Presiden Prabowo dan Isu Reshuffle Kabinet Kelima: Benarkah Targetnya “Orang Jokowi”?
WARTA DEMOKRASI
29 Januari 2026 5:27 pm
.
2 menit membaca
WARTADEMOKRASI.COM – Presiden Prabowo Subianto berpotensi melakukan reshuffle kabinet untuk kelima kalinya, menyusul lowongnya posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) sejak Thomas Djiwandono berpindah menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Hingga saat ini, istana belum mengonfirmasi waktu dan komposisi reshuffle, menegaskan keputusan tersebut merupakan hak prerogatif presiden yang didasarkan pada penilaian kinerja.
Konfirmasi Lowongnya Posisi Wakil Menteri Keuangan
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengonfirmasi lowongnya jabatan Wamenkeu.
“Iya, mungkin karena Pak Tommy ke deputi kan? Kan ada yang lowong? Ya itu, ya bagus saja itu. Kalau itu kan logis saja. Berarti kan harus ada yang diisi, kan?,” kata Qodari kepada jurnalis di kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Namun, Qodari menyatakan tidak mengetahui siapa calon pengganti maupun kepastian jadwal reshuffle.
“Yang pasti begini, Presiden kalau bicara reshuffle pasti kriterianya adalah kinerja, pencapaian target-target,” tegasnya.
Ia menambahkan, “Hanya Presiden dan Tuhan yang tahu.”
Analisis: Reshuffle Sulit Diprediksi
Pengamat Politik Nurmal Idrus menyatakan sulit memprediksi arah kebijakan Presiden Prabowo terkait reshuffle.
“Agak sulit memprediksi arah berpikir dari Presiden Prabowo terkait dengan reshuffle,” ujar Nurmal melalui pesan WhatsApp, Kamis (29/1/2026).
Menanggapi spekulasi bahwa reshuffle bertujuan mengganti menteri yang dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo, Nurmal meragukannya.
“Saya kira orientasi Presiden gak sampai kesitu,” terangnya.
Ia mencontohkan bahwa sejumlah menteri yang disebut sebagai ‘orang Jokowi’ masih bertahan di kabinet karena dinilai berkinerja baik.
Baca Juga:
Spekulasi Nama dan Pertimbangan Kinerja
Sejumlah nama menteri beredar dalam spekulasi publik dan pengamat, meski belum ada konfirmasi resmi. Nama-nama tersebut antara lain:
- Menteri Koordinator PMK, Pratikno
- Menteri Luar Negeri, Sugiono
- Kepala Staf Presiden, Muhammad Qodari
- Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono
- Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid
- Menteri HAM, Natalius Pigai
- Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri
Menurut Nurmal, selain kinerja, kontroversi publik juga dapat menjadi pertimbangan.
“Selain karena kinerja, juga karena kementerian ini biasanya ribut di ruang publik,” jelasnya.
Ia menyebutkan Kementerian Kehutanan dan ESDM yang ramai dibahas pascabencana, serta Kementerian Pariwisata yang mendapat sorotan terkait layanan, sebagai contoh bidang yang berpotensi mengalami evaluasi.
Baca Juga:
Sumber: Fajar
Kamu mungkin suka
