Apa Kata Partai-Partai di Senayan Soal Wacana Prabowo ‘Potong Gaji’ Menteri-Anggota DPR
WARTA DEMOKRASI
18 Maret 2026 7:00 am
.
4 menit membaca
WARTADEMOKRASI.COM – Partai-partai yang lolos ke Senayan angkat bicara perihal Presiden RI Prabowo Subianto yang mewacanakan pemotongan gaji bagi para menteri dan anggota DPR.
Sebab, Prabowo baru-baru ini mengungkit negara lain yang mulai melakukan penghematan di tengah krisis global imbas perang Timur Tengah.
Misalnya, seperti memotong gaji pejabat, menghemat BBM, menerapkan WFH, hingga menyetop belanja negara yang tidak mendesak.
“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR. Dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan, lemah,” ujar Prabowo, dalam Sidang Kabinet di Istana, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Lantas, apakah partai-partai setuju jika kader mereka yang tengah menjabat gajinya dipotong?
1. Golkar
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyatakan, kader Golkar yang menjabat sebagai menteri maupun anggota DPR siap menerima pemotongan gaji jika negara memang membutuhkan langkah tersebut.
Sarmuji mengatakan, kesediaan itu merupakan bentuk kepekaan terhadap kondisi negara sekaligus kesiapan untuk menyesuaikan diri apabila pemerintah mengambil kebijakan penghematan.
“Jika negara membutuhkan (menteri dan anggota DPR Golkar) kami siap dipotong gaji. Ini adalah sebuah ikhtiar simbolis bahwa kita peka terhadap keadaan dan siap menyesuaikan diri,” kata Sarmuji, kepada Kompas.com, Senin (16/3/2026).
Ketua Fraksi Golkar DPR RI itu menilai, pemerintah perlu menyiapkan berbagai skenario kebijakan, untuk menghadapi situasi global yang tidak menentu.
Menurut dia, langkah tersebut penting agar pemerintah dapat menentukan kebijakan yang paling tepat jika tekanan ekonomi global berdampak pada kondisi dalam negeri.
“Pemerintah harus sudah melakukan simulasi tentang apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi keadaan,” pungkas Sarmuji.
2. Nasdem
Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni, mendukung ide Prabowo dalam efisiensi anggaran yang mengambil contoh berupa pemotongan gaji anggota DPR hingga menteri.
Pemerintah memang memiliki banyak opsi untuk melakukan efisiensi anggaran negara, salah satunya adalah menekan belanja negara di sejumlah pos pengeluaran.
“Saya sangat mendukung usaha Presiden mencari solusi untuk tetap menyejahterakan rakyat di tengah kondisi keuangan global yang sedang tidak menentu ini. Opsi memang banyak di depan mata, termasuk efisiensi belanja negara,” kata Sahroni, saat dihubungi, Senin (16/3/2026).
“Namun, pos mana yang harus dikenakan, hendaknya dikaji secara mendalam efek langsung dan turunannya. Apalagi yang terkait gaji, harus didiskusikan dengan sangat matang,” sambung dia.
Walaupun mendukung, Sekretaris Fraksi Nasdem DPR RI itu mengingatkan agar wacana pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR, dikaji secara matang agar tidak menimbulkan dampak negatif.
Baca Juga:
Menurut Sahroni, kebijakan efisiensi yang tidak dirancang dengan matang berpotensi memunculkan dampak lanjutan.
“Karena apabila tidak dikaji secara matang, efisiensi di pos gaji berpotensi memunculkan efek turunan, misalnya menurunnya kinerja atau meningkatnya potensi korupsi,” kata dia.
Meski memberi catatan, Sahroni menegaskan bahwa Fraksi Nasdem DPR RI mendukung keputusan pemerintah, selama bertujuan untuk kepentingan masyarakat.
“Tapi, pada akhirnya, kami sebagai anggota DPR memiliki prinsip sama dengan Presiden: kepentingan rakyat adalah yang utama,” pungkas Sahroni.
3. Demokrat
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan, pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR, dapat menjadi salah satu opsi pengetatan fiskal untuk menjaga kondisi keuangan negara.
Menurut Herman, pemerintah memang perlu menyiapkan berbagai langkah antisipasi di tengah ketidakpastian global yang dipicu konflik di Timur Tengah.
“Dalam situasi tertentu kita harus siap dengan berbagai opsi pengetatan fiskal, termasuk pemotongan alokasi belanja pegawai tidak kecuali gaji menteri dan anggota DPR,” ujar Herman, saat dihubungi, Senin (16/3/2026).
Namun, Anggota Komisi VI DPR itu menegaskan bahwa pengetatan anggaran harus diarahkan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional, terutama dalam melindungi daya beli masyarakat.
Pemerintah, lanjut Herman, memiliki berbagai pilihan kebijakan dalam merespons dampak ekonomi global.
Untuk itu, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk menentukan langkah terbaik.
“Oleh karena itu kami serahkan kepada presiden untuk melahirkan skenario terbaik dalam mengantisipasi dampak akibat konflik di timur tengah,” kata dia.
4. PAN
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, PAN akan mengikuti arahan Prabowo terkait langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menghadapi dampak konflik Timur Tengah.
Baca Juga:
“Kita ikut arahan Presiden. Demi bangsa dan dengan tekad untuk selalu mendahulukan kepentingan masyarakat, kita tentu siap,” kata Eddy, dalam siaran pers, Senin (16/3/2026).
Menurut Eddy, sejumlah opsi kebijakan yang disampaikan Presiden dinilai sudah cukup komprehensif dalam upaya mengantisipasi dampak konflik terhadap perekonomian nasional.
Ia menyebut, di antaranya adalah kemungkinan penerapan work from home (WFH) hingga pengurangan hari kerja sebagai langkah penghematan energi.
“Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita setuju kok, mulai dari kemungkinan WFH, terus kemudian mungkin juga pengurangan hari kerja supaya bisa menghemat energi,” kata Eddy.
Baca Juga:
Ia menilai, usulan yang disampaikan Presiden tersebut telah dirancang secara menyeluruh untuk menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika geopolitik global.
“Jadi, apa yang diusul Bapak Presiden saya kira sudah sangat lengkap, komprehensif, dan kita sepakat dengan apa yang beliau sampaikan,” ujar Eddy.
Sumber: Kompas
Kamu mungkin suka
