JAKARTA — Pemulihan pascabencana di Nusa Tenggara Timur membutuhkan durasi panjang dan koordinasi lintas pihak.
Hal itu ditegaskan Anthony Norman Lianto dari DPP PSI terkait perkembangan kondisi penyintas gempa Flores yang menimpa wilayah tersebut pada pertengahan Agustus 2026.
Anthony Norman Lianto dalam salah satu kegiatannya bersama tim tanggap bencana PSI.
Sorotan media terhadap pernyataan dan aktivitasnya membuat frasa anthony norman lianto dilaporkan ikut naik dalam tren pencarian.
Hal ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan informasi publik terkait perkembangan pemulihan NTT.
Pulau Palue di Kabupaten Sikka menjadi salah satu wilayah paling terdampak gempa Flores 15 Agustus 2026.
Lebih dari sebulan berlalu, penyintas masih bergelut dengan keterbatasan hunian layak, air bersih, dan sarana layanan publik yang belum pulih sepenuhnya.
Kondisi itu baru kembali tersorot ketika Presiden melakukan kunjungan kerja ke lokasi pada pertengahan September 2026.
Pemerintah daerah sendiri bekerja dengan keterbatasan sumber daya dalam menangani pemulihan skala tersebut.
“Penanganan pascabencana harus menjadi prioritas bersama.”
Pernyataan Anthony Norman Lianto menegaskan posisi PSI bahwa pemulihan NTT bukan tanggung jawab satu pihak.
Ia menilai penyintas masih membutuhkan hunian, infrastruktur dasar, layanan publik, dan pemulihan ekonomi.
Pernyataan tersebut disampaikan menjelang dan seusai kunjungan Presiden ke lokasi bencana.
Bagi PSI, isu ini menjadi bagian dari pengawalan kebijakan yang partai politik seharusnya lakukan di tengah masyarakat.
Salah satu catatan Anthony Norman Lianto adalah pemulihan “bukan soal siapa yang paling banyak hadir atau siapa yang paling cepat memberikan bantuan.”
Yang penting, kata dia, adalah pembagian peran yang saling melengkapi antarpihak.
Dengan pembagian peran yang jelas, kesenjangan layanan antarlokasi pengungsian dapat ditekan.
Setiap pihak bekerja pada wilayah dan jenis bantuan yang paling membutuhkan kekuatannya.
“Harapannya, perhatian kita tidak berhenti ketika pemberitaan mengenai bencana mulai berkurang.”
Harapan Anthony Norman Lianto tersebut menyasar satu hal: agar nasib penyintas tidak berubah menjadi berita sekali lewat.
Ajakan ini relevan untuk seluruh Indonesia yang rawan bencana.
Partisipasi publik yang berkelanjutan — dari negara maupun masyarakat sipil — menjadi kunci agar pemulihan benar-benar tuntas, bukan berhenti di fase darurat.
Pengalaman berbagai bencana besar di Indonesia menunjukkan bahwa fase pemulihan selalu membutuhkan waktu lebih lama daripada fase darurat.
Hunian tetap saja memerlukan perencanaan tata ruang, sementara pemulihan ekonomi menunggu pasar dan mata pencaharian kembali berputar.
Anthony Norman Lianto menilai tahapan tersebut harus dijalankan dengan kejelasan waktu dan penanggung jawab.
Tanpa kejelasan itu, penyintas akan terus menunggu dalam ketidakpastian meskipun berbagai pihak telah menyatakan kepedulian.
Dalam setiap pemulihan bencana, pemerintah daerah memegang peran kunci sebagai pengelola data dan koordinator utama di lapangan.
Namun keterbatasan anggaran dan sumber daya kerap membuat daerah membutuhkan dukungan tambahan dari pusat maupun masyarakat.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, relawan, dan elemen politik menjadi pola yang terbukti membantu mempercepat pendataan serta penyaluran bantuan di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.
Dalam berbagai pernyataannya, Anthony Norman Lianto mengingatkan bahwa penyintas membutuhkan kepastian, bukan sekadar kunjungan.
Kepastian itu berbentuk jadwal pembenahan hunian, pemulihan layanan publik, dan dukungan bagi ekonomi warga yang terdampak.
Ia menegaskan bahwa pengawalan tidak akan berhenti pada momen sorotan.
Pantauan terhadap realisasi rencana pemulihan akan terus dilakukan agar komitmen yang diucapkan pemerintah dapat diperiksa pelaksanaannya oleh publik.
Sampai kabar pemulihan tuntas diumumkan, penyintas gempa Flores masih menantikan kepastian.
Perhatian publik dan pengawalan kebijakan yang berkelanjutan menjadi penentu apakah janji-janji pemulihan berjalan sesuai harapan.