Bos Maktour Bebas dari Daftar Cegah, Bisa-Bisa ‘Gaib’ Seperti Tannos dan Harun Masiku!
WARTA DEMOKRASI
24 Februari 2026 11:00 pm
.
2 menit membaca
WARTADEMOKRASI.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak memperpanjang masa pencegahan ke luar negeri bagi Bos Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, dianggap sebagai langkah berisiko tinggi yang bisa berujung pada hilangnya jejak sang taipan dalam kasus korupsi kuota haji.
Eks Penyidik Senior KPK, M Prasward Nugraha, mengingatkan bahwa publik punya alasan kuat untuk was-was.
Belajar dari kasus Harun Masiku yang “gaib” atau Paulus Tannos yang pemulangannya dari Singapura macet total sejak Januari 2025, membiarkan saksi kunci bepergian ke luar negeri adalah resep bencana bagi proses hukum.
“Kedua, kekhawatiran publik terhadap potensi pelarian memang beralasan. Kita belajar dari banyak kasus buronan korupsi yang sulit dipulangkan, seperti Paulus Tannos misalnya,” kata Prasward melalui keterangannya, Selasa (24/2/2026).
Baca Juga:
Tak hanya soal potensi kabur, Prasward juga menyentil soal bayang-bayang intervensi.
“Ada intervensi kekuasaan seperti pada perkara buronan Harun Masiku yang sudah di intervensi dan di kriminalisasi para penyelidik dan penyidik KPK sejak malam pertama terjadinya OTT,” ucapnya pedas.
Bagi Prasward, cekal saja tak cukup. KPK harus punya nyali segera menetapkan status hukum.
“Namun solusi atas kekhawatiran itu bukanlah memperdebatkan cekal semata, melainkan percepatan dan ketegasan dalam penetapan status hukum,” tegasnya.
Baca Juga:
Namun, Ketua KPK Setyo Budiyanto punya dalih sendiri.
Ia menyebut pencabutan cekal Fuad Hasan sudah sesuai pertimbangan penyidik dan merujuk pada KUHAP baru, yang mengatur cekal hanya untuk tersangka.
“Oh ya, mungkin karena ada pertimbangan tertentu dari penyidik, sehingga yang diajukan penambahan atau perpanjangan pencekalan hanya dua saja, gitu,” kata Setyo, Jumat (20/2/2026).
Padahal, penyidik sebelumnya mencium gelagat tak beres saat penggeledahan di kantor Maktour Agustus tahun lalu.
Baca Juga:
Ada dugaan perintah penghilangan barang bukti, terutama daftar biro travel penerima kuota haji 2024.
Dokumen nomor 1 sampai 107 raib misterius, menyisakan daftar nomor 108 ke atas.
“Ya diduga dari informasi yang didapatkan penyidik, dugaan penghilangan barang bukti ya dilakukan oleh pihak-pihak MK Tour (Maktour Travel). Tentu petingginya begitu ya,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo, Selasa (3/2/2026).
Fuad usai diperiksa di Gedung Merah Putih, sempat menepis tudingan “bersih-bersih” barang bukti tersebut.
Baca Juga:
“Enggak ada itu, ya,” cetusnya singkat pada 28 Agustus 2025.
Sumber: Inilah
Kamu mungkin suka
