WARTADEMOKRASI.COM – Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), Roy Murtadho, mengkritik kondisi sistem pendidikan dan sosial di Indonesia menyusul meninggalnya YBS (10).
Seperti diketahui, YBS merupakan murid kelas IV sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga menghabisi nyawanya karena tidak sanggup membeli buku dan pulpen dengan kekurangan biaya kurang dari Rp10 ribu.
Dikatakan Roy, tragedi tersebut merupakan bukti nyata kerusakan struktural yang masih mengakar kuat di Indonesia.
“Presiden (Prabowo) tidak bisa diharapkan, karena ia bagian inti dari sistem yang bobrok ini. Kerusakan struktural di Indonesia melekat dengannya,” ujar Roy dikutip melalui cuitannya di X (4/2/2026).
Fokus Prabowo sejauh ini hanya pada program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Adapun kebutuhan pelajar lainnya, khususnya yang kurang mampu, terkadang tidak tersentuh. YBS menjadi contoh telak.
Ia menyebut, selama sistem yang ada tidak dibenahi secara mendasar, tragedi serupa berpotensi terus berulang, khususnya menimpa kelompok masyarakat kecil dan rentan.
“Kita memang tidak punya harapan selain penyatuan gerakan kelas pekerja lintas sektor,” lanjutnya.
Roy juga mendorong perubahan arah kebijakan negara menuju konsep negara kesejahteraan yang berpihak pada rakyat kecil.
“Wujudkan negara kesejahteraan dengan program redistribusi sumber daya,” tandasnya.
Pengamat Perlindungan Perempuan dan Anak, Dra. Sandra Liza, menyebut peristiwa tersebut bukan sekadar soal kemiskinan, melainkan akumulasi persoalan mental yang tidak terdeteksi dan tidak tertangani.
“Anak-anak itu sebenarnya banyak mengalami mental illness yang tidak disadari. Faktor penyebabnya kompleks, baik internal maupun eksternal. Salah satunya generation gap,” ujar Sandra, Selasa (3/2/2026).
Dikatakan Sandra, anak-anak generasi Alpha menghadapi tantangan yang jauh lebih berat dibanding generasi sebelumnya. Sayangnya, mereka justru minim support system.
“Generasi X, milenial, Gen Z, dan Gen Alpha punya cara berpikir yang berbeda. Anak-anak Gen Alpha menghadapi tantangan luar biasa, tapi kurang mendapat dukungan yang cukup,” sebutnya.
Kasus YBS mencuat setelah diketahui bahwa sang anak meminta uang kepada ibunya untuk membeli buku dan pena seharga kurang dari Rp10 ribu.
Namun permintaan itu tak terpenuhi karena keterbatasan ekonomi keluarga.
Sandra mengatakan, kondisi tersebut bisa menjadi pemicu tekanan psikologis yang lebih dalam.
“Dalam kasus NTT ini, sangat mungkin ada masalah mental illness yang berkaitan dengan kemiskinan, kekecewaan, dan kesedihan yang terpendam,” jelasnya.
Ia menerangkan, stres yang tidak tertangani dalam waktu lama dapat berkembang menjadi depresi.
“Stres tanpa penanganan lebih dari enam bulan bisa memicu depresi. Depresi inilah yang dapat memunculkan keinginan bunuh diri. Mesti digali lagi, banyak faktornya,” terangnya.
Sandra menegaskan, anggapan bahwa anak usia dini tidak mungkin memiliki pikiran bunuh diri adalah keliru.
“Iya, sangat memungkinkan. Pastinya itu sudah lama terpendam. Kalau ada saluran komunikasi yang baik, kejadian seperti ini tidak akan terjadi,” tegasnya.
Sandra yang juga merupakan Kepala UPTD PPA Provinsi Kepulauan Riau menuturkan, kegagalan komunikasi antara anak dan orang dewasa menjadi faktor krusial.
“Orangtua sering kurang mampu berkomunikasi dengan anak dengan baik karena gap generation. Padahal komunikasi yang baik itu kunci menjadi support system,” imbuhnya.
Sandra juga mengungkapkan bahwa anak-anak saat ini menghadapi berbagai ancaman serius, mulai dari child grooming hingga radikalisasi.
Viral di media sosial seorang murid SD di Kabupaten Ngada, NTT, mengakhiri hidupnya dengan meninggalkan sepucuk surat untuk ibundanya, inisial MGT (usia 47 tahun).
Dalam surat itu, sebagaimana telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, korban menuliskan:
“Surat buat Mama
Mama saya pergi dulu
Mama relakan saya pergi
Jangan menangis ya Mama
Tidak perlu Mama menangis dan mencari, atau mencari saya
Selamat tinggal Mama”.
Korban tersebut diketahui tinggal bersama neneknya, karena ibundanya, yang merupakan orang tua tunggal, bekerja sebagai petani dan kerja serabutan.
Ibunda korban mengurusi lima orang anak, termasuk korban yang telah meninggal dunia.
Sumber: Democrazy