalam Menjaga Konstitusi

WARTADEMOKRASI.COM – Purnatugasnya Arief Hidayat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi pada awal Februari 2026 menjadi momentum refleksi atas salah satu putusan paling kontroversial lembaga tersebut. Putusan tersebut ialah perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam program siniar Gaspol di YouTube Kompas.com, Arief secara terbuka mengakui putusan tersebut sebagai kekhilafan dalam […]

. 2 minggu yang lalu

Digugat ke MK, Berapa Uang Pensiunan Anggota DPR Yang Diterima Seumur Hidup?

WARTADEMOKRASI.COM – Pegiat media sosial Preciosa Kanti mendukung gugatan soal hak pensiun anggota DPR kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai membebani negara. Salah satu gugatan dari dua gugatan yang diterima MK diajukan oleh sejumlah dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), Yogyakarta dengan nomor 191/PUU-XXIII/2025. Preciosa menyebut sangat setuju dengan wacana tersebut. […]

. 2 bulan yang lalu

Mantan Hakim MK ‘Wanti-Wanti’ Kasus Ijazah Jokowi Jika Masuk Persidangan

WARTADEMOKRASI.COM – Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maruarar Siahaan mewanti-wanti keadilan para hakim jika kasus dugaan fitnah, pencemaran nama baik, dan penghasutan terkait laporan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sampai tahap persidangan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah melimpahkan berkas perkara tiga tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Jokowi ke Kejaksaan. Tiga tersangka […]

. 2 bulan yang lalu

2 Pasal terkait Penghinaan Pemerintah di KUHP ‘Digugat’ 9 Mahasiswa ke MK, Ini Masalahnya!

WARTADEMOKRASI.COM – Sembilan mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Terbuka menguji Pasal 240 dan Pasal 241 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menggugat lantaran menilai batasan antara kritik dan menghina pemerintah dalam beleid tersebut masih kabur. Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP mengatur tentang ancaman pidana atas perbuatan menghina pemerintah […]

. 2 bulan yang lalu