Pernyataan Pigai Bikin Geger: Indonesia Siap Tangani Konflik Venezuela Jika Pimpin Dewan HAM PBB!

WARTADEMOKRASI.COM – Indonesia bersiap menorehkan sejarah baru di panggung internasional.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan, Indonesia akan memainkan peran strategis dalam isu-isu global, termasuk konflik Venezuela, jika resmi menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) tahun 2026.

Pernyataan itu disampaikan Pigai dalam keterangannya di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/1/2026).

Menurutnya, pencalonan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB merupakan momen bersejarah yang belum pernah terjadi sejak Indonesia merdeka.

“Baru 80 tahun Indonesia merdeka, dan untuk pertama kalinya kita dipercaya memimpin lembaga multilateral dunia,” ujar Pigai, dikutip pojoksatu.id dari kompas.com.

Pigai menekankan, posisi Presiden Dewan HAM PBB bukan sekadar jabatan simbolik.

Indonesia, kata dia, akan terlibat aktif dalam penyelesaian berbagai persoalan HAM internasional yang saat ini menjadi perhatian dunia.

Salah satu isu yang disinggung Pigai adalah konflik berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Venezuela.

Hubungan kedua negara tersebut hingga kini masih diwarnai ketegangan politik, sanksi ekonomi, serta persoalan hak asasi manusia yang kompleks.

“Besok, persoalan Venezuela akan ditangani oleh putra Indonesia,” ucap Pigai, menegaskan kesiapan Indonesia mengambil peran mediator dan penyeimbang di tengah dinamika global.

Pernyataan tersebut langsung menyita perhatian publik, mengingat konflik Venezuela selama ini menjadi isu sensitif dalam geopolitik internasional.

Keterlibatan Indonesia dinilai dapat membawa pendekatan baru yang lebih netral, dialogis, dan berlandaskan prinsip kemanusiaan.

Indonesia sendiri secara resmi telah dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) untuk dicalonkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB periode 2026.

Dukungan dari kawasan Asia-Pasifik ini menjadi sinyal kuat kepercayaan dunia internasional terhadap diplomasi Indonesia di bidang HAM.

Pigai menegaskan, Indonesia akan mengedepankan pendekatan berbasis konstitusi, nilai Pancasila, serta pengalaman panjang dalam diplomasi damai.

Menurutnya, Indonesia memiliki rekam jejak yang baik sebagai negara yang aktif mendorong dialog, bukan konfrontasi.

“Kita ingin Dewan HAM menjadi ruang solusi, bukan arena konflik politik,” katanya.

Pengamat menilai, jika terpilih, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB berpotensi memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan moral di tingkat global.

Selain itu, peran aktif dalam isu Venezuela bisa menjadi ujian pertama sekaligus pembuktian kapasitas diplomasi Indonesia di mata dunia.

Dengan pencalonan ini, Indonesia tak hanya mencetak sejarah, tetapi juga membuka babak baru peran strategisnya dalam menjaga dan mempromosikan hak asasi manusia secara global.

Sumber: PojokSatu

Kamu mungkin suka