Rocky Gerung Sindir Pernyataan Bahlil: Ijazah Bukan Bukti Orang Bisa Berpikir!
WARTA DEMOKRASI
13 Maret 2026 4:00 am
.
3 menit membaca
WARTADEMOKRASI.COM – Perdebatan soal makna pendidikan kembali mencuat setelah pernyataan Menteri Investasi sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang menyebut sekolah tidak selalu menjamin kualitas seseorang.
Ucapan itu memantik respons luas, termasuk dari pengamat politik Rocky Gerung yang menilai pernyataan tersebut justru membuka kembali diskusi lama tentang perbedaan antara ijazah dan kemampuan berpikir.
Rocky menilai pernyataan Bahlil sebenarnya bisa dipahami jika melihat polemik yang sebelumnya terjadi terkait upaya sang menteri meraih gelar doktor di Universitas Indonesia.
Proses tersebut sempat menuai kontroversi hingga akhirnya tidak berlanjut.
Baca Juga:
Menurut Rocky, pernyataan bahwa sekolah tidak menjamin kualitas seseorang dapat dibaca sebagai refleksi dari pengalaman pribadi Bahlil.
Ia bahkan menyebut pandangan tersebut sejalan dengan kritik lama yang sering ia sampaikan mengenai makna ijazah dalam dunia pendidikan.
“Saya kira kali ini kita mesti puji Saudara Bahlil karena dia akhirnya menemukan rumusnya bahwa ijazah itu tidak diperlukan sebetulnya,” kata Rocky.
Ia menambahkan bahwa ijazah pada dasarnya hanya menjadi bukti seseorang pernah menjalani pendidikan formal, bukan ukuran mutlak kemampuan berpikir seseorang.
Baca Juga:
“Ijazah itu cuma tanda seseorang pernah sekolah, bukan tanda dia berpikir,” ujarnya.
Meski begitu, Rocky menilai persoalan yang lebih penting bukan soal ijazah, melainkan kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh seorang pejabat publik.
Ia menekankan bahwa sebagai menteri yang mengurus sektor energi dan sumber daya mineral, Bahlil seharusnya memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, kekayaan alam yang dikelola negara semestinya memberikan manfaat langsung kepada rakyat.
Baca Juga:
“Yang dihasilkan oleh bumi itu harus tiba di dapur dan piring emak-emak, bukan tiba di kantong-kantong oligarki,” kata Rocky.
Rocky juga menyinggung bahwa pernyataan Bahlil tentang ijazah tidak bisa dilepaskan dari polemik yang selama ini berkembang terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo.
Isu tersebut kembali ramai diperbincangkan setelah sejumlah pihak mengangkatnya ke ruang publik.
Ia menyebut setiap kali isu ijazah dibicarakan, publik akan kembali mengaitkannya dengan perdebatan lama mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi.
Baca Juga:
“Setiap kali ijazah itu diucapkan, orang selalu ingat pada persoalan ijazah Presiden Jokowi,” ujarnya.
Rocky menilai polemik tersebut belum benar-benar selesai karena sebagian kalangan masih menuntut kejelasan melalui jalur hukum maupun klarifikasi resmi.
Menurutnya, diskusi publik mengenai isu tersebut akan terus muncul selama belum ada jawaban yang dianggap memadai oleh publik.
“Yang jelas mesti ada jawaban, ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Itu intinya,” kata Rocky.
Baca Juga:
Di luar polemik ijazah, Rocky juga mengingatkan bahwa Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang lebih besar, terutama potensi krisis ekonomi dan politik yang dipicu oleh situasi global.
Ketegangan geopolitik, termasuk konflik di Timur Tengah, dinilai berpotensi memberi dampak pada stabilitas ekonomi domestik.
Ia mengingatkan bahwa krisis ekonomi kerap menjadi pemicu ketegangan sosial jika tidak dikelola dengan baik.
Karena itu, peran masyarakat sipil menjadi penting untuk menjaga stabilitas demokrasi.
Baca Juga:
Rocky menekankan bahwa berbagai elemen masyarakat, termasuk kampus, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil, perlu terlibat dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi.
Menurutnya, krisis bukan sesuatu yang mustahil terjadi, tetapi dapat dikelola jika institusi demokrasi tetap berjalan.
“Kalau lembaga-lembaga demokrasi bekerja, krisis bukan masalah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penanganan krisis harus tetap berada dalam kerangka nilai-nilai sipil dan demokrasi.
Menurut Rocky, demokrasi akan terganggu jika krisis politik justru membuka ruang intervensi kekuatan non-sipil.
Karena itu, ia menilai penting bagi masyarakat untuk tetap mengedepankan akal sehat dalam menghadapi berbagai dinamika politik yang berkembang di dalam negeri.
Sumber: Herald
Kamu mungkin suka
