WARTADEMOKRASI.COM – Rakernas PSI di kota Makassar diwarnai aksi unjuk rasa sejumlah mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Keramat, pada Kamis (29/1/2026) sekitar pukul 17.45 Wita.
Aksi yang berlangsung di Jalan AP Pettarani, Kecamatan Tamalate itu mengakibatkan kemacetan panjang hingga pertigaan Jalan Alauddin-Pettarai.
Jenderal Lapangan, Fahrul Ramadan, mengatakan bahwa unjuk rasa yang dilakukan pihaknya tidak berkaitan dengan Rakernas PSI.
Hanya saja, salah satu tokoh PSI, Raja Juli Antoni, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kehutanan (Menhut), dianggap tidak mampu bekerja.
“Kami meyampaikan permasalahan yang ada di NKRI, pertama persoalan Menhut yang diduga tidak bisa menjaga hutan,” ujar Fahrul di lokasi.
Ia kemudian menarik contoh terjadinya banjir bandang di Sumatra. Fahrul menuding kebijakan Raja Juli tidak mampu menghentikan pembalakan liar di hutan Sumatra.
“Aliansi menilai Menhut tidak bisa menjaga hutan,” tegasnya.
Selain itu, kata Fahrul, pembalakan liar juga diduga terjadi di Sulsel. Seperti di Kawasan Bantimurung, Kabupaten Maros.
“Ada hutan lindung yang diserobot oleh tambang dan pembakaran hutan seluas kurang lebih 6 hektare di Kabupaten Pangkep,” Fahrul menuturkan.
“Selain itu kami juga menyorot permasalahan perampasan hutan di Kajang Bulukumba,” tambahnya.
Massa aksi meminta agar Raja Juli serius menangani permasalahan hutan di Indonesia jika masih ingin menjabat sebagai Menteri.
Selain soal Raja Juli, massa aksi juga keras menolak rencana kedatangan Presiden ke-7, Jokowi, di Kota Makassar.
Seperti diketahui, Jokowi dijadwalkan hadir di Makassar dalam rangka Rakernas PSI.
“Ada berbagai kasus dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi pertama dugaan korupsi terkait kuota haji,” tukasnya.
Ia kemudian menarik kembali pernyataan mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, yang menyebut dugaan keterlibatan Jokowi.
“Mantan Menag pernah berstatement bahwa adanya dugaan keterlibatan Jokowi terkait kouta haji,” imbuhnya.
Bukan hanya itu, mahasiswa juga menyinggung penyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang baru-baru ini viral.
“Terkait hasil sidang Ahok soal dugaan kasus korupsi impor minyak, Ahok menyatakan bahwa perlu Jokowi dan BUMN diperiksa, sehingga Aliansi Keramat menduga kuat mantan Presiden ini terlibat korupsi impor minyak,” tandasnya.
Fahrul bilang, pihaknya juga tidak lupa menaruh perhatian pada kebijakan selama sepuluh tahun Jokowi menjabat Presiden.
“Seperti Omnibus Law Cipta Kerja yang tidak pro terhadap rakyat, sehingga kami dengan tegas akan menolak kedatangan Jokowi, dosanya ditanggung oleh rakyat,” kuncinya.
Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, memastikan bahwa ayahnya akan hadir di Sulsel.
Kepastian itu disampaikan Kaesang dalam sambutannya pada pembukaan Rakernas di Hotel Claro, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Kamis (29/1/2026).
“Insyaallah besok datang,” ujar Kaesang singkat.
Pernyataan serupa juga disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie.
Ia mengonfirmasi bahwa Jokowi dijadwalkan menghadiri Rakernas PSI yang digelar di Makassar.
“Insyaallah hadir,” kata Grace.
Kepastian tersebut sekaligus meluruskan berbagai spekulasi yang sempat berkembang terkait kemungkinan batalnya kehadiran Jokowi di agenda partai berlambang gajah itu.
Juru Bicara PSI, Dian Sandi Utama, turut menegaskan bahwa Jokowi tidak membatalkan rencana kunjungannya ke Makassar.
Ia menyebut, kehadiran Jokowi menjadi momen yang dinantikan para kader PSI dari seluruh Indonesia.
“InsyaAllah beliau datang kok. Karena kader yang datang dari seluruh penjuru Indonesia merindukan beliau,” ucap Dian.
Seperti diketahui, PSI menggelar Rakernas di Makassar dengan menghadirkan kader dari berbagai daerah.
Kehadiran Jokowi disebut akan menjadi suntikan semangat sekaligus penguat arah perjuangan partai ke depan.
Sumber: Fajar