Israel Ogah Bayar Iuran AS Tak Berkutik, Yakin BoP Bawa Perdamaian ke Palestina?
WARTA DEMOKRASI
27 Februari 2026 8:03 pm
.
3 menit membaca
WARTADEMOKRASI.COM – Harapan publik dunia pada Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza tampaknya bakal bertepuk sebelah tangan.
Bukannya jadi solusi, lembaga ini justru terlihat melempem setelah Israel terang-terangan menolak membayar iuran.
Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran, Dina Sulaeman, menilai pembangkangan ini adalah tamparan keras bagi kredibilitas BoP.
Dina menganggap manuver Israel yang ogah urunan dan direstui Amerika Serikat, menjadi bukti nyata bahwa lembaga ini tak punya taji untuk membela Palestina.
“Menurut saya, keputusan Israel menolak membayar iuran untuk Dewan Perdamaian Gaza yang disetujui oleh Amerika Serikat justru menunjukkan bahwa BoP ini lembaga yang tidak bermanfaat buat Palestina,” kata Dina, Jumat (27/2/2026).
Sikap keras kepala Tel Aviv ini sekaligus menelanjangi posisi Washington.
AS yang selama ini sok jago jadi mediator perdamaian, di mata Dina, justru terlihat kerdil dan disetir oleh sekutu dekatnya itu.
“Penolakan Israel menujukkan bahwa posisi AS inferior di hadapan Israel, AS tidak berdaya mengatur-ngatur Israel. Hal ini semakin menunjukkan bahwa AS sama sekali tidak punya kelayakan untuk jadi juru damai,” ujarnya.
Dina juga merasa ironis melihat negara-negara anggota BoP yang sudah jor-joran berkomitmen namun justru tak dihargai Israel.
Ia mengingatkan ada pertaruhan besar di sini, termasuk rencana pengiriman ribuan nyawa tentara.
“Penolakan Israel ini mempermalukan negara-negara anggota BoP. Atau, seharusnya mereka malu. Mereka mengaku bergabung BoP untuk menciptakan perdamaian di Palestina, bahkan sebagian mau iuran Rp 17 T, Indonesia bahkan mau kirim 8000 tentara dengan biaya dan resiko keselamatan yg besar. Nah ini malah penjahatnya (Israel) berbuat semaunya,” tegas Dina.
Legitimasi BoP pun makin dipertanyakan lantaran banyak negara Eropa hingga Global South memilih jaga jarak.
Baca Juga:
Dina mengendus aroma busuk bahwa tanpa konsensus internasional yang kuat, dewan ini cuma jadi alat stempel bagi ambisi dua pemimpin besar.
“Pada akhirnya, tanpa konsensus yang jelas dan tanpa legitimasi internasional yang kuat, Dewan Perdamaian berisiko menjadi instrumen politik Donald Trump & Benjamin Netanyahu semata untuk melegitimasi penguasaan penuh Gaza,” tuturnya.
Gara-gara Israel Ogah Bayar Iuran BoP, Rekonstruksi Gaza Terancam Jalan di Tempat
Pengamat hubungan internasional dan terorisme, Robi Sugara, menilai keberlanjutan Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) sangat bergantung pada kepemimpinan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Hal ini menyusul keputusan Israel yang tidak membayar iuran BoP dengan persetujuan Amerika Serikat, yang berpotensi memicu negara lain melakukan hal serupa.
“Secara hukum tidak ada konsekuensi bagi Israel, apalagi jika AS sudah setuju tidak membayar. Tetapi hal ini akan memancing anggota lain yang juga akan tidak mau membayar yang kemungkinan bisa menghambat perjalanan BoP,” kata Robi saat dihubungi, Jumat (27/2/2026).
Ia menjelaskan, kondisi tersebut dapat berdampak langsung pada kelangsungan program rekonstruksi Gaza yang membutuhkan dana besar dan bergantung pada kontribusi negara anggota.
Menurut Robi, jika tren penolakan pembayaran iuran meluas, proses rekonstruksi Gaza berpotensi mengalami hambatan serius.
“Jika negara anggota lain ikut mengajukan tidak mau bayar, maka pasti akan terhambat rekonstruksi Gaza,” ujarnya.
Kepala Program Studi Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menilai, Trump kemungkinan akan mencari sumber pendanaan alternatif untuk memastikan program tersebut tetap berjalan, termasuk membuka peluang dukungan dari pihak swasta.
“Tapi saya yakin bahwa Trump pasti punya solusi sebab dana itu akan digunakan untuk dana rekonstruksi yang pastinya membutuhkan dana yang banyak. Solusi Trump menurut saya mencari pendanaan dari pengusaha-pengusaha,” jelas Robi.
Namun, ia mengingatkan masa depan BoP sangat bergantung pada dinamika politik domestik Amerika Serikat, khususnya selama masa jabatan Trump masih berlangsung.
“Hampir semua pendapat mengatakan ini bergantung masa kepemimpinan Trump. Jika politik di Amerika bergeser ke Demokrat, maka bisa jadi BoP akan berakhir dengan berakhirnya Trump. Jadi Trump harus ngebut untuk proyek Gaza ini selama kepemimpinannya,” pungkasnya.
Sumber: Inilah
Kamu mungkin suka
