WARTADEMOKRASI.COM – Temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa hampir sepertiga yayasan mitra MBG berafiliasi politik.
Ada keluarga elite, politisi, sampai aparat TNI-Polri. Legislator DPR dan DPRD pun disebut memiliki dapur MBG.
Sementara tugas legislator diketahui punya fungsi kontrol.
Terkait kepemilikan tersebut, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, membenarkan bahwa kepemilikan SPPG oleh partai politik dan aparat negara memang ada.
Secara blak-blakan Nanik mengakui semua partai politik memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang mengelola Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bahkan, kata dia Polri dan TNI pun turut mengelola dapur MBG.
Tidak ada larangan bagi siapa pun untuk membantu pemerintah dan mendistribusikan MBG ke wilayahnya masing-masing.
“Siapa pun juga (yang mau bantu program MBG), silakan. Asal dapurnya benar. Asal ketika membangun dapur ya dapur yang benar. Jangan malah (SPPG) punya tokoh tertentu, tetapi malah makanan yang diproduksi menyebabkan keracunan,” kata Nanik saat berbicara di program ‘Semangat Awal Tahun by IDN Times’ di IDN HQ, Jakarta Selatan pada Rabu (14/1/2026) lalu.
“Justru kalau pemilik dapurnya seorang tokoh, maka kualitas dapurnya harus bagus dan dijaga dong,” sambungnya.
Di forum itu, Nanik turut membenarkan putri dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan yang bernama Yasika Aulia memang mengelola 41 dapur MBG.
Dia mengetahui informasi itu dengan menanyakan langsung kepada ayah Yasika, Yasir Machmud.

Sementara itu, anggaran MBG pun kini melonjak drastis mencapai angka Rp335 triliun di APBN 2026. Sekitar Rp223,6 triliun dana itu kabarnya diambil dari pos pendidikan.
Di media sosial, pengakuan BGN di atas semakin ramai dibahas. Salah satunya tampak pada akun @kbr.id di Instagram.
Postingan akun itu mendapat banyak komentar warganet.
“Udah ga masuk akal ini progam,” ujar warganet di kolom komentar, dikutip Kamis (22/1/2026).
“Kelola aje semua dah, isi semua lini dah buat perut kalian kenyang,” ujar netizen lainnya.
“It’s true, Seperti nya akan sulit memutus program ini walaupun faktanya byk yg kontra😢 makin byk ketimpangan ketika yg berkuasa memegang kendali pasar, yg masyarakat kecil gimana 😢,” tanya lainnya.
Sumber: Fajar