kpk

Super Fantastis! KPK Bongkar Uang Yang Diterima Yaqut per Jamaah Dari Fee Percepatan Haji

WARTADEMOKRASI.COM – Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu, mengungkap dugaan penerimaan fee percepatan haji oleh mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji 2023–2024. Asep mengatakan fee tersebut berkaitan dengan praktik percepatan keberangkatan jemaah haji khusus. Melalui mekanisme tersebut, jemaah yang baru mendaftar dapat langsung […]

. 2 hari yang lalu

UPDATE! KPK Ungkap Kerugian Negara Kasus Kuota Haji Capai Rp622 Miliar

WARTADEMOKRASI.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap hasil audit tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan 2023–2024 di Kementerian Agama (Kemenag) mencapai Rp622 miliar. Hal itu disampaikan tim Biro Hukum KPK saat menjawab gugatan praperadilan yang diajukan tersangka mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) di […]

. 2 minggu yang lalu

Gaya Hidup Hedon! Jejak ‘Uang Asing’ Ridwan Kamil di Luar Negeri Masih Terus Disisir

WARTADEMOKRASI.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ogah main-main dalam menguliti dugaan korupsi pengadaan iklan BUMD di Jawa Barat (Jabar). Radar penyidik sedang mengarah tajam pada aktivitas penukaran mata uang asing alias valas yang dilakukan eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK). Tak tanggung-tanggung, transaksi yang dibidik mencapai miliaran rupiah dan tersebar hingga ke luar negeri. […]

. 3 minggu yang lalu

Citra Institute: Jokowi Enggan Akui ‘Dosa-Dosanya’ Saat Revisi UU KPK Tahun 2019 Lalu

WARTADEMOKRASI.COM – Pengamat Citra Institute, Efriza, menilai mantan Presiden Jokowi enggan mengakui dosa-dosa sejarah yang dia perbuat saat memimpin pemerintahan saat revisi pertama UU KPK tahun 2019 lalu. Sikap Jokowi saat ini adalah mendukung revisi kembali UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) padahal pihak yang melakukan revisi adalah pemerintahan yang dia pimpin tahun 2019 lalu. Efriza […]

. 3 minggu yang lalu

Makin Terpojok! Borok Kuota Haji Terus Digali, KPK Cecar Staf Asrama Haji Bekasi Soal ‘Dosa’ Yaqut

WARTADEMOKRASI.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum selesai mengacak-acak dugaan korupsi kuota haji yang menyeret eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Kini, giliran staf Asrama Haji Bekasi, Nila Aditya Devi (NAD), yang dipanggil ke Gedung Merah Putih untuk ‘bernyanyi’ di hadapan penyidik. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama, NAD Staf Asrama […]

. 3 minggu yang lalu

Bos Maktour Bebas dari Daftar Cegah, Bisa-Bisa ‘Gaib’ Seperti Tannos dan Harun Masiku!

WARTADEMOKRASI.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak memperpanjang masa pencegahan ke luar negeri bagi Bos Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, dianggap sebagai langkah berisiko tinggi yang bisa berujung pada hilangnya jejak sang taipan dalam kasus korupsi kuota haji. Eks Penyidik Senior KPK, M Prasward Nugraha, mengingatkan bahwa publik punya alasan kuat untuk was-was. Belajar dari […]

. 3 minggu yang lalu

Nah Lho! Dalih Keselamatan Jiwa Yaqut Dipatahkan KPK, Fasilitas Haji di Saudi Ternyata Oke-Oke Saja

WARTADEMOKRASI.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mementahkan pembelaan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas soal pembagian kuota haji tambahan 2024. Dalih Yaqut yang membagi rata kuota reguler dan khusus 50:50 demi menjaga nyawa jemaah karena keterbatasan fasilitas di Arab Saudi, dinilai tidak relevan. Jubir KPK, Budi Prasetyo, menegaskan timnya sudah terbang langsung ke Arab Saudi […]

. 3 minggu yang lalu

Kabar Baik! 17 Tahun Mandek, RUU Perampasan Aset Mulai Disusun Lagi

WARTADEMOKRASI.COM – Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang sudah belasan tahun tersendat kembali diangkat DPR. Namun, jalannya masih di tahap awal. Baru menyusun draf dan naskah akademik. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembahasan serius baru dilakukan setelah rampungnya UU KUHP dan KUHAP yang baru, serta dikompilasi dengan UU Tipikor. “Kami waktu itu sudah […]

. 3 minggu yang lalu

Melihat 26 Poin Masalah UU KPK di Tengah Wacana Kembali ke Versi Lama

WARTADEMOKRASI.COM – Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan wakilnya Ma’ruf Amin mengatakan sebaiknya Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikembalikan ke versi lama apabila aturan yang baru terbukti melemahkan kinerja lembaga antirasuah. Dalam hal ini Jokowi setuju dengan usulan Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad Riyanto yang mengaku telah menyampaikan hal itu kepada Presiden RI […]

. 4 minggu yang lalu

Komisi III DPR Sentil Jokowi Klaim Tak Teken RUU KPK

WARTADEMOKRASI.COM – Komisi III DPR Sentil Jokowi Klaim Tak Teken RUU KPKAnggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB, Abdullah, mengkritik pernyataan Presiden ketujuh RI Joko Widodo yang mengaku tak ikut menandatangani revisi UU KPK pada 2019. “Pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo yang intinya merasa tidak berperan dalam pengesahan UU KPK 2019 atau UU Nomor 19 […]

. 4 minggu yang lalu
Lihat Postingan Lainnya