WARTADEMOKRASI.COM – Di hadapan para ulama dan tokoh agama, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan duduk persoalan atas keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace.
Board of Peace (BoP) digagas melalui peace plan Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump yang bertugas menyusun kerangka kerja serta mengoordinasikan pendanaan rekonstruksi hingga Otoritas Palestina dinilai mampu kembali memimpin Gaza secara aman dan efektif.
Presiden Prabowo menyatakan komitmennya bersedia mundur dari Board of Peace (BoP) jika ternyata forum perdamaian itu tidak memperjuangkan kemerdekaan atau tidak membawa kemaslahatan untuk Palestina.
Komitmen itu disampaikan langsung oleh Presiden sebagai respons terhadap keraguan Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace pada Silaturahim Presiden Prabowo dengan Pimpinan Ormas Islam di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026).
“Permintaan itu dijawab oleh Pak Presiden bahwa di dalam keanggotaan BoP itu tidak harus mengikuti semuanya. Jadi kalau ada langkah atau aksi yang tidak cocok maka Indonesia akan abstain dan absen. Yang kedua, kalau memang tidak membuat maslahah dalam perkembangan waktu maka Presiden tidak segan-segan akan keluar dari BoP,” kata Wakil Ketua Umum MUI 2025-2030 Kholil Nafis yang turut hadir dalam pertemuan dan mendapat kesempatan bicara langsung di hadapan Presiden.
Sebelumnya, kata Kiai Cholil, MUI menyampaikan keraguan dan skeptis atas keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace.
Pasalnya, jejak Presiden Amerika Serikat, Donald Trump sebagai inisiator forum perdamaian itu terbilang tidak pernah komitmen untuk perdamaian dan kemerdekaan Palestina.
Tetapi, menurut Kiai Cholil, Presiden menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia adalah bentuk upaya pemerintah memperjuangkan kemerdekaan dengan pendekatan dari dalam.
“Nah, Presiden menyatakan akan memperbaiki dari dalam. Nah, kami mengatakan skeptis karena pertama, Trump jejaknya itu tidak membela terhadap Palestina dan Israel, Netanyahu sampai sekarang tidak mengakui terhadap kemerdekaan Palestina,” ungkapnya.
Kendati demikian, lanjutnya, Presiden sepakat bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi karena secara nyata bertentangan dengan konstitusi, UUD 1945, dan ajaran-ajaran Islam.
Presiden juga sepakat akan terus memperjuangkan dan memberla kemerdekaan Palestina, termasuk keterlibatannya dalam Board of Peace.
“Tadi itu kita dengan Presiden sepakat Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena menurut keyakinan umat Islam dan konstitusi kita, undang-undang dasar itu menolak segala bentuk penjajahan. Yang kedua kita sepakat bahwa kita membela kemerdekaan Palestina,” jelas Kiai Cholil.
Dengan itu, MUI meminta pemerintah Indonesia untuk memastikan perdamaian yang diperjuangkan dalam Board of Peace tidak tunduk pada perdamaiam versi Donald Trump.
Pasalnya, keputusannya selalu merugikan bagi nasib kemerdekaan Palestina.
Selain itu, MUI juga meminta pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina dipastikan tidak dijadikan alat pemukul Hamas dan perjuangan pro Palestina lainnya yang justru menguntungkan Israel.
“Kita minta pembangunan itu adalah tidak hanya damai menurut versi Trump dan Netanyahu tetapi merdeka rakyat Palestina. Itu kita minta. Yang ketiga, kita minta agar pasukan-pasukan kita ini ketika diberangkatkan ke sana jangan sampai menjadi alat pemukul orang yang berjuang untuk kemerdekaan Palestina seperti Hamas dan lain-lain,” terang Kiai Cholil.
Ketua Umum MUI Anwar Iskandar menyampaikan dukungan diberikan dengan catatan bahwa sepanjang keikutsertaan Indonesia membawa kemaslahatan bagi umat bangsa, dan kemanusiaan.
Anwar juga meyakini komitmen Presiden Prabowo untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina yang utuh dan berdaulat sekaligus meringankan penderitaan rakyat Palestina di Gaza melalu organisasi ini.
Lebih jauh Anwar mencatat sikap tegas Presiden bahwa Indonesia dan negara-negara lslam lain akan menarik diri apabila BoP tidak lagi memberikan kemaslahatan bagi Palestina dan perdamaian dunia.
Dukungan MUI ini kontras dengan pernyataan sebelumnya dari Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis yang mendesak agar pemerintah Indonesia menarik diri dari keanggotaan Board of Peace.
KH Cholil menyatakan keputusan bergabung dengan BoP sebagai langkah yang aneh dan tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat Palestina, mengingat forum ini digagas Trump dengan salah satu anggotanya adalah PM Israel Benjamin Netanyahu yang “jelas menjajah”, sementara negara Palestina justru tidak dilibatkan.
la juga menyoroti fakta bahwa Indonesia masih dibebani biaya keanggotaan USD 1 miliar atau setara Rp 16,8 triliun, sehingga menyarankan “Baiknya Pak Prabowo menarik diri saja.”
Diketahui, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat melalui partisipasi aktif dalam Board of Peace (BoP).
Seusai pertemuan, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyampaikan bahwa langkah strategis Indonesia tersebut dilakukan dengan kewaspadaan tinggi dan konsolidasi bersama negara-negara Islam serta Timur Tengah guna memastikan bantuan dan pembelaan terhadap rakyat Palestina, khususnya di Gaza dan Tepi Barat, berjalan efektif.
Sumber: RakyatDaily