Mahfud MD Buka Suara, Seruan ‘Turunkan Prabowo’ Bukan Makar, Ini Alasannya!
WARTA DEMOKRASI
9 April 2026 1:00 am
.
2 menit membaca
WARTADEMOKRASI.COM – Pernyataan Mahfud MD soal isu makar mendadak jadi sorotan publik setelah viral di media sosial.
Ia dengan tegas menyebut, seruan untuk menurunkan Presiden Prabowo Subianto tidak bisa serta-merta dikategorikan sebagai makar.
Dalam sebuah podcast bernama Terus Terang, Mahfud bahkan secara lugas membantah anggapan tersebut.
“Oh sangat tidak sependapat. Enggak ada unsurnya sama sekali,” tegasnya, dikutip dari YT Mahfud MD Official.
Baca Juga:
Menurut Mahfud, definisi makar dalam hukum tidak sesederhana pernyataan atau kritik.
Ia menjelaskan bahwa makar harus memenuhi unsur tindakan nyata untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.
“Yang dimaksud makar itu adalah sebuah langkah yang meniadakan atau mengubah susunan pemerintah,” jelasnya.
Ia menambahkan, sekadar berbicara atau menyampaikan pendapat, termasuk seruan politik, belum bisa dianggap sebagai upaya makar jika tidak disertai aksi konkret.
“Kalau hanya sekadar bicara saja itu tidak masuk kategori,” lanjut Mahfud.
Lebih jauh Mahfud juga mengingatkan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari demokrasi yang dijamin konstitusi.
Ia menilai perbedaan pendapat justru diperlukan agar jalannya pemerintahan tetap berada di jalur yang benar.
“Kritik itu dijamin oleh konstitusi kita,” ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa ruang demokrasi harus tetap terbuka, termasuk bagi pihak-pihak yang menyampaikan kritik keras terhadap pemerintah.
Mahfud pun menyarankan agar pemerintah tidak reaktif terhadap kritik, melainkan menjadikannya sebagai bahan evaluasi.
“Kalau pemerintah merasa terganggu, ya perbaiki apa yang dikritikkan itu,” tandasnya.
Pernyataan Mahfud ini sekaligus menjadi pengingat bahwa dalam negara demokrasi, perbedaan pandangan bukanlah ancaman.
Melainkan bagian dari mekanisme kontrol yang sehat.
Sebuah Kritik bahkan yang terdengar keras sekalipun, seharusnya dipandang sebagai upaya menjaga arah pemerintahan tetap sesuai konstitusi.
Sumber: PojokSatu
Kamu mungkin suka
