WARTADEMOKRASI.COM – Presiden Prabowo Subianto membanggakan capaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diklaim telah menciptakan satu juta lapangan pekerjaan.
Klaim tersebut disampaikan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Sentul Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
“Saya buktikan kepada saudara-saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang satu juta lapangan pekerjaan. Hanya dari MBG,” tegas Prabowo.
Prabowo menjelaskan, angka tersebut berasal dari perhitungan 22.275 dapur MBG yang telah beroperasi.
Setiap dapur mempekerjakan rata-rata 50 orang, sehingga total tenaga kerja yang terserap mencapai lebih dari satu juta orang.
“Dengan 22 ribu dapur saja sekarang kita sudah menciptakan satu juta lapangan pekerjaan. Dua puluh dua ribu kali 50 orang yang digaji tiap hari,” ujarnya.
Selain tenaga kerja langsung, Prabowo menekankan bahwa setiap dapur MBG juga memicu terbentuknya rantai ekonomi di tingkat desa melalui para pemasok bahan pangan.
“Dapur-dapur itu butuh pemasok tomat, wortel, sayur, telur, ikan, ayam, daging. Di tiap desa, tiap dapur bisa menimbulkan 10 sampai 20 pemasok,” imbuhnya.
Bahkan, Prabowo optimistis jumlah lapangan kerja dari MBG dapat melonjak signifikan.
“Kalau nanti kita sampai 2 juta dapur, kita akan menciptakan 3 sampai 5 juta lapangan kerja,” katanya.
Dalam pemaparannya, Prabowo menyebut jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai 60 juta orang dan ditargetkan meningkat menjadi 82 juta orang paling lambat Desember 2026.
Saat ini, dapur MBG yang telah beroperasi sebanyak 22.275 unit, sementara 13.928 dapur lainnya masih dalam proses penilaian dan pengajuan.
Program MBG diketahui menggunakan anggaran pendidikan. Pada 2025, pemerintah mengalokasikan Rp171 triliun untuk pembiayaan MBG secara bertahap.
Namun, Badan Gizi Nasional (BGN) sempat mengembalikan Rp70 triliun karena belum terserap.
Anggaran MBG semakin membesar dalam APBN 2026 yang mencapai Rp335 triliun, dengan Rp223 triliun di antaranya masuk dalam porsi anggaran pendidikan.
Di sisi lain, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG mulai memperlihatkan dampak serius terhadap dunia pendidikan, khususnya kesejahteraan guru.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, menyebut berbagai persoalan muncul di daerah.
Mulai dari guru honorer dilarang bekerja, guru PPPK Paruh Waktu hanya digaji ratusan ribu rupiah, hingga kontrak guru PPPK yang tidak diperpanjang.
Kasus tersebut, kata Iman, terjadi di berbagai wilayah seperti Musi Rawas, Dompu, Tuban, Blitar, Deli Serdang, dan daerah lainnya.
“Pemda sedang tercekik. Tahun 2026, transfer ke daerah hanya Rp253,4 triliun. Padahal anggaran pendidikan 2025 yang ditransfer ke daerah Rp347,9 triliun. Artinya, transfer ke daerah turun sekitar Rp100 triliun,” ungkap Iman dalam keterangan tertulisnya.
Iman juga menyoroti Kementerian Keuangan yang dinilai tidak lagi membuka secara rinci komposisi anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah.
“Kemenkeu sekarang tidak mau membagikan diagram lingkaran anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah. Padahal di situlah kunci masalahnya,” ujarnya.
Menurut Iman, pemerintah belakangan mendorong skema tunjangan sebagai solusi.
Ia mengungkapkan bahwa Dirjen GTK sempat menjanjikan jaminan kesejahteraan bagi 237 ribu guru honorer, namun pernyataan tersebut menuai tanda tanya karena dokumentasinya tidak lagi ditemukan.
Belum lagi, lanjutnya, tunjangan guru madrasah dan tunjangan dosen di bawah Kementerian Agama hingga kini belum jelas.
Ia juga menyinggung kebijakan di Jawa Barat yang menghapus bantuan untuk sekolah swasta dan menggantinya dengan program lain.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat guru di sekolah negeri maupun swasta sama-sama terdampak.
“Kita tidak sedang baik-baik saja. Kita akan menghadapi pancaroba,” pungkas Iman yang juga berprofesi sebagai guru sejarah.
Sumber: RakyatDaily