Amien Rais Ungkap Isi Buku Rapor Merah Listyo Sigit, Ada Jokowi di Balik Layar!

WARTADEMOKRASI.COM – Kritik terhadap Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo terus bergulir.

Setelah sebelumnya disuarakan Rizal Fadillah, kali ini giliran Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais.

Amien Rais bahkan secara terbuka menyeret nama Presiden ke-7 RI, Jokowi dalam pusaran dugaan perbuatan terlarang itu.

Amien Rais mengaku baru saja menerima kunjungan sahabat lamanya, Ahmad Bahar, di kediamannya di Yogyakarta.

Dalam pertemuan itu, Ahmad Bahar membawa sebuah buku setebal 229 halaman berjudul Raport Merah Sang Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Ahmad Bahar membawa buku setebal 229 halaman, berjudul ini. Raport Merah Sang Jenderal Listyo Sigit Prabowo,” ujar Amien dikutip Senin (2/2/2026).

Yang menarik perhatian Amien, kata dia, justru tampilan sampul buku tersebut.

Bukan potret Kapolri yang terpampang, melainkan foto Presiden ke-7, Jokowi, mengenakan seragam polisi dengan empat bintang di pundaknya.

“Yang juga menarik gambar sampul depan, bukan gambar Listyo, tetapi gambar atau fotonya Jokowi. Memakai seragam polisi dengan empat bintang di pundaknya,” ungkapnya.

Lanjut Amien Rais, pesan dari gambar tersebut sangat jelas. Ia menilai Jokowi memiliki peran besar dalam kondisi Polri saat ini.

“Gambar ini memberi pesan bahwa sesungguhnya yang menghancurkan Polri adalah Jokowi alias Mulyono sendiri yang berhasil mendikte Listyo 100 persen,” tegasnya.

Gaya Hedonisme Polri

Amien kemudian mengungkap isi buku yang ditulis Ahmad Bahar.

Dalam buku itu, disebutkan adanya perubahan gaya hidup di kalangan perwira tinggi Polri yang dinilai semakin menjauh dari nilai kesederhanaan.

“Ahmad Bahar membongkar kehidupan para perwira tinggi Polri yang telah berubah menjadi kaum hedonis,” Amien Rais menuturkan.

“Dan tanpa malu mengikuti Hidonisme, mengumbar syahwat dan dirahi kekuasaan tanpa batas, tanpa limit,” tambah Amien.

Polri Diduga Menerima Suap dari Pemodal

Bukan hanya itu, buku tersebut juga menyinggung dugaan praktik suap yang melibatkan para pemodal, khususnya dalam perlindungan usaha tambang ilegal.

“Ahmad Bahar juga menulis bagaimana para perwira tinggi Polri banyak mendapat bribery atau risywah dari para pemodal,” imbuhnya.

“Transaksi mereka cukup jelas, para pemilik modal memberikan bribery dalam jumlah puluhan miliar rupiah. Mungkin juga ratusan miliar rupiah,” sambung dia.

Presiden Prabowo Harus Bertindak Tegas

Amien Rais bilang, praktik-praktik tersebut berdampak serius pada wajah institusi kepolisian.

Ia pun menyampaikan pesan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mengambil langkah tegas.

“Nah, supaya tidak terlalu panjang, pesan dari buku berbobot Ahmad Bahar ini adalah pesan pada Presiden Prabowo untuk copot segera Kapolri Listyo Sigit yang sudah lima tahun lebih sudah merusak citra Polri,” ujarnya.

Menurut Amien, kondisi tersebut membuat Polri kehilangan keberanian moral dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

“Sehingga tidak punya lagi keberanian moral, moral courage, untuk menegakkan hukum, menegakkan kebenaran dan keadilan,” kuncinya.

Rizal Fadillah Tuding Jenderal Pol Listyo Sigit Perusak Polri

Salah satu tersangka dalam perkara dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi, Rizal Fadillah, kembali mengkritik institusi Polri.

Ia mengatakan bahwa pernyataan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI sarat dengan diksi yang mengesankan kesiapan aparat untuk “berperang” menghadapi aspirasi publik.

Dikatakan Rizal, secara prinsip kepolisian memang tidak dipersiapkan untuk berperang, melainkan mengayomi dan melayani masyarakat serta menjaga ketertiban dan keamanan.

Namun, ia menyoroti munculnya frasa “siap perang” yang, menurutnya, dapat ditafsirkan sebagai komando kepada seluruh jajaran Polri.

“Namun muncul diksi siap perang terkait dengan pernyataan Kapolri Listyo Sigit di depan Komisi III DPR yang semacam memberi komando kepada seluruh jajaran Kepolisian agar mempertahankan kedudukan Polisi seperti saat ini sampai titik darah penghabisan,” ujar Rizal, Senin (2/2/2026).

Ia juga menyinggung sikap tegas Kapolri yang menolak usulan agar Polri berada di bawah kementerian.

Bahkan, kata Rizal, Listyo Sigit secara terbuka menyatakan lebih memilih menjadi petani ketimbang harus menjadi menteri kepolisian.

“Dengan arogan Listyo menyatakan akan memilih menjadi petani ketimbang harus menjadi Menteri Kepolisian. Pertunjukan drama ditampilkan lewat tepukan tangan anggota Komisi mengapresiasi arogansi,” sebutnya.

Rizal menganggap bahwa respons berupa tepuk tangan dari anggota Komisi III DPR justru memunculkan tanda tanya di tengah publik.

Ia menduga adanya relasi kepentingan di balik sikap tersebut.

“Publik menduga ada komisi untuk apresiasi. Semua tahu Kepolisian kini bukanlah instansi yang kering atau miskin,” ucapnya.

Posisi Presiden Prabowo

Lebih jauh, anggota DPRD Jabar periode 1997-2004 ini mempertanyakan posisi Presiden Prabowo Subianto dalam situasi tersebut.

Kata dia, Presiden Prabowo Subianto seharusnya bersikap tegas terhadap apa yang ia sebut sebagai bentuk pembangkangan.

“Semestinya Presiden bukan hanya marah karena pembangkangan tapi harus menindak, namun tepukan tangan Ketua Komisi yang berasal dari Partai Gerindra menimbulkan pertanyaan sudah sedemikian tak berdayakah Presiden Prabowo menghadapi tantangan bawahannya?” lanjutnya.

Ia juga mengaitkan sikap anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra dengan kondisi yang disebutnya sebagai bentuk kepasrahan Presiden.

“Anggota Komisi fraksi Partai Gerindra yang turut menyertai mengindikasi kepasrahan atau ketidakberdayaan Prabowo,” imbuh Rizal.

Sumber: RakyatDaily

Kamu mungkin suka